breaking news New

TPDI Meminta Kapolri Copot Jabatan Kapolres Bekasi dan Kulon Progo

Jakarta,Kabarnusantara.net-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menegaskan Kapolri Jenderal Tito Karnavian seharusnya menjatuhkan sanksi berupa pencopotan jabatan Kapolres Bekasi dan Kapolres Kulon Progo Jogyakarta. Pasalnya, telah melakukan tindakan melampaui wewenang Kapolri.

“Pemberian sanksi hanya dengan peringatan keras, sangat tidak cukup, mengingat tindakan kedua Kapolres itu merupakan bukti adanya loyalitas ganda, tidak saja kepada Kapolri tetapi juga kepada kekuatan lain di luar pimpinan Polri yang dalam hal ini MUI dan FPI”, ujar Petrus Selestinus kepada Kabarnusantara.net, di Jakarta, pada Selasa (20/12/2016).

Lebih lanjut Petrus mengatakan dalam Ilmu Perundang-Undangan, kebijakan mengeluarkan Surat Edaran yang bersifat mengatur itu sepenuhnya adalah kewenangan pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan Cq. Kapolri atau setidak-tidaknya menjadi wewenang Kapolda karena pendelegasian.

“Apalagi sifat dari Surat Edaran Himbauan itu bersifat mengatur dan hendak mengikat pihak luar, maka acuannya adalah hanya kepada Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, bukan kepada Fatwa MUI”, kata Petrus.

Dalam hal ini, kata Petrus, terdapat kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kapolres Bekasi dan Kapolres Kulon Progo yaitu menunjukan loyalitasnya pada kekuatan lain di luar kekuasan negara atau pimpinannya (Kapolri).

Kemudian mengeluarkan Surat Edaran Himbauan yang bersifat mengatur pihak luar atau masyarakat yang seharusnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan kepada Fatwa MUI yang kedudukannya di luar sistim hukum nasional atau di luar peraturan perundang-undangan dalam sistim hukum nasional kita sebagai hukum positif, atau dengan kata lain Fatwa MUI tidak berada dalam hirarki perundang-perundangan nasional kita.

“Dengan demikian tindakan Kapolres Bekasi dan Kapolres Kulon Progo, sudah termasuk dalam kategori pembangkangan atau insubordinasi kepada atasan, apalagi loyalitasnya ganda. Oleh karena itu sanksi yang tepat adalah mencopot jabatan kedua perwira polisi (Kapolres Bekasi dan Kulon Progo) dari jabatan Kapolres atas kesalahan fatal yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan”, tegas Petrus.

Menurut Petrus, Surat Edaran yang berisi himbauan Kapolres Bekasi dan Kapolres Kulon Progo, Jogyakarta yang ditujukan kepada para pengusaha, terkait penggunaan atribut keagamaan, sekalipun merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, namun hal demikian harus dipandang sebagai upaya sistimatis memasukan kekuatan lain di luar struktur kekuasan Negara.

“Secara Ilmu perundang-undangan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat ke luar nilainya sama dengan Undang-Undang sehingga hal demikian kewenangan untuk membuat Surat Edaran hanya boleh dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi dari instansi yang bersangkutan”, tutup Petrus. (Ervan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password