breaking news New

APBD Manggarai 2017, Belanja Tidak Langsung Lebih Besar Dari Belanja Langsung

RUTENG, Kabarnusantara.net – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp. 1 Triliun 129 Miliar lebih, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 566 miliar lebih, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 563 miliar lebih.

“Pada Tahun Anggaran 2017, Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung. Oleh karena itu, dari total pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah ditetapkan di APBD, DPRD memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja dalam rangka merealisasikan pendapatan dan belanja sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Sehingga kebijakan anggaran kita sungguh dapat menjawabi kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat,” kata Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Kornelis Madur, pada penutupan masa sidang III tahun dinas 2016, di Ruteng, Kamis, 22/12/2016.

Pada kesempatan itu, Kornelis menegaskan pembahasan APBD tidak semata-mata berbicara tentang anggaran dan biaya-biaya-biaya, tetapi lebih dari pada itu, secara inklusif pembahasan APBD merupakan pembahasan rencana kerja pemerintah daerah terhadap item-item rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, red.) pada tahun anggaran yang akan datang.

“Di dalam tahapan ini, program-program yang diajukan oleh SKPD hendaknya merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD, red) Tahun 2016-2021,” ujarnya.

Menurut Kornelis, APBD yang baik hendaknya merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan masyarakat.

“APBD yang baik merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan riil masyarakat. Bahwa APBD itu harus mampu memberi dampak pada peningkatan pendapatan rakyat, mampu memperluas kesempatan dan menciptakan lapangan kerja, mampu menekan angka kemiskinan, mampu menciptakan nilai tambah perekonomian, dan mampu menggerakkan perekonomian serta partisipasi aktif masyarakat,” ungkapnya.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, juga kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai serta seluruh jajarannya karena telah mengajukan perencanaan yang matang untuk menentukan arah dari keseluruhan proses pembangunan di Tahun Anggaran 2017.

Sementara itu, Bupati Manggarai, Deno Kamelus mengatakan diawali dengan pengajuan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk APBD 2017. Sesuai kalender kerja pemerintah daerah, pembahasan KUA-PPAS Pemerintah bersama DPRD sudah sempat dilakukan sebelum Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah terkait Perangkat Daerah Otonom sesuai perintah Undang-undang Pemerintah Daerah yang baru.

Dalam perjalanan waktu, jelas Deno, pihak kementerian memberi petunjuk supaya pembahasan KUA-PPAS 2017 perlu disesuaikan dengan perangkat daerah otonom yang baru.

“Penyesuaian pun dilakukan, antara lain, eksekutif menyusun kembali struktur KUA PPAS berdasarkan perangkat daerah otonom yang baru dan selanjutnya diajukan untuk di bahas dalam masa sidang III. Penyesuaian struktur pendapatan dan belanja pun dilakukan,” ujarnya.

Penyesuaian struktur pendapatan dan belanja erat kaitannya dengan kondisi ekonomi nasional 2016 dan bahkan 2017 yang fluktuatif hingga menyebabkan pemerintah pusat melakukan revisi terhadap asumsi penerimaan Negara terutama yang bersumber dari Pajak.

Hal ini, kata Deno, berpengaruh terhadap kebijakan pusat berupa pengurangan dana transfer daerah termasuk untuk Kabupaten Manggarai.

Menurut Deno, dampak dari berkurangnya dana perimbangan, eksekutif bersama DPRD melakukan rasionalisasi belanja berdasarkan skala prioritas sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2017. Banyak hal teknis dalam pembahasan KUA PPAS juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

“Melakoni masa transisi tidaklah mudah. Di satu sisi kita terikat pada batas waktu untuk menyelesaikan APBD tepat waktu. Di sisi lain, kita juga berupaya menghindari sanksi berupa penundaan pembayaran hak keuangan eksekutif dan legislatif,” ujar Deno.

Dengan memperhatikan dua hal itu, lanjutnya, maka eksekutif dan legislatif telah mengambil langkah-langkah bijak, membangun saling pengertian, dan membangun kesepahaman bersama dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang berlimpah atas semua pandangan kritis, masukkan konstruktif selama sidang komisi, sidang Paripurna dan pandangan umum fraksi. (Alfan Manah/Hip/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password