breaking news New

Tanpa Mengabaikan Pokir DPRD, Perencanaan Pembangunan Mesti Berbasis Data Yang Objektif

RUTENG, Kabarnusantara.net –Kisruh antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Manggarai yang sempat mencuat pada awal pembahasan RAPBD 2017 lalu kini menemui titik terangnya.

Dalam sambutannya pada penutupan sidang III dengan agenda Penetapan APBD 2017, Kamis, 22/12/2016 di ruang sidang Paripurna, Kantor DPRD Kabupaten Manggarai, Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus,SH,MH mengatakan terkait dengan mekanisme untuk menampung hasil-hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terhormat, ke depan akan diskusikan secara lebih lanjut, arif dan bijaksana.

Menurutnya, perencanaan pembangunan mesti berbasis data yang objektif.

“Kita semua tahu, bahwa perencanaan pembangunan kita berbasiskan pada data yang objektif. Pasal 31 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Deno.

Data yang dimaksud adalah keterangan objektif tentang suatu fakta, baik dalam bentuk kualitatif, maupun kuantitatif.

Dalam konteks ini, kata Deno, dibutuhkan sebuah mekanisme untuk melakukan verifikasi sumber-sumber data dan informasi tersebut secara objektif.

“Terkait waktu untuk kita melakukan verifikasi data dan informasi tersebut, dalam perundang-undangan pun sudah diatur yaitu pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, red),” ujar Deno.

Lebih lanjut, ujarnya, pada Pasal 107, Ayat 2 Huruf F, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, ditegaskan bahwa pada saat merumuskan rancangan awal perencanaan dari pemerintah daerah, eksekutif bersama DPRD menjelaskan secara objektif pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD.

Selanjutnya, ujar Deno, berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ditegaskan bahwa untuk maksud tersebut, pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD kabupaten/kota atau dari unsur-unsur lain terkait, dapat diundang sebagai narasumber pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang, red.) RKPD kabupaten/kota.

“Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan, juga mengikutsertakan dan atau mendengar aspirasi masyarakat terkait antara lain, asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Kedepan regulasi ini akan menjadi pedoman kita bersama,” tandas Deno.(Alfan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password