breaking news New

Hanura Akan Menjadi Jembatan DPD Dengan DPR

Jakarta, kabarnusantara.net – Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Adrianus Garu mengemukakan Hanura akan menjadi penghubung atau jembatan antara lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hanura tidak memperlembah DPD. Malah bertekad memperkuat lembaga tersebut. Hal itu seiring terpilihnya Osman Sapto Odang (OSO) sebagai Ketua Umum (Ketum) Hanura yang juga anggota DPD dari Kalimantan Barat.

“Tidak benar bahwa bergabungnya sejumlah anggota DPD ke Hanura akan melemahkan lembaga tersebut. Bahkan memperkuat desakan untuk membubarkan DPD. Justru terpilihnya OSO menjadi jembatan bagi DPD dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu di Jakarta, Kamis (29/12).

Sebagaimana diketahui, OSO baru saja terpilih menjadi Ketum Hanura dalam Munaslub yang digelar pertengahan Desember ini. OSO menggantikan Wiranto yang mengundurkan diri karena fokus menjadi Menko Polhukam. 

Hingga saat ini, sudah ada 34 anggota DPD menyatakan akan bergabung dengan Hanura. Anggota DPD lain siap bergabung setelah susunan kepengurusan baru terbentuk. Nama-nama yang sudah menyatakan bergabung seperti Gede Pasek senator dari Bali, Aceng Fikri senator asal Jawa Barat, Novi Chandra senator asal Sumatera Barat, dan Adrianus sendiri yang berasal dari NTT.

Andre menjelaskan sebagai partai politik (Parpol), Hanura memiliki kadernya di DPR. Mereka diberdayakan untuk menyambungkan berbagai aspirasi daerah yang masuk lewat DPD. Dengan ketokohan OSO juga bisa mempengaruhi DPR dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah.

“Pak OSO kan sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia punya jaringan yang luas dan tokoh berpengaruh. Jadi terpilihnya beliau malah memperkuat DPD,” tegas Andre.

Menurutnya, selama ini berbagai aspirasi dan masukan DPD tidak diperhatikan DPR. Mereka berdalih keterbatasan wewenang yang dimiliki DPD. Padahal DPD adalah lembaga yang diakui UUD 1945. DPD sebagai perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi-aspirasi daerah.

“Kami ingin ada perbaikan parpol. Parpol tidak boleh monopoli kewenangan karena ada lembaga DPD yang diakui negara. Kami akan mulai dari Hanura. DPD sebagai lembaga penyeimbang untuk DPR yang terlalu dominan,” tutur anggota Komite IV DPD bidang Keuangan, APBN dan Perbankan ini.

Dia menambahkan peran penyeimbang itu juga untuk perbaikan sistem presidensial di negara ini. Negara ini menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Yang terjadi selama ini adalah DPR menjadi dominan. Sistem presidensial itu sendiri tidak kelihatan.

“Ini yang ingin kami koreksi. Kehadiran DPD untuk mencegah bertambah kuatnya sistem parlementer. Negara ini bukan sistem parlementer tetapi presidensial,” tutupnya. (OBI/Hip/KbN)

231 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password