breaking news New

Kontroversi, Revisi, dan Implementasi UU ITE

Yogyakarta, Kabarnusantara.net – Kemajuan teknologi membawa dampak besar dalam proses perubahan sosial masyarakat. Akses informasi yang cepat tak jarang membawa pengaruh negatif tertentu seperti isu agama yang dapat menimbulkan perpecahan. Ini menjadi salah satu dampak yang sulit dibendung dari kecanggihan teknologi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur BEM Fakultas Hukum Universitas Widyamatarm Yogyakarta (UWMY) dan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial serta Humaniora UIN Sunan kalijaga menggelar Seminar Nasional pada Rabu (28/12/16) dengan tema kontroversi, revisi, dan implementasi UU ITE Nomor 11 tahun 2008.

Kegiatan yang berlangsung di Edo Hotel Yogyakarta tersebut menyikapi maraknya permasalahan di berbagai media sosial pasca disahkannya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008.

“Hari ini setiap elemen masyarakat khususnya anak muda tidak terlepas dari gadget. Jangan sampai karena jemari dalam menggunakan gadget mereka terjerat dalam sebuah kasus,” ungkap Shaufiqurrahman selaku Gubernur BEM Fakultas Hukum UWMY saat ditemui usai seminar.

Shaufiqurrahman menjelaskan, acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada peserta terutama mahasiswa yang hadir untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Sehingga ia tidak terjerat dalam UU ITE yang telah diatur oleh pemerintah. “Jangan sampai karena ketidaktahuan mereka menjadi terjebak,” Imbuhnya lagi.

Hal senada juga dijelaskan oleh Asep Mahfudz selaku ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN Sunan Kalijaga. Menurutnya, revisis UU ITE No 11 tahun 2008 menjadi UU No 19 tahun 2016 dikarenakan maraknya kasus mengenai pencemaran nama baik dan saling lapor antara satu dan yang lain. Ketidakjelasan akan tuntutan pasal yang terkandung dalam UU ITE ini menjadi alasan UU tersebut direvisi.

“Sebenarnya ada 7 poin dari revisi UU ITE yang terbaru ini. Revisi di dalamnya antara lain mengenai hal penjelasan tafsir penghinaan dan pencemaran, menurunkan ancaman hukuman, pengaturan tentang penyadapan, sinkronisasi dengan KUHAP, memperkuat peran penyidik PNS, ketentuan right to be forgotten atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik dan yang terakhir penguatan peran pemerintah,” Jelas Asep.

Acara seminar Nasional tersebut mengundang My Esti Wijayati sebagai perwakilan dari DPR RI sebagai Keynote Speaker, Prihadi Budi Waluyo., S.Si., MT (Ketua Nasional Cyber Indonesia), Kompol Donny Zuliyanto N, SH, ST, CHFI (Ditreskrimsus Polda D.I Yogyakarta), serta Dr. Heru Prasetia, Sosiolog sekaligus peneliti di Komunitas Gusdurian. Hadir pula dalam seminar ini Dr. Mochamad Sodik selaku Dekan serta Dr. Sulistyaningsih Wakil Dekan III bagian kemahasiswaan FISHUM. (H-dris/Hipa/KbN)

167 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password