breaking news New

Petrus Selestinus: Pengeroyokan Kader PDIP Bukan Kriminal Biasa

Jakarta,Kabarnusantara.net-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menyayangkan aksi pengeroyokan terhadap kader PDI-Perjuangan di Jelambar Jakarta Barat, pada Jumat 6 Januari 2017 yang lalu. Manurut Petrus aksi pengroyokan ini tidak boleh dianggap sebagai tindak kriminal biasa.

“Ini adalah gerakan sistematis kelompok radikal dalam menjegal pasangan calon Ahok-Djarot agar gagal dalam pilgub DKI Jakarta yang semakin dekat. Gerakan penghadangan terhadap acara blusukan Ahok-Djarot mulai ditinggalkan dan sekarang ditingkatkan menjadi aksi pengeroyokan dan penganiayaan untuk menimbulkan rasa takut, cemas dan saling curiga di antara sesama warga masyarakat khususnya simpatisan Ahok-Djarot,” jelas Petrus pada Sabtu, (7/1).

Hal tersebut lanjutnya, bias dari kesalahan tafsir sebagian masyarakat terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa dalam menindak FPI diperlukan legitimasi hukum dan legitimasi publik.

“Kelompok yang mengatasnamakan diri FPI bisa saja berpandangan bahwa tindakan anarkisnya selama ini mendapat legitimasi publik, karena hampir tidak ada penindakan secara hukum,” ujarnya.

Petrus menjelaskan masyarakat perlu waspada dengan gerakan anarkis yang mengatasnamakan FPI dan tidak boleh bertindak sendiri, mengingat aksi oknum yang mengatasnamakan FPI ini akan muncul semakin nekat dengan frekuensi yang semakin tinggi dalam berbagai bentuk, bisa intoleran, sara bahkan bisa mengarah kepada tindakan kekerasan massal.

“Karena oknum-oknum yang mengatasnamakan FPI bisa saja merasa mendapatkan legitimasi publik atas setiap tindakannya akibat mayoritas massa yang diam,” tegasnya.

Petrus meminta Kapolri tidak boleh bermain kata-kata dan memberi kesan melegitimasi tindakan anarkis oknum-oknum yang mengatasnamakan FPI, dengan argumentasi bahwa dalam bertindak menertibkan kelompok masyarakat yang anarkis khususnya FPI, Polri memerlukan legitimasi hukum dan legitimasi publik padahal sebenarnya produk hukum itu merupakan legitimasi dari kehendak publik.

Ia menambahkan, pernyataan Kapolri yang memerlukan legitimasi publik untuk menidak FPI sangat tidak menguntungkan penegakan hukum, dan rasa keadilan publik karena jika penegakan hukum digantungkan kepada legitimasi publik, maka ini akan membahayakan kelompok korban yang hanya seorang diri atau berasal dari kelompok kecil warga yang sedang ketakutan meskipun hanya untuk bersuara.

“Sebagai Kapolri, pernyataan tentang perlunya legitimasi publik untuk bertindak terhadap FPI, justru telah mendelegitimasi hukum dan institusi hukum yang dipimpin oleh Kapolri, karena legitimasi publik yang dimaksud Kapolri, secara tidak langsung menempatkan hukum sebagai subordinasi dari legitimasi publik, bahkan bisa menggeser fungsi dan peran hukum positif sebagai representasi kehendak publik,” ungkapnya. (Ervan/KbN)

9 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password