breaking news New

TPDI: Aksi Bela Islam III di Kepulauan Seribu Tidak Boleh Dieksploitir Untuk Memprovokasi Persidangan Ahok

Jakarta, Kabarnusantara.net-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai Aksi Bela Ismla III di Kepulauan Seribu yang rencananya dilaksanakan hari ini Senin 9 Januari 2017 tidak boleh dieksploitir untuk memprovokasi persidangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebagaimana diketahui, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Mui (GNPF MUI), akan menggelar Aksi Bela Islam/ABI III di Kepulauan Seribu pada Senin tanggal 9 Januari 2017, yang akan diisi dengan tablig akbar oleh Aa Gym dan Ustazah Irene Handono,. 

Menurut Petrus, meskipun konten dari acara tersebut adalah tablig akbar, namun resonansi pokitiknya sangat terasa, terlebih-lebih karena penyelenggara tablig akbar ini adalah GNPF MUI yang dalam sikap politiknya menolak Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. 

Petrus mempertanyaannya mengapa Tablig Akbar yang diselenggarakan oleh GNPF MUI ini dilaksanakan di pulau Seribu yang merupakan Tempat Kejadian Perkara/TKP kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok dan mengapa harus dilakukan pada tanggal 9 Januari 2017 menjelang persidangan kasus Ahok yang akan dilaksanakan besok, 10 Januari 2017.

“Dengan demikian Tablig Akbar GNPF MUI sebagai aksi bela Islam ke III jelas memiliki resonansi politik yang berkaitan langsung dengan persidangan kasus Ahok pada tanggal 10 Januari 2017. Inilah yang membuat acara tablig akbar GNPF MUI patut diduga tidak murni sebagai acara keagamaan”, ujar Petrus. 

Semestinya, menurut Petrus, semua pihak dapat menahan diri agar di satu pihak acara keagamaan yang bertujuan untuk memperkokoh iman dan taqwa ini tidak boleh dinodai, dan di pihak lain suasana damai dan toleran di Kepulauan Seribu tidak terganggu dan terprovokasi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu sebagai counter politik terhadap proses hukum dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. 

“Karena itu tepatlah kiranya permintaan dari Abdullah bin Saidah, perwakilan warga sekaligus yang dituakan di Kepulauan Seribu agar tablig akbar dimaksud tidak dilakukan sekarang tetapi sebaiknya dilakukan setelah pilkada demi menjaga suasana damai masyarakat Kepulauan Seribu”, imbuhnya. 

Apalagi, menurut Petrus, lokasi yang dijadikan tempat tablig akbar adalah di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu sebagai tempat yang diduga sebagai locus delicti penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. 

Oleh karena itu, harap Petrus, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Ahok harus tetap menjaga independensi dan kemandirian Badan Peradilan dan kebebasan Hakim dalam menyidangkan perkara ini, dan harus diyakini bahwa acara tablig akbar yang diselenggarakan tanggal 9 Januari 2017 tidak dikaitkan dan dimaksudkan untuk mengintervensi jalannya persidangan Ahok pada tanggal 10 Januari 2017 di Pengadilan Utara Jakarta.

“Kita harus percaya bahwa Polri telah bekerja secara maksimal untuk mengamankan persidangan Ahok dari aksi tekanan massa yang mencoba memaksakan kehendak, mendikte aparat penegak hukum untuk mengikuti kehendaknya. Apalagi dari sejak awal publik sudah meyakini bahwa proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan gama yang disangkakan kepada Ahok adalah buah dari tekanan massa, terlebih-lebih dihubungkan dengan aksi damai 411 dan 212 yang antara lain meminta supaya Ahok segera ditahan dan diadili”, tegas Pengacara senior itu. 

Menurut dia, sebagai sebuah acara keagaamaan tentu saja semua pihak harus menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai suci keagaamaan dan pesan-pesan moral yang hendak disampaikan dalam tablig akbar terutama nilai-nilai yang memperkokoh kebhinekaan dan keutuhan NKRI.

Namun jika saja terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan tablig akbar dimaksud untuk tujuan lain di luar pesan-pesan moral untuk kemaslahatan umat manusia dan terlebih-lebih untuk mengintervensi jalannya persidangan perkara penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, maka aparat penegak hukum harus cepat bertindak sebagaimana aparat penegak hukum juga sukses dalam mengawal aksi damai 411 dan 212 yang lalu. 

“Situasi damai dan saling menghormati antar umat beragama yang sudah terjalin selama ini, terlebih-lebih untuk keutuhan NKRI jangan sampai ternodai oleh syahwat politik pihak-pihak tertentu dengan memperalat moment keagaamaan untuk tujuan politik tertentu. Jika karena kepentingan dan untuk tujuan politik, maka acara tablig akbar GNPF MUI dapat dibatalkan baik atas permintaan warga masyarakat Kepulauan Seribu maupun oleh aparat penegak hokum”, tutup Petrus. (Ervan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password