breaking news New

Pemerintah Menunggu Hasil Perbaikan Kajian Amdal, Warga Desak Bupati Tolak Izin Lingkungan

RUTENG, KabarNusantara.net-Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Tim Komisi Penilai Amdal menunggu perbaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh PT. Masterlong Mining Resources.

Sebelumnya perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan sedang berjuang untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Provinsi NTT.

Rencananya, perusahaan tersebut akan beroperasi di wilayah Blok Nggalak dan Blok Maki, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.

Ketua Tim Komisi Penilai AMDAL, Silvanus Hadir kepada wartawan mengatakan pihaknya hingga kini masih menunggu perbaikan AMDAL PT. MMR.

“Sementara, Izin AMDAL yang merupakan kewenangan Bupati ini adalah dasar bagi Gubernur dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam hal ini penilaian Tim Teknis berpengaruh terhadap dikeluarkannya Izin Lingkungan,” ujar Hadir, di Kantor RSPD Ruteng, Rabu, 11 Januari 2017.

Dikatakan Hadir, pihaknya berjanji akan mencermati secara saksama kajian Amdal yang buat PT. MMR. Namun saat ini pihak perusahaan sedang memperbaiki AMDAL.

Karena itu, pihaknya memberi batas waktu kepada PT. MMR untuk menyelesaikan perbaikan kajian AMDAL paling lambat 21 Januari mendatang.

Menurutnya, kajian AMDAL bisa ditolak atau pun diterima. Jika berdasarkan kajian Tim dampak buruknya lebih dominan jika dibandingkan dengan manfaat, maka pemerintah dapat menolak merekomendasikan bahwa perusahaan tersebut layak mendapatkan IUP.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Nggalak dan Maki, Fridolinus Sanir mengatakan pihaknya secara tegas menolak kehadiran perusahaan tambang dan seluruh aktivitasnya di wilayah itu.

Pihaknya juga mendesak Bupati Manggarai untuk tidak mengeluarkan Izin Lingkungan bagi PT. MMR.

Ada pun dasar penolakan warga, ujar Fridolinus didasari oleh tiga hal, yakni, ada dua mata air yang berada tepat bersebelahan dengan titik blok tambang yakni Wae Welak dan Wae Mereng. Kedua sumber mata air itu dimanfaatkan warga untuk kebutuhan air minum, dan air bagi lahan pertanian mereka.

Hal berikut, ujar Fridolinus wilayah blok Nggalak dan Maki adalah wilayah budi daya pertanian warga seperti kemiri, ladang dan sawah. Apalagi di wilayah itu terdapat Uma Randang atau Lingko atau tanah ulayat adat.

Keberatan Warga juga erat kaitannya dengan wilayah blok pertambangan tersebut sebagiannya adalah Kawasan Hutan Lindung Nggalak Rego yang dilindungi kelestariannya oleh Undang-Undang. Apalagi hutan tersebut adalah hutan penyangga utama bagi pelestarian dua sumber mata air tadi.

“Menarik yang disampaikan Bupati Kamelus Deno hari ini, bahwa minimnya akses warga ke sumber air minum bersih berkontribusi kepada meningkatnya angka kemiskinan di wilayah NTT dan juga Manggarai. Karena itu, Bupati harus menolak mengeluarkan Izin Lingkungan agar air tetap tersedia, budaya pertanian semakin maju dan masyarakat sejahtera,” tandasnya.

Selain itu, Ketua Komisi Keadilan dan Keutuhan Ciptaan, Pater Simon Suban Tukan SVD menegaskan sejak kehadiran PT.MMR 2009 lalu, sejak itu pula konflik di masyarakat mulai muncul, apalagi area eksplorasi pertambangan tersebut merupakan lahan warga dan penyangga kehidupan masyarakat setempat.

“Blok tambang yang diberikan kepada PT.MMR adalah lokasi garapan warga berupa kebun kemiri, sawah dan ladang. Dan salah satu titik pertambangan berada persis di Uma Randang atau pusat pelaksanaan ritual adat terkait kehidupan mereka sebagai petani,” terangnya.

Karena itu, secara tegas pihaknya bersama masyarakat lingkar tambang menolak kehadiran perusahaan dan aktivitas pertambangan di wilayah itu dan mendesak Bupati Manggarai agar tidak mengeluarkan Izin Lingkungan bagi PT. MMR. (Alfan Manah/KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password