breaking news New

Kultur Birokrasi dan Pelayan Publik

Oleh: Alfred Tuname*

Sikap tegas Bupati Manggarai, Kamelus Deno kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersikap bandel perlu diajungi jempol. Bupati Deno memberikan sanksi yang tegas kepada PNS yang bolos (indisiplin) dan kurang bertanggung jawab sebagai pelayan publik (kabarnusantara.net, 9/1/2017). Ia memberikan teguran lisan dan tertulis bahkan pemecatan kepada PNS yang tidak tertib aturan. 

Publik Manggarai tentu memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pemimpin yang tegas seperti itu. Apresiasi itu muncul dari akumulasi kekecewaan publik atas mental pegawai yang buruk serta pelayanan publik yang runyam. Bagaimana tidak, masyarakat seringkali dikecewakan oleh pelayanan publik yang buruk di instansi-instansi pemerintah. Masyarakat paling sering mengeluhkan pelayanan publik yang lelet, pegawai yang masa bodoh, pungli dan lain sebagainya. 

Semua itu bermula dari daftar absensi PNS tidak sesuai dengan absensi riil. Di atas kertas mereka hadir, tetapi kenyataanya mereka tidak ada. Belum lagi yang keluyuran keluar kantor pada saat jam dinas. Padahal, penghargaan kepada pegawai ditakar atas dasar kehadiran dan pelayanan publik yang baik. 

Maka sikap tegas Bupati Deno merupakan langkah maju dalam urusan birokrasi di Kabupaten Manggarai. Bahwa dalam mengurus birokrasi pemerintah, para pegawai dan pejabatnya tidak cukup diberi reward berupa promosi dan pengangkatan jabatan, tetapi juga perlu punishment berupa teguran bahkan pemecatan kepada PNS yang melangkat aturan dan etika birokrasi. Inilah keadilan dalam konteks urusan birokrasi. Bahwa yang berprestasi diberi apresiasi; yang bengal dan langgar aturan diberi sanksi yang pantas. Perlu ada perlakuan yang adil (right to treatment) terhadap perilaku di birokrasi. 

Keadilan dalam konteks birokasi mencerminkan kultur administrasi publik yang baik. Kultur administrasi yang baik ini harus dipertahankan demi pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pelayanan publik akan benar-benar berkualitas bila ada stimulasi dan sanksi. Gairah kerja dan kinerja pegawai akan semakin baik apabila stimulasi model reward and punishment dipraktikkan secara tegas dan benar. 

Tentu saja, sikap tegas yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Kamelus Deno sudah sesuai dengan aturan dan keadilan dalam konteks birokrasi. Bahwa ia tidak sedang mencari-cari kesalahan. Bupati Deno justru sendang mengkoreksi setiap penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, apa yang dilakukan oleh bupati yang terpilih dalam Pilkada Manggarai tahun 2015 itu merupakan bagian dari proses pendidikan dan pembinaan kepada pegawai yang sering “malas tahu” dengan aturan. 

Maka apa yang dilakukan oleh Bupati Deno sejatinya membawa manfaat bagi masyarakat Manggarai. Sebab dengan sikap tegasnya, kualitas pelayanan publik di Manggarai akan semakin menjadi lebih baik. Bukankan relasi dan korelasi antara kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan begitu erat dan sangat signifikan? Tesisnya adalah pelayanan publik yang efektif dan efisien akan mendorong proses percepatan urusan sosial, ekonomi dan politik. Artinya pelayanan publik yang birokratis tidak menjadi menghambat melainkan mendorong urusan publik. 

Birokrasi seharusnya tidak menjadi bagian dari problem “high cost” dalam urusan publik. Tentu karena musuh masyarakat dalam soal pelayanan publik adalah berkenaan dengan pungli di birokrasi, delay administrasi, nepotisme, suap, dan lain sebagainya. Dalam banyak urusan, pegawai birokrasi seringkali bertindak sebagai tuan ketimbang pelayanan publik. Buruknya, cenderung menjadi pemeras ketimbang mengurus urusan rakyat. Padahal dalam janjinya sebelum dilantik, PNS bersedia menjadi abdi negara yang mengurus publik secara tulus. 

Edward C. Page dan Bill Jenkins dalam buku Policy Bureacracy: Government with a cast of thousands (2005) menulis, “policymaking is in part a political process, but it is also a bureaucratic one”. Kebijakan publik lahir dari dari proses politik, tetapi juga harus didukung oleh birokrasi yang baik dan efektif. Tanpa dukungan birokrasi, kebijakan publik akan tersendat bahkan gagal diterjemahkan dan diimplementasi.  

Sikap tegas Bupati Deno kepada PNS merupakan bagian dari skema dukungan birokrasi terhadap terjemahan kebijakan publik yang sementara ia tetaskan. Bahwa birokrasi harus bersifat profesional dan rasional (weberian bureaucracy). Pegawai harus ditertibkan. Semua perangkat abdi negara harus ikut mensukseskan kebijakan publik dan bertanggung jawab untuk merawat dan membangun pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. 

Secara hierarkis-birokratis, PNS dan pejabat kebupaten bertanggung jawab kepada bupati. Tetapi seorang bupati lebih bertanggung jawab kepada masyarakat atas semua perilaku dan mental PNS dan pejabat. Karenanya, sikap tegas Bupati Deno kepada PNS yang langgar aturan adalah sudah benar dan demi kebaikan bersama juga. Harapannya, Bupati Manggarai terus tegas dan tegas terus atas setiap pelanggaran etika dan aturan di birokasi pemerintah Kabupaten Manggarai.  

*Penulis adalah Direktur Lembaga Neralino (Network On Reform Action For The Well-being Of Indonesia).

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password