breaking news New

Rendahkan Martabat Perempuan, Direktur Kalyanamitra Desak Presiden Segera Copot Menteri Pertanian

Jakarta, kabarnusantara.net – Diskriminasi terhadap perempuan berarti segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan” (Pasal 1 UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Peghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW).

Awal tahun 2017, kaum perempuan Indonesia dikejutkan oleh pernyataan Materi Pertanian, Amran Sulaiman, yang menanggapi kenaikan harga cabai di pasaran dengan mengeluarkan pernyataan “…. Ini cabai saja berteriak ‘malas’, Kenapa ‘malas’? Ibu-ibu ada 126 juta penduduk Indonesia, kalau ini bergerak tanam cabai, mengurangi gosipnya lima menit, dengan tanam cabai lima menit per pagi, selesai persoalan cabai di Republik ini yang selalu kita bahas,” (Kompas, 12/01/201).

Menanggapi hal tersebut, Kalyanamitra beserta seluruh perempuan akar rumput dampingan kami menyatakan kekecewaan atas pernyataan Menteri Pertanian yang bersifat diskriminatif dan tidak adil kepada perempuan. 

Listyowati, Direktur Kalyanamitra, menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Pertanian tersebut menunjukan ketidakmampuan Menteri dalam melihat persoalan kenaikan harga cabai secara komprehensif . Akibatnya, yang terjadi justru mempersalahan dan merendahkan perempuan dengan melakukan streotipe atau pelabelan negatif kepada perempuan, yaitu perempuan malas, tukang gosip, dan menghabiskan uang untuk beli alat make-up. Pernyataan Menteri Pertanian ini jelas merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. 

Negara Indonesia telah 33 tahun meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskimiinasi Terhadap Perempuan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 1984. Namun, sangat disayangkan penghapusan itu belum dilakukan di Indonesia. Pejabat publik seperti Menteri Pertanian RI justru melakukan tindakan diskriminasi yang sangat jelas melanggar UU No.7 Tahun 1984 melalui pernyataan tersebut. 

Pasal 5 UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Peghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW) menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan; serta untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan.

Listyowati juga menyampaikan, bahwa seorang menteri hendaknya memiliki perspektif yang sistemik dan komprehensif tentang perempuan. Perspektif inilah yang tidak dimiliki oleh Menteri Pertanian sehingga tanpa beban mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas, yang merendahkan derajat dan martabat perempuan. Sangatlah jelas bahwa tidak ada kolerasi atau hubungan antara kenaikan harga cabai dengan perempuan yang seakan-akan diposisikan sebagai “pelaku” yang menyebabkan harga cabai menajdi mahal. Setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan adalah konsumen dari cabai. Maka tidak ada satu entitas anggota masyarakat yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Kenaikan harga cabai harus dilihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif yaitu dari sisi petani, pasokan pupuk, pemasaran, kondisi cuaca dan juga peran negara dalam mengendalikan pasar. 

Pernyataan tersebut sungguh tidak layak disampaikan oleh pejabat publik sekelas menteri, yang seharusnya mempunyai keberpihakan kepada masyarakat, termasuk perempuan. Jika Indonesia berkomitmen untuk melakukan pembangunan manusia seutuhnya, maka perempuan harus dilihat sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan.  

Ketidaksetujuan dan kekecewaan yang disampaikan oleh Direktur Kalyanamitra terhadap pernyataan Menteri Pertanian RI tersebut diperkuat juga oleh pernyataan Ibu Ari (42 tahun) warga Cipinang Besar Utara yang mengatakan “…kenapa sih Menteri Pertanian menge-judge perempuan? Saya sangat sangat tidak setuju, kenapa harus perempuan yang dianggap malas dan mengabiskan uang, itu laki-laki merokok juga merugikan dan bikin penyakit”

Penolakan senada terhadap pernyataan Menteri Pertanian juga disampaikan oleh Ibu Endang (40 tahun) yang mengatakan “… saya tidak setuju dengan pernyataan Pak Menteri Pertanian tentang kenaikan harga cabe dikaitkan dengan perempuan, memangnya nanam cabe itu cepat, itu butuh proses lama pak lha saya mau makan cabenya sekarang…. “

Atas dasar keprihatinan tersebut, maka kami menuntut:

1. Menteri Pertanian segera meminta maaf secara terbuka kepada perempuan Indonesia dan menarik pernyataannya;

2. Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Menteri Pertanian Amran Sulaeman karena tidak memiliki perspektif keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan Tujuan SDGs ke-5 yaitu Kesetaraan Gender. 

3. Pemerintah segera melakukan kajian tentang kenaikan harga bahan pokok khususnya cabai secara komprehensif yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

4. Pemerintah harus meningkatkan wawasannya secara komprehensif tentang peran perempuan dalam rantai produksi dan konsumsi pangan, agar program-program kerjanya berperspektif keadilan dan kesetaraan gender.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan agar kiranya mendapat perhatian dan tindakan tegas dari Pemerintah dalam hal ini presiden Joko Widodo dan pihak terkait.

Jakarta, 16 Januari 2017

Ketua Kalyanamitra

Listyowati

Narahubung : 081380164654 (Listyowati)

3 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password