breaking news New

Seruan Solidaritas Keadilan Kendeng

Kabarnusantara.net – Selasa, 17 Januari 2017 adalah batas akhir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut Surat Keputusan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang. Pemerintah harus mematuhi putusan Mahkamah Agung yang sudah membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia pada 5 Oktober 2016 lalu. 

Menaati ketentuan hukum dan mendengarkan aspirasi masyarakat adalah kunci pemerintahan yang baik.
Mengabaikan dalil-dalil Mahkah Agung jelas prilaku kenegaraan yang tercela. Putusan Mahkamah Agung nomor 99/PK/TUN 2016 jelas menyatkan batal SK Gubernur nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan PT Semen Indonesia di Rembang dan mewajibkan segera dicabut.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur kewajiban kepala daerah untuk menaati peraturan dan menegakkan hukum. Juga sumpah jabatan yang sudah diikrarkan, di hadapan Kitab Suci, untuk memegang teguh UUD 45 dan menjalalankan segala peraturan dan berbakti pada masyarakat. Tentunya, melanggar ketentuan tersebut bisa berakibat fatal pada jabatan jika diabaikan.

Akal-akalan Ganjar menerbitkan izin baru No. 660.1/30 pada 9 November lalu juga perbuatan yang cacat hukum. Bukannya menyetop proyek yang akan merusak kawasan karst lindung Rembang, malah menerbitkan izin baru akibat permintaan PT SI. Padahal menerbitkan izin tanpa dilengkapi amdal dapat dipidana hukuman paling lama tiga tahun penjara dan denda RP 3 miliar, seperti tertuang dalam Pasal 111 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kedeng (JMPPK) pada 2 Agustus 2016 sudah memutuskan untuk membentuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan menghentikan semua ijin. Tujuan Presiden jelas meminta Gubernur untuk menyusun daya dukung dan daya tampung pegunungan Kendeng sekaligus membangun dialog dengan masyarakat.

Iktikad menjalankan pemerintahan yang baik belum ditunjukkan Gubernur. Padahal memegang teguh sumpah jabatan adalah kewajiban. Gubernur bertindak sebaliknya, membuat polah mengadu masyarakat dan berkilah dibalik perubahan nama perusahaan PT SI. Masyarakat sudah menunggu keputusan dengan menggelar aksi tenda di depan kantor Gubernur sejak 19 Desember 2016, dengan sebelumnnya berjalan kaki dari Rembang ke Semarang.

Bagi kami, menutup pabrik semen di Rembang adalah meyelamatkan lingkungan, mencegah potensi bencana di Jawa Tengah, dan meminimalisir dampak sosial lainnya.

Sejak 2007, kami berjuang menyelamatkan lingkungan Kendeng dari berbagai perusahaan semen perusak alam. Saat ini warga Kendeng juga sedang menggugat rencana pendirian pabrik Indocement di Pati, yang saat ini memasuki tahap kasasi.

Jika Gubernur mangkir dari putusan Mahkamah Agung berarti telah meruntuhkan keadilan, mendustakan amanah rakyat dan menggerogoti kepercayaan masyarakat.

Mari bersama, unjuk rasa bahwa rakyat tidak diam. Yang mangkir akan segera menyingkir, yang mengangkang akan tumbang. Ibu bumi wes maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili.

Dukung aksi Keadilan untuk Kendeng dengan beragam aksi partisipasi, meminta Gubernur Ganjar Pranowo menegakkan hukum, melaksanakan putusan MA, dari berbagai penjuru, pada Selasa 17 Januari 2017. SMS ke Nomer Gubernur Ganjar ke 0811990931, atau lewat twitter @ganjarpranowo dengan hastag #kawalKeadilanKendeng #kendengLestari

Salam Kendeng Lestari,

Jaringan Mayarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)

Joko Prianto +62 823-1420-3339

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password