breaking news New

Warga Nggalak-Maki Desak DPRD Manggarai Awasi Kebijakan Pemerintah Soal Pertambangan

RUTENG, KabarNusantara.net –Perwakilan masyarakat adat Gendang Nggalak-Maki mendesak DPRD Manggarai menggunakan fungsi mereka mengawasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam proses kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perizinan tambang di wilayah mereka.
Mereka didampingi JPIC SVD Ruteng dan JPIC Keuskupan Ruteng menyampaikan penolakkan mereka atas kehadiran perusahaan tambang kepada DPRD Manggarai melalui Komisi C, DPRD , di Ruteng, Rabu, 18/1/2017.

Dalam dialog yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Manggarai Wilibrodus Kengkeng, Tu’a Adat Gendang Nggalak, Lambertus Madu mengatakan

Pada mulanya pihaknya menyetujui pemberian lahan untuk eksplorasi. Namun ketika kami melihat dampak kehadiran pertambangan yang melahirkan lubang besar menganga, kami pun bersepakat menolak kehadiran pertambangan.

Dituturkan Lambertus, tanggal 22 Desember 2016 lalu dipajang spanduk di blok Nggalak dan Maki bahwa jika ada warga yang keberatan dengan kehadiran perusahaan tambang, silahkan mengajukan keberatan, dan waktu pengajuan keberatan selama 10 hari.

Sementara, sejak awal kami sudah sampaikan kepada Bupati Manggarai bahwa kami warga Nggalak menolak kehadiran Perusahaan Tambang.

“Kami tidak paham perilaku Pemerintah Kabupaten Manggarai yang seolah-olah terus mengemis kekayaan kami orang Nggalak. Padahal jelas-jelas sejak awal kami menolak kehadiran perusahaan tambang di wilayah kami,” ujarnya.

Selain itu, salah seorang Tu’a Panga Nggalak, Agustinus Manti mengatakan pertambangan dapat merusak seluruh tatanan budaya masyarakat adat Nggalak, merusak budaya pertanian, merusak mata air, dan merusak kawasan hutan lindung Nggalak-Rego.

Karena itu, tegas Manti, pihaknya menolak kehadiran perusahaan tambang di wilayah mereka dengan alasan apapun.

Lebih lanjut, Ketua JPIC Keuskupan Ruteng, Romo Martin Jenarut menambahkan kedatangan masyarakat ini ingin memberikan reaksi terhadap uji Amdal yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah beberapa hari yang lalu.

Dan uji Amdal ini, ujar Jenarut, menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Nggalak. Amdal menjadi salah satu syarat penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Meskipun IUP tidak lagi dikeluarkan Pemerintah Daerah tetapi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun atas dasar rekomendasi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi mengeluarkan IUP.

Ia juga menyangsikan kajian Amdal Tim Komisi Penilai Amdal yang tidak melibatkan warga setempat, malah melibatkan warga dari wilayah lain.

“Bukan warga Nggalak dan Maki yang dilibatkan dalam proses kajian Amdal. Malah Komisi Penilai Amdal menghadirkan seorang Mantan Kepala Desa Lemarang atas nama Rober. Sementara menurut UU, proses Amdal harus melibatkan masyarakat di lokasi pertambangan,” ujarnya.

Jenarut juga meminta DPRD Manggarai menelusuri apakah sudah ada dokumen Izin Pinjam Pakai Wilayah Hutan dari Kementerian Kehutanan untuk kegiatan pertambangan di wilayah Nggalak dan Maki.

Masyarakat Nggalak pernah menyetujui dilakukan kegiatan pertambangan di wilayah Nggalak, tetapi hanya untuk kegiatan eksplorasi dan bukan untuk kegiatan eksploitasi.

“Yang hadir hari ini adalah Tu’a Gendang Nggalak dan Tu’a Panga Nggalak yang adalah pemilik syah tanah ulayat Masyarakat Adat Nggalak. Yang mereka mau katakan adalah mereka tidak mengizinkan tanah ulayat mereka untuk dilakukan kegiatan pertambangan tahap eksploitasi. Dulu mereka pernah izinkan untuk tahap eksplorasi,” tandasnya.

Menjawab itu, Ketua Komisi C, Wilibrodus Kengkeng mengatakan ada dua hal penting yang akan dikaji DPRD yaitu penolakan warga akan kehadiran perusahaan tambang dan pemanfaatan Hutan Lindung untuk aktivitas pertambangan.

Menurut Kengkeng, aturan mengatakan kalau warga pemilik tanah sudah menolak kehadiran perusahaan tambang maka aktivitas pertambangan tidak bisa dilakukan.

Tetapi, lanjut Kengkeng, jika ada modus lain dengan menghadirkan warga dari wilayah lain atau warga dari Hak Ulayat lain seperti dari Lemarang, mungkin ini yang perlu diteliti.

“Jangan sampai ada upaya Pemerintah Daerah menghalalkan segala cara untuk memuluskan agenda perusahaan tambang,” ujarnya.

Dikatakan Kengkeng, pihaknya akan meneruskan aspirasi warga ke pimpinan dan anggota DPRD lainnya.

Pihaknya juga berjanji akan segera memanggil pihak Pemerintah Daerah.

“Prinsipnya semakin cepat diambil langkah-langkah nyata semakin baik,” tandas Kengkeng yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai.(Alfan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password