breaking news New

Fasilitasi Perusahaan Tambang, JPIC Keuskupan Ruteng Tuding Pemerintahan Deno-Madur Terjebak Politik Transaksional

RUTENG, KabarNusantara.net –Kegiatan pertambangan difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai di tahun 2016, atau satu tahun setelah Pilkada. Ini ironis tetapi saya harus katakan, dalam bacaan orang politik, ini politik dagang sapi, ini politik transaksional. Lalu apakah gaya politik seperti ini mau dipertahankan.

Demikian disampaikan Ketua Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Ruteng, Romo Marthen Djenarut dalam dialog warga Nggalak-Maki dengan Komisi C, DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng, Rabu, 18/1/2017.

Lebih lanjut, Djenarut menambahkan kedatangan masyarakat ini ingin memberikan reaksi terhadap uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Manggarai beberapa hari yang lalu.

Dan uji Amdal ini, ujar Djenarut, menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Nggalak.

Karena Amdal menjadi salah satu syarat penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Meskipun IUP tidak lagi dikeluarkan Pemerintah Kabupaten tetapi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun atas dasar rekomendasi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi mengeluarkan IUP.

Djenarut mengakui warga Nggalak di tahun 2010 pernah menyetujui aktivitas pertambangan di wilayah Nggalak tetapi hanya untuk tahap eksplorasi. UU Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan tingkatan kegiatan pertambangan yaitu ada penyelidikan umum, ada eksplorasi dan ada eksploitasi. Tetapi dalam kaitan dengan izin masyarakat hanya sampai pada tahap eksplorasi, bukan eksploitasi.

Ia juga menyangsikan kajian Amdal Tim Komisi Penilai Amdal yang tidak melibatkan warga setempat, malah melibatkan warga dari wilayah lain.

“Bukan warga Nggalak dan Maki yang dilibatkan dalam proses kajian Amdal. Malah Komisi Penilai Amdal menghadirkan seorang Mantan Kepala Desa Lemarang atas nama Rober. Sementara menurut UU, proses Amdal harus melibatkan masyarakat di lokasi pertambangan,” ujarnya.

Jenarut juga mengatakan kawasan Nggalak-Maki itu persis ada di kawasan Hutan Lindung Nggalak-Rego. Karena itu, pihaknya meminta DPRD Manggarai menelusuri apakah sudah ada dokumen Izin Pinjam Pakai Wilayah Hutan dari Kementerian Kehutanan untuk kegiatan pertambangan di wilayah Nggalak dan Maki.

“Kalau kita baca Undang-Undang Kehutanan, Hutan lindung ini fungsinya penyangga kehidupan. Kalau sampai Hutan Lindung itu dirusak, itu sama dengan mengganggu kehidupan manusia,” terangnya.

Di pihak lain, ujar Djenarut, pihaknya menyangsikan apakah Pemerintah Daerah sudah pernah mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Lahan, khususnya kawasan Hutan Lindung menjadi tempat kegiatan pertambangan.

“Saya yakin 90%, belum dapat itu izin. Sekarang kalau belum dapat izin, terus apakah Undang-Undang ini mau ditabrak untuk di kasi ke investor tambang melakukan kegiatan pertambangan,” ujarnya.

Karena itu, ujar Djenarut, pihaknya meminta fungsi pengawasan DPRD terhadap tindakan eksekutif. Karena terlalu lama kalau kita minta fungsi legislasi.

“Apa yang perlu diawasi, pertama, tolong amankan ini dokumen bahwa masyarakat dulu menyetujui hanya untuk kegiatan eksplorasi, bukan eksploitasi. Jika investor mau lakukan kegiatan eksploitasi, UU Minerba 135 menyebutkan sebelum melakulan kegiatan eksploitasi mereka harus minta izin dulu kepada pemegang hak ulayat atas tanah. Dan itu tidak dilakukan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan KabarNusantara.net Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Tim Komisi Penilai Amdal menunggu perbaikan Amdal PT. Masterlong Mining Resources.

Rencananya perusahaan tersebut akan beroperasi di blok Nggalak-Maki, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai.(Alfan/Hip/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password