breaking news New

Legalitas Materiil dan Urgensi Pengesahan RUU KUHP 

Oleh: Rivaldi Mandala Satria*

Indonesia tidak pernah melahirkan Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang kita anut dan dijadikan pedoman dalam memenjara sampai mematikan seseorang hanya merupakan terjemahan dengan sedikit modifikasi dari Wetboek van Strafrecht (WvS), Undang-Undang Hukum Pidana Belanda -yang di Negaranya pun sudah lama ditinggalkan.

KUHP yang kita anut saat ini sesungguhnya hanya refleksi dari keadaan hukum hampir seabad yang lalu dan sudah tidak relevan terhadap keadaan saat ini. Revisi KUHP terdahulu hanya merupakan tambal sulam tanpa menyentuh nilai-nilai dasar yang lebih adaptif dan sesuai dengan nilai hidup bangsa. Sebagai negara hukum dengan sistem eropa kontinental yang kualitas hukumnya bergantung pada aturan normatif, bagaimana mungkin kita masih berpedoman pada aturan usang dan tidak adaptif untuk dijadikan dasar dalam pemidanaan di negara ini?

RUU KUHP adalah sebuah reformasi Hukum Pidana Indonesia. Tidak hanya dalam aspek sistem, stelsel, dan lainnya, lebih luas lagi RUU KUHP adalah reformasi berpikir terhadap nilai-nilai Hukum Pidana. Dengan rancangan ini, para pemerhati hukum Pidana harus mulai terbiasa mengeliminir pemikiran usang, seperti diferensiasi tindak pidana umum dan khusus. Kesesatan berpikir tentang KUHP-KUHAP yang harus selalu berpasangan sebagai aturan materil dan formil. Pemikiran-pemikiran menyesatkan tentang esensi pemidanaan yang harus menghukum seberat-beratnya sebagai solusi untuk mendegradasi kejahatan, dan pemikiran-pemikiran primitif lainnya.

Terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam RUU KUHP dalam aspek legalitas. Asas legalitas yang merupakan ruh dari segala ketentuan pidana, dirancang menuju perspektif yang lebih luas. Asas legalitas formiil yang menjadi ruh KUHP dan dianut sangat lama di Indonesia, akan berganti wajah menjadi asas legalitas yang bersifat materiil. Perubahan ini membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberagaman perbuatan pidana di Indonesia nantinya.

Asas legalitas formil yang dianut oleh KUHP saat ini memiliki kelemahan karena konsepnya yang tertutup, legalitas formil hanya mengakui perbuatan pidana yang diatur secara tertulis oleh undang-undang saja, sementara untuk perbuatan pidana di luar dari hukum positif tidak dapat di interpretasikan sebagai tindak pidana. Hal ini menimbulkan masalah mengingat kultur Negara kita yang plural dan sarat akan kebudayaan. Masalah terjadi ketika dalam hukum adat tertentu suatu perbuatan dianggap kejahatan namun karena tidak diatur dalam hukum positif maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Hal ini yang disadari oleh perumus RUU KUHP bahwa diperlukannya perubahan tentang konsep asas legalitas agar sesuai dengan realitas bangsa kita. Oleh karena itu, RUU KUHP tidak lagi menganut asas legalitas yang tertutup melainkan asas legalitas yang terbuka atau asas legalitas materiil. Dalam asas legalitas materiil, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana tidak hanya sebatas apa yang diatur dalam Undang-Undang saja, melainkan apabila menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Oleh karena itu, dengan dirumuskannya asas ini, Hukum Pidana Indonesia tidak hanya semata-mata mengakomodir norma-norma adat bangsa, lebih penting lagi Hukum Pidana bergerak ke arah yang lebih dinamis.

RUU KUHP mereformasi pikiran kita dalam memahami suatu delik. Jika selama ini definisi tindak pidana hanya berdasarkan apa yang diatur secara tertulis, aktifkan tombol upgrade di kepala anda, karena definisi tindak pidana akan menuju ke perspektif yang lebih luas. Sebagaimana ditulis dalam RUU KUHP Pasal 1 dan Pasal 2 ketentuan umum:

Pasal 1

(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Pasal 2

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa

​Melihat aturan di atas artinya jika seseorang mengganggu ketentraman dan kenyamanan suatu masyarakat yang itu dianggap suatu kejahatan atau hal-hal yang merugikan bagi masyarakat tersebut maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sekalipun Hukum Positif tidak mengaturnya. Dengan demikian, kedepannya perbuatan pidana tidak lagi dapat dipandang menggunakan kacamata yuridis normatif, tetapi harus melalui kacamata yang lebih faktual.

​Mengingat Reformasi Hukum sebagai salah satu bagian dari nawacita Pemerintahan Jokowi-JK saat ini, maka tidak bisa tidak RUU KUHP harus diselesaikan dan disahkan oleh pemerintah sebagai titik awal perwujudan janjinya terhadap reforrmasi hukum.

Sorotan tajam pun harus ditujukan ke badan legislatif tanah air, RUU KUHP merupakan tugas panjang yang tidak pernah diselesaikan DPR dari masa ke masa. Sudah saatnya para legislator kita mengurangi hobi narsisme akutnya tampil di talkshow televisi untuk kemudian urun rembuk memparipurnakan RUU ini, sungguh karya terbaikmu akan lahir melalui undang-undang ini.

*Penulis adalah mahasiswa hukum di Universitas Nasional Jakarta

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password