breaking news New

Sekelompok Warga Menilai Pengelolaan Keuangan Desa Wudi Tidak Transparan

RUTENG, KabarNusantara.net-Sekelompok warga Desa Wudi menilai pengelolaan Dana Desa Wudi, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dikelola secara tertutup dan tanpa melalui mekanisme musyawarah mufakat mulai dari tingkat dusun hingga ke tingkat desa.

Demikian disampaikan Bernadus Pancur, juru bicara kelompok warga Desa Wudi yang merasa tidak puas dengan pengelolaan Keuangan Desa Wudi, di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Manggarai di Ruteng, Senin, 23/1/2017.

Dikatakan Pancur, kedatangan kami ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa didasari pada ketidaktahuan tentang pengelolaan Keuangan Desa Wudi. Ditambah semua pengelolaan Keuangan Desa tidak pernah ditempelkan di Papan Informasi Publik Desa Wudi.

“Wajar jika ada kecurigaan dari kami selaku warga desa. Apa lagi ketika kami temukan sejumlah kejanggalan dalam pembangunan sejumlah sarana dan prasarana desa yang kualitasnya buruk,” ujarnya.

Apalagi, ungkapnya, ketika mereka menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Wudi, pihak BPD mengatakan tidak dapat menjelaskan pertanyaan warga karena mereka tidak tahu pembangunan apa saja yang sedang dilaksanakan pihak Pemerintah Desa.

Menurutnya ada 3 item pekerjaan yang belum dikerjakan antara lain 2 proyek Tembok Penahan dan satu proyek rabat beton.

Namun dirinya mempertanyakan kenapa dalam laporan ketiga item itu dilaporkan tuntas dikerjakan.

Ia bersama sejumlah warga juga mempertanyakan kejanggalan pengerjaan sejumlah proyek yang diduga dikerjakan tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Proyek yang tidak sesuai RAB itu antara lain Rabat Jalan, Tembok Penahan, dan Telford atau jalan berbatu.

Ia juga mengkritisi kualitas pengerjaan proyek yang dinilainya sangat rendah.

“Kualitas pengerjaan sejumlah proyek fisik seperti jalan setapak sangat rendah. Satu bulan selesai dikerjakan, langsung rusak,” keluhnya.

Menurutnya, sejumlah pembangunan yang bermasalah antara lain; bantuan 1 unit Bak Penampung Air Minum Bersih PPIP 2015 di Dusun Wudi belum dikerjakan, Tembok Penahanan Tanah Dusun Wudi RT 002 Tahun Anggaran 2016 belum dikerjakan, bantuan Perumahan Layak Huni Tahun 2016 atas nama Leonardus Kapung dan 2015 bagi Ardianus Salim dan Tote Parus belum dikerjakan.

Selain itu, pembangunan Rabat Beton di RT 003 Dusun Kaung pengerjaannya asal jadi dan telford di dusun itu pun belum tuntas dikerjakan.

Demikian pun pembangunan drainase di RT 004 Dusun Kaung kualitasnya sangat buruk dan sudah rusak.

“Pengadaan peralatan bagi Pendidikan Anak Usia Dini sudah dianggarkan namun belum kunjung terrealisasi,” ujarnya.

Itulah yang menjadi dasar dirinya melaporkan sejumlah kejanggalan itu ke Bupati Manggarai dan pihak Kejaksaan Negeri Ruteng.

Pantauan KabarNusantara.net, kedatangan mereka diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sensi Gatas dan Sekretaris Yos Jehalut.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Yos Jehalut mengatakan jika mengacu kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Desa Wudi Tahun 2015 tidak ditemukan adanya pelanggaran berdasarkan pemeriksaan Inspektorat.

“Khusus Tahun Anggaran 2015, jika warga bilang tidak ada pembangunan fisik dan kualitasnya buruk, pertanyaannya apakah inspektorat melakukan pemeriksaan tanpa melihat bukti fisik. Sementara hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Manggarai selaku auditor kesimpulannya tidak ada temuan penyalahgunaan anggaran di Desa Wudi, demikian pun pembangunan fisik,” ujar Jelahut.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016, Jehalut mengatakan kelemahannya ada pada keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

“Kelemahannya ada pada keterlambatan pencairan keuangan desa. Pencairan Tahap I baru dilakukan pada Agustus 2016. Sedangkan pencairan Tahap II dilakukan akhir Desember 2016,” terangnya.

Menurutnya jangan terlalu mudah disimpulkan bahwa pihak Pemerintah Desa tidak menjalankan roda pembangunan di tingkat desa.

Namun Jehalut menyampaikan terimakasih atas kepedulian warga dengan turut mengkritisi pembangunan yang ada.

Ia pun berharap agar Pemerintah Desa Wudi menjalankan roda pemerintahan secara transparan dan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Karena itu pihaknya berjanji akan mengawasi semua desa bersama pendamping desa agar dipastikan amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dilaksanakan secara baik di tingkatan desa.(Alfan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password