breaking news New

Hanura Minta PT dan PresT Dihapus

Jakarta, kabarnusantara.net – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berpandangan ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold – PT) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold – PresT) tidak diperlukan lagi pada Pemilu 2019. Pasalnya, pemilu legislatif (Pileg) bersamaan dengan pemilu presiden (Pilpres).

“Bagaimana mau mengaturnya sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menentapkan Pileg dan Pilpres bersamaan. Karena bersamaan maka PT dan PresT tidak relevan lagi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hanura bidang Keanggotaan Adrianus Garu di Jakarta, Selasa (24/1).

Ia menjelaskan latar belakang dibuatnya PT karena Pileg dan Pilpres digelar berbeda. Artinya, hasil PT menjadi acuan untuk menentukan PresT. Sebagai contoh pada Pemilu 2014 lalu, hanya 10 parpol yang memiliki kursi di DPR karena lolos dari PT 3,5 persen. Dari 10 parpol tersebut kemudian ditentukan PresT sehingga bisa mengajukan Capres. Setelah keduanya digelar bersamaan, otomatis PT dan PresT tidak diperlukan lagi karena ada parpol baru sebagai peserta pemilu.

“Kalau masih ada PT dan PresT, lalu bagaimana dengan parpol yang baru mengikuti pemilu. Darimana mereka ditentukan PT sementara mereka belum memiliki kursi di DPR. Kan tidak nyambung jadinya,” ujar Andre, sapaan akrab Adrianus Garu.

Andre yang juga anggota DPD RI asal Propinsi Nusa Tenggara Timur ini mengemukakan penghapusan PT dan PresT juga sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28. Dalam pasal tersebut dinyatakan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat. Dengan adanya PT dan PresT berarti membatasi hak orang untuk berkumpul.

“Kalau muncul Capres banyak pada 2019 mendatang, ya tidak masalah. Biarkan rakyat yang menilai. Saya yakin tidak akan sebanyak jumlah partai yang ikut pemilu. Emang mereka semua punya dana untuk biaya Capres. Tidak gampang menjadi Capres,” tutupnya.(Mart/OBI/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password