breaking news New

Pilgub NTT 2018; Kedewasaan Berpolitik dan Menjaga Semangat Kekeluargaan Masayarakat NTT

Oleh: Din Salahudin*

Sistem Demokrasi Indonesia ditandai dengan sistem pemilihan secara langsung terhadap Eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa) dan Legislatif (DPR/DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota). Kondisi Sistem seperti ini membuat masyarakat Indonesia semakin terbuka dan terlibat langsung untuk memilih pemimpinnya. Namun, konsep terbuka atau transparan tidak mengabaikan Prinsip Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

Sejak diberlakukannya sistem Pemilihan langsung pada 2004 sampai saat ini, kita masih tetap mempertahankannya sebagai sistem yang tepat untuk Indonesia. 

Sistem ini selalu berubah tata pelaksanaannya tapi tentu tidak merubah esensinya. Kita sudah punya Pengalaman yang sama bahwa sejak tahun 2015 polanya diubah dengan sistem Pilkada serentak. 

Kemudian, pada tanggal 18 Maret 2015 Presiden Jokowi Mengesahkan dua UU tentang pemilu yakni UU Nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sedangkan UU Nomor 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam Konteks Proses Pilkada serentak ini, tentu NTT menjadi salah satu Provinsi yang menjadi bagian di dalamnya. Menjelang 2018, kontestasi Politik NTT semakin ramai diperbincangkan baik itu di media Sosial maupun media cetak serta elektronik (TV). 

Kita sadar bahwa semua Kader-kader terbaik NTT saat ini sudah mulai bergeriliya. Tim Sukses dan Tim Pemenangan sudah berjalan dari daerah yang satu ke daerah yang lain untuk mensosialisasikan jagoan mereka. Walaupun KPU belum menetapkan aturan untuk melakukan Sosialisasi, tetapi sosialisasi ini bukan bersifat Formal tetapi Non Formal dengan Pendekatan Persuasif, atau sering di sebut Door to Door yang tentunya tidak mengganggu kedamaian masyarakat setempat.

Bagi saya, proses pemilihan Gubernur tentu harus tetap mematuhi aturan-aturan Pemilu yang telah ditetapkan dalam UU. Melalui Pemilu khususnya Pilgub di NTT akan membuat masyarakat semakin paham dan cerdas dalam berpolitik. Selain itu, masyarakat semakin dewasa karena proses pendidikan politik semakin masif dan mencerahkan tanpa ada Konflik Horizontal. 

NTT dikenal sebagai Provinsi yang beragam dalam berbagai dimensi kehidupan namun tetap toleransi dalam setiap tindakan. Sehingga konflik lintas Golongan, Agama, Budaya dan lain-lain jarang terjadi, karena semangat kekeluargaan dan Adat Istiadat selalu mempererat hubungan diantaranya. 

Sehingga pesta demokrasi bukan sebuah alasan untuk membuat hubungan retak, bukan alasan juga untuk menghadirkan konflik, tetapi justru kehadiran pesta demokrasi yang sarat punya pilihan berbeda akan membuat masayarakat NTT semakin kuat tali Kekkeluargaannya.

Apapun sistem sistem pemilu yang dijalankan di Bangsa ini, Masyarakat NTT harus tetap menjadi satu keluarga, tetap bersahabat, dan selalu menjaga toleransi yang lekat dengan identitas orang NTT.  

Mari membangun kesadaran Poltik yang Dewasa, Santun, Beretika tanpa adanya Black Campaign apa lagi Money Politic (Politik Uang). Dua kebiasaan dalam berpolitik seperti Black Campaign dan Money Politic harus dihindari. Sehingga dengan cara seperti itu pesta demokrasi khususnya Pilgub NTT 2018 menjadi Pemilu yang Damai, Berkualitas dan Bermartabat tanpa Kegaduhan.

*Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta Jurusan Ilmu Komunikasi Politik dan Generasi Manggarai Barat (Cereng Sano Nggoang)

17 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password