breaking news New

TPDI Minta Polisi Segera Periksa LHKPN Sylviana Murni

Jakarta,Kabarnusantara.net – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni yang sudah diserahkan KPK.
Pemeriksaan ini dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi Pembangunan Masjid Al Fauz yang terletak di Kantor Walikota Jakarta Pusat.

“LHKPN Sylviana perlu diperiksa dalam kaitannya dengan dugaan korupsi dalam pembangunan Masjid Al Fauz yang dirancang dan dibangun saat Sylviana menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat pada tahun 2010-2011,” ujar Koordinator TPDI Petrus Selestinus, di Jakarta, Sabtu (28/1).

Melalui LHKPN, demikian Petrus, Sylviana bisa membuktikan dan sekaligus menjernihkan anggapan masyarakat yang menghubungkan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi itu.

Petrus menjelaskan penambahan anggaran pembangunan Masjid Al Fauz yang semula berdasarkan kontrak sudah ditetapkan sebesar Rp 27 miliar. Namun, pada tahun 2011, ada penambahan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar.

Disebutkan, perubahan dan penambahan anggaran yang semula hanya sebesar Rp 27 miliar hingga menjadi Rp 32,6 miliar, ternyata tidak dikuti dengan peningkatan kualitas material sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak.

Penyidik bahkan menemukan adanya perbedaan sepesifikasi material bangunan yang berbeda dan tidak sesuai dengan spesifikasi bangunan di dalam kontrak dan yang dibelanjakan untuk pembangunan Masjid Al Fauz.

“Dari sejumlah temuan kejanggalan termasuk metode pengerjaan yang tidak dalam satu kesatuan, maka naluri penyidik harus mulai mengarahkan penyidikan dengan menghubungkan LHKPN Sylviana di KPK sehingga bisa mengetahui posisi kekayaan Sylviana sebelum, selama, dan sesudah menjadi Wali Kota Jakarta Pusat,” jelas Petrus.

Publik, jelas Petrus, sangat berharap kepada penyidik Bareskrim Polri untuk menjadikan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan dan mata rantai para koruptor di dalam tubuh Pemda DKI Jakarta yang sudah akut.

“Salah satu caranya adalah mengkaitkan dugaan korupsi itu dengan harta kekayaan pejabat yang bersangkutan yang dimiliki dan sudah dilaporkan dalam LHKPN,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Petrus menerangkan, beberapa kemungkinan dari pemeriksaan LHKPN tersebut. Pertama, laporan kekayaan pejabat yang bersangkutan dalam LHKPN diisi secara tidak jujur sehingga uang dari hasil dugaan korupsi tidak dimasukkan dalam LHKPN.

Uang yang diterima pun tidak berpengaruh pada pengurangan dan penambahan kekayaan pejabat yang bersangkutan.

“Kedua, uang yang diperoleh dari hasil korupsi sudah dibelanjakan dalam bentuk aset berupa tanah dan bangunan atau tabungan,” jelasnya.

Bisa saja, kata Petrus, aset ini tidak dilaporkan di dalam LHKPN atau dilaporkan tetapi asal usul dan cara perolehannya sudah direkayasa atau disamarkan seolah-olah bersumber dari pendapatan yang sah.

Petrus menilai banyak harta para pejabat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena perolehan atau dibelanjakan bukan dari pendapatan yang sah.

Karena itu, dia menganjurkan agar penyidik Bareskrim Polri berkoordinasi dengan KPK untuk meminjam LHKPN atau menyita LHKPN yang dimiliki Sylviana Murni untuk didalami.

“Hal Ini dilakukan untuk medapatkan keyakinan dan kepastian apakah Sylviana Murni patut diduga terlibat sebagai orang yang turut serta atau selaku aktor intelektual dalam dugaan korupsi pembagunan Masjid Al Fauz dan apakah uang yang diduga diperoleh dari pembangunan Masjid Al Fauz ikut dilaporkan dalam LHKPN sebagai harta kekayaan yang sudah dicuci bersih sebagai penghasilan lain yang sah dan telah dilaporkan,” terang Petrus. (Ervan/KbN)

9 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password