breaking news New

TPDI: Ketua Majelis Hakim Harus Menghadirkan SBY Dalam Persidangan Ahok

Jakarta,Kabarnusantara.net- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Ketua Majelis Hakim menghadirkan SBY dalam Persidangan Ahok. Hal itu bermaksud untuk mengkonfirmasi kebenaran kesaksian Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus selestinus, megatakan hal itu berangkat dari upaya Tim Penasehat Hukum Ahok dalam persidangan ke 8 kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 31 Januari 2017 yang lalu.

“Sidang itu kembali mengungkap fakta mencengangkan tentang dugaan adanya komunikasi via telepon antara SBY, Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus ayah dari Cagub no. 1 AHY yang diduga terjadi pada tanggal 6 Oktober 2016 saat sebelum aksi 411 dan 212 yang dimotori oleh FPI dan GMPF-MUI pimpinan Rizieq Shihab,” jelas Petrus.

Tim Penasehat Hukum Ahok, kata Petrus, rupanya memiliki bukti tentang adanya hubungan komunikasi antara SBY dengan Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin terkait dua isu penting yang perlu dikonfirmasi kebenarannya yaitu apakah benar SBY menelpon Ketua Umum MUI untuk menerima kunjungan AHY-SYLVI dan meminta Fatwa MUI yang kontennya tentang kasus penodaan agama yang waktu itu disangkakan kepada Ahok.

Di sisi lain, demikian Petrus, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengapresiasi keberanian Tim Penasehat Hukum Ahok yang ingin menggali dan mengelaborasi lebih dalam tentang keterkaitan antara sikap MUI terhadap Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta di satu pihak dan pesan SBY kepada Ketua Umum MUI melalui telephon agar MUI menerima kunjungan AHY-SYLVI dan soal Fatwa MUI seputar kasus penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok di pihak lain,

Dia mengatakan sebagaimana telah dikonstatir oleh Tim Penasehat Hukum Ahok, guna mendapatkan benang merah untuk menguji netralitas dan obyektifitas keterangan Saksi dalam mengungkap pengetahuan saksi K.H. Mar’uf Amin sebagai Ketua Umum MUI dalam kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

“Urgensi dari kehadiran melalui upaya pemanggilan terhadap SBY untuk hadir di persidangan perkara Ahok adalah untuk mendapatkan kebenaran materil tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepada Ahok benar-benar steril dari kepentingan politik atau terdapat boncengan politik dari SBY karena putranya AHY sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, tanpa ada maksud sedikutpun untuk mempidanakan Saksi K.H. Ma’ruf Amin,” tegas Petrus.

Kita berharap, demikian Petrus, pada persidangan berikutnya Majelis Hakim dapat mengambil sikap tegas sebagai langkah hukum sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 147 KUHAP tentang wewenang Hakim Ketua secara exofficio memberi peringatan kepada Saksi yang berbohong untuk berkata tidak jujur.

Karena akibat kebohongan, jelas Petrus, saksi dibawah sumpah, maka hal itu akan berimplikasi kepada lahirnya peristiwa pidana baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP yang mengancam saksi yang berbohong dibawah sumpah dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) penjara.

“Mekanisme untuk sampai kepada proses hukum akibat sumpah palsu dimaksud adalah, Hakim Ketua secara exofficio atau atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum, atau Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya agar Saksi tersebut ditahan disertai Berita Acara Pemeriksaan di sidang,” imbuhnya.

Namun demikian, jelas Petrus, dengan tidak adanya perintah dari Hakim Ketua secara exofficio untuk menahan Saksi atau dengan tidak adanya permintaan dari Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa Ahok dan Penasehat Hukumnya agar Hakim Ketua menahan Saksi K.H. Ma’ruf Amin, maka langkah berikutnya pada persidangan akan datang Hakim Ketua secara exofficio harus memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan SBY guna mengklarifikasi kebenaran kontak pertelpon antara Saksi K.H. Ma’ruf Amin dengan SBY soal AHY-SYLVI dan Fatwa MUI tentang dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

“Pemanggilan SBY untuk hadir pada persidangan berikutnya adalah sangat penting, tidak saja untuk kepentingan mengungkap kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepada Ahok, akan tetapi juga demi menjaga nama baik dan kehormatan MUI dan Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin,” tegas Petrus.

Karenanya, demikian Petrus, tidaklah berlebihan dan bukanlah manuver politik, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan persidangan perkara ini.

“Dengan demikian Majelis Hakim dapat menilai kualitas keterangan Saksi K.H. Ma’ruf Amin dengan segala implikasi hukum yang akan ditimbulkannya, satu dan lain demi menjaga nama baik dan kehormatan MUI, K.H. MA’RUF AMIN dan hak-hak terdakwa AHOK sendiri yang juga harus sama-sama dijaga dan dihormati,” pungkas dia. (KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password