breaking news New

TPDI: Presiden Jokowi Sebaiknya Tidak Menerima SBY

Jakarta,Kabarnusantara.net- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengapresiasi sikap dan pernyataan K.H. Ma’ruf Amin yang telah memberikan maaf dan meminta kepada seluruh keluarga besar warga NU di seluruh Indonesia memaafkan sikap Ahok sebagaimana telah dinyatakan secara terbuka kepada media.

Demikian pula pernyataan maaf yang disampaikan secara terbuka oleh Ahok setelah niatnya untuk memproses hukum saksi-saksi dalam persidangan yang dinilai telah berbohong mendapat kecaman, patut diapresiasi.

“Ini menjadi bukti bahwa kedua belah pihak menempatkan kepentingan bangsa yaitu hidup berdampingan secara damai di antara umat beragama dan warga masyarakat diletakan di atas segala kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar Petrus, di Jakarta, Kamis, (2/2/2017).

Namun, demikian Petrus, persoalan pembuktian berupa kebenaran kesaksian K.H. Ma’ruf Amin harus mendapatkan kejelasan untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam memberi penilaian yang tepat soal sumpah palsu dimaksud. 

Persoalan sumpah palsu, jelas Petrus, sebenarnya persoalan yang sangat biasa dalam praktek peradilan.

Namun dalam perkara ini, kata Petrus, persoalan sumpah palsu menjadi sangat sensitif, karena melibatkan tokoh-tokoh besar dibalik persoalan biasa ini dan sudah menjadi fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan Ahok digelar termasuk pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 yang lalu.

Fakta-fakta itu, kata Petrus, masih menjadi polemik karena belum terkonfirmasi dengan pasti mengenai hubungan pembicaraan lewat telepon antara SBY dengan K.H. Ma’ruf Amin terkait dukungan MUI untuk pasangan calon Gubernur AHY-SYLVI dan Pembuatan Fatwa MUI soal penistaan agama oleh Ahok.

“Mengapa, karena di satu sisi K.H. Ma’ruf Amin tetap membantah adanya telepon dari SBY pada tanggal 7 Oktober 2016, sementara Tim Penasehat Hukum Ahok dan Ahok tetap meyakini kebenaran peristiwa telepon itu sebagai sebuah fakta persidangan yang harus diklarifikasi kebenarannya di dalam persidangan,” ungkapnya.

Namun, jelas Petrus, yang menghebohkan dari teka teki sumpah palsu ini adalah hanya kurang dari 24 jam justru SBY di dalam acara jumpa persnya tangal 1 Februari 2017 telah mengakui atau membenarkan adanya hubungan telepon pada tanggal 7 Oktober 2016 dari dirinya kepada K.H. Ma’ruf Amin.

Sementara, demikian Petrus, K.H. Ma’ruf Amin dalam persidangan di bawah sumpah tanggal 31 Januari 2017 telah membantah adanya telepon dimaksud. 

Yang menarik, kata Petrus sikap SBY yang mencoba ikut dalam perdebatan teknis hukum, kemudian menarik persoalan teknis hukum ke dalam wilayah politik dan menuntut penyelesaian secara politik melalui keinginannya untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk bicara blak-blakan. 

Secara etika, jelas Petrus, semestinya SBY terlebih dahulu berbicara dari hati ke hati dengan K.H. Ma’ruf Amin untuk mendinginkan situasi.

Namun yang terjadi, kata Petrus, justru SBY mencoba memanfaatkan momentum ini dengan mendramatisir situasi yang sedang panas, seakan-akan dirinyalah yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh negara karena hubungan pembicaraan via telepon antara dirinya dengan K.H. Ma’ruf Amin telah disadap secara melawan hukum oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dipergunakan oleh Ahok dan Penasehat Hukumnya sebagai bukti untuk pembelaan di dalam persidangan. 

“SBY telah mencoba memanfaatkan polemik dugaan sumpah palsu dipersidangan perkara Ahok ke konflik yang lebih luas dengan membuka drama penyadapan dan fitnah kepada dirinya,” ujar Petrus.

Sementara pada saat yang sama, demikian Petrus, Ahok dan K.H. Ma’ruf Amin sepakat saling memaafkan dan menempatkan persoalan kebangsaan di atas segala-galanya. 

“Disinilah ketidakjujuran dan ketidak iklasan SBY ketika sebuah usaha mendapatkan kebenaran harus dikubur demi kepentingan bangsa dan negara. SBY lebih memilih meratapi kasus dugaan penyadapan dan fitnah kepada dirinya dan penyelesaiannya melalui pertemuan langsung dengan Presiden Jokowi karena hendak dibuka blak-blakan,” imbuhnya.

Petrus pun mempertanyakan, kalau saja kehendak untuk membuka secara blak-blakan di hadapan Presiden, mengapa SBY sudah mengumbar semua informasi dan niat itu di mata publik melalui konferensi pers berkali-kali. Bukankah itu identik dengan sudah dibuka blak-blakan dan kiketahui publik. 

Lebih lanjut Petrus mengatakan, SBY sudah menjadi warga negara biasa, maka langkah tepat yang harus dilakukan adalah datangi Kepolisian dan laporkan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu kepada pihak Kepolisian.

Sementara soal peristiwa sumpah palsu yang jadi polemik SBY, menurut Petrus, seharusnya SBY berjiwa besar meminta kepada Jaksa Penuntut Umum perkara Ahok agar dirinya diberi kesempatan mengklarifikasi kebenaran mengenai peristiwa kontak telepon dari SBY kepada K.H. Ma’aruf Amin pada tanggal 7 Oktober 2016 yang sedang menjadi perdebatan di dalam persidangan karena disangkal kebenarannya oleh K.H. Ma’ruf Amin. 

“Inilah sikap yang seharusnya dilakukan oleh SBY, bukan menggelar konferensi pers yang berakibat dapat memanaskan situasi, karena pada beberap saat sebelumnya Ahok sudah menyatakan tidak akan melaporkan K.H. Ma’ruf Amin ke Polisi disertai dengan permintaan maaf, namun pada saat yang bersamaan SBY mengumumkan di hadapan media bahwa benar dirinya (SBY) menelpon K.H. Ma’aruf Amin, Ketua Umum MUI pada tanggal 7 Oktober 2016 dan bicara tentang rencana kunjungan AHY-SYLVI dengan MUI,” jelasnya.

Oleh karena itu, Petrus meminta Presiden Jokowi tidak boleh mengakomodir permintaan SBY untuk bertemu dengan agenda hanya mau mengadu soal adanya penyadapan, soal tuduhan sebagai penyandang dana aksi damai 411 dan 212.

Karena, menurut Petrus, Istana dan Presiden Jokowi bukanlah lembaga yang menampung pengaduan warga masyarakat dalam setiap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

“Istana bukanlah tempat warga masyarakat menuntut penyelesaian kasus-kasus pidana dan perdata. Jika Istana mengakomodir niat SBY bertemu Presiden Jokowi hanya sekedar mengadu dan meminta perlindungan hukum, maka Istana dan Presiden Jokowi dapat dituduh telah bersikap diskrimintaif, karena semua warga negara yang sedang menghadapi persoalan hukum mengadunya kepada pihak aparat Penegak Hukum dan di Kantor Lembaga Penegak Hukum,” tegas Petrus.

“Istana dan Presiden Jokowi tidak boleh terjebak dalam sikap cengeng warga masyarakat yang sedikit-sedikit ke Istana dan mau bertemu Presiden Jokowi, hanya untuk curhat secara blak-blakan,” pungkas dia. (KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password