breaking news New

Senator NTT Dukung Kenaikan Tarif PNBP

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Adrianus Garu mendukung kebijakan pemerintah menaikkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, untuk meningkatkan pendapatan negara, kebijakan tersebut tidak menjadi persoalan.

“Itu hal biasa saja, hal wajar yang enggak perlu dipermasalahkan,” kata Andre, sapaan Adrianus Garu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah kementerian terkait di Komite IV DPD RI, kompleks DPR/DPD, Jakarta, Senin (6/2).

Hadir pada acara itu, perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian ESDM dan Kepolisian Republik Indonesia.

Andre yang merupakan senator dari propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini memberi contoh kenaikan PBNP pada sektor kendaraan. Untuk kendaraan roda empat, kenaikan sangat diperlukan karena yang punya mobil adalah orang kaya.

“Pak Kabareskim (Ari Dono Sukmanto, Red), yang perlu dipertimbangkan lagi hanya untuk motor dan angkutan umum. Kasihan kalau mereka dinaikkan lagi karena penggunannya masyarakat menengah ke bawah. Kalau mobil, apalagi milik pribadi, tidak masalah pak, lanjutkan. Bila perlu tambah lagi kenaikannya. Yang punya mobil-mobil itu orang kaya kok,” tutur anggota Komite IV DPD bidang APBN, Perbankan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Namun dia mengingatkan kenaikan tarif tersebut harus ditingkatkan pelayannya. Pelayanan harus cepat, ringkas dan tanpa calo.

Pada kesempatan itu, Andre yang juga politisi Partai Hanura ini mendorong semua institusi agar mengembangkan semua urusan termasuk PNBP secara elektronik. Pengurusan manual sudah harus ditinggalkan. Cara-cara seperti itu berpotensi terjadi calo dan biaya pengurusan tidak jelas laporannya.

“Saya mendukung upaya Kementerian Hukum dan HAM yang sudah melakukan sistem online seperti pembuatan paspor. Saya berharap urusan lain juga memakai sistem elektonik. Kementerian yang lain juga harus memakai sistem elektronik supaya tidak ada lagi pungutan di luar biaya yang ditetapkan,” tuturnya.

Khusus untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Andre mengkritik keras kebijakan dan praktik yang terjadi di lapangan. Menurutnya, berbagai masalah yang terjadi di lapangan seperti NTT karena ada oknum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang bermain. Mereka terlibat menjadi calo pengurusan sertifikat tanah.

“Di Labuan Bajo barusan terjadi pembunuhan antar warga karena masalah tanah. Persoalannya karena oknum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN diduga terlibat menjadi calo pengurusan sertifikat. Saya minta hal-hal seperti ini harus diakhiri. Semua urusan harus online. Pungli sudah saatnya dihentikan,” tutup Andre. (OBI/Hip/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password