breaking news New

TPDI: BIN dan Kapolri Dilecehkan SBY

Jakarta,Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai pernyataan SBY yang bersifat menuduh Badan Intelijen Negara (BIN), Polri bahkan Istana, telah melakukan penyadapan atas pembicaraannya dengan K.H. Ma’ruf Amin dan juga rahasia pembicaraan lainnya, jelas merupakan tindak pidana.

Hal itu menurut Petrus berdasarkan ketentuan pasal 207 dan 220 KUHP.

“Alasan sikap SBY sebagai tindak pidana karena BIN dan Kapolri sudah membantah tidak ada penyadapan terhadap SBY dan pengakuan yang terklarifikasi di media sosial bahwa ketika SBY menelepon K.H. Ma’ruf Amin, speaker HP dibuka dan didengarkan banyak orang sehingga tersebarlah informasi itu,” ujar Petrus, di Jakarta, Senin (6/2/2017).

Menurut dia, ini membuat SBY mati langkah kalau dilaporkan ke Bareskrim Polri. Apalagi kalau pemanggilannya bersamaan dengan jadwal pemeriksaa  Rizieq Shihab.

Oleh karena itu, Petrus meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus mengambil langkah tegas tanpa harus menunggu rakyat melapor bagi siapa saja yang dalam ucapan dan sikapnya di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan (pasal 207 KUHP) dan atau barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara  paling lama 1 tahun 4 bulan (pasal 220 KUHP).

Dia menjelaskan, bahwa SBY dalam beberapa hari yang lalu secara terbuka dimuka umum telah menuduh bahwa BIN dan POLRI bahkan Istana telah melakukan penyadapan terhadap pembicarannya lewat telepon dengan K.H. Ma’ruf Amin bahkan mungkin juga dalam pembicaraannya dengan pihak lainnya sehari-hari sehingga hal itu telah merugikan SBY sebagai seorang warga negara.

Namun, demikian Petrus, baik BIN maupun Kapolri dan Istana Presiden membantah tidak adanya penyadapan terhadap SBY dan tidak ada penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum terhadap siapapun warga negara Indonesia.

“Kebenaran dan fakta bahwa tidak adanya penyadapan itu bukan saja diakui oleh SBY dengan mengaku bawa dirinya benar telah menelpon K.H. Ma’ruf Amin pada tanggal 6 atau 7 Oktober 2016 akan tetapi juga saat ini di media sosial sudah ramai dipublikasikan cerita tentang komunikasi intensif antara SBY dengan beberapa Kiyai di NU atau MUI dalam rangka pilkada  DKI Jakarta,” ungkapnya.

Lebih lanjut Petrus mengatakan hahwa oleh karena apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap BIN, Polri dan Istana sebagai Penguasa atau Badan Umum dan meminta agar dilakukan proses hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 KUHP dan ternyata kemudian apa yang dituduhkan itu ternyata tidak mengandung kebenaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 220 KUHP.

“Maka untuk keadilan dan tegaknya hukum terlebih-lebih untuk penegakan hukum, pendidikan hukum dan tertib hukum, maka tanpa mengurangi kebesaran SBY sebagai mantan presiden 10 tahun, maka Polri harus segera mengusust sekaligus untuk membutikan tuduhan SBY melalui sebuah proses hukum sebagaimana yang sudah banyak warga negara diproses hukum karena salah menuduh orang atau pejabat, penguasa dan badan umum menurut KUHP,” jelasnya.

Proses hukum atas diri SBY, kata Petrus adalah mutlak dilakukan karena pernyataan secara terbuka yang dilakukan oleh SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang mantan Presiden RI implikasi hukumnya terhadap kekuasaan pemerintahan Jokowi sangat besar setidak-tidaknya pendukung dan anggota Partai Demokrat dan loyalis lainnya akan mempercayai begitu saja ucapan SBY bahwa Institusi Negara yang dipimpin Jokowi menyalahgunakan alat-alat sadap untuk kepentingan lain di luar kepentingan kemamanan negara dan penegakan hukum.

“Setidak-tidaknya proses hukum atas diri SBY dalam tuduhan adanya penyadapan secara ilegal oleh aparat negara bisa diluruskan dan dibuktikan ketidakbenarannya secara hukum. Selain itu meskipun tuduhan penyadapan sudah diklarifikasi oleh Kapolri dan BIN bahkan Istana, namun hingga saat ini SBY belum meralat atau mencabut tuduhannya itu tanpa ada kejelasan maksudnya,” imbuhnya.

Sementara itu, jelas Petrus, kegaduhan dan polemik di kalangan masyarakat tentang siapa yang benar masih saja terus menghiasi pemberitaan di media massa dan media sosial dan hal itu tidak mendidik masyarakat untuk bersikap jujur.

“Bahwa oleh karena SBY tidak meralat dan tidak mencabut pernyataan yang bersifat menuduh tanpa bukti berikut tidak meminta maaf kepada pihak yang dituduh, maka TPDI meminta kepada Kapolri untuk segera  memproses hukum SBY atas dugaan telah terjadi pelanggaran pidana seperti dimaksud dalam pasal 207 KUHP dan pasal 220 KUHP  satu dan lain untuk menghentikan kegaduhan yang sering muncul, menjaga suasana damai menjelang pilkada dan menunjukan supremasi hukum dan prinsip negara hukum,” tandas dia. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password