breaking news New

TPDI: AHY-Sylvi Harus Didiskualifikasi

Jakarta,Kabarnusantara.net-Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni (AHY-SYLVI) harus didiskualifikasi dari perhelatan Pilkada yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 mendatang.

Pasalnya, Tim Kampanye AHY-Sylvi telah membagikan arloji atau jam tangan secara gratis yang dikemas dalam kemasan souvenir berlogo AHY-Sylvi kepada seluruh peserta acara silaturahim dengan Penguyuban Rakyat Tangguh Republik Wibawa(RTRW), Laskar Masyarakat Kreatif (LMK) dan Relawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 8 Februari 2017.

“Acara yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta AHY-SYLVI ini harus dimintai pertanggungjawaban pidana oleh pihak Bawaslu DKI Jakarta,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, di Jakarta, Jumat (10/2/2017)

Petrus menjelaskan, seharusnya Bawaslu melalukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pemberi dan penerima jam tangan tersebut.
Hal itu, jelas Petrus, merupakan tindak pidana karena UU Pilkada melarang dan mengancam dengan pidana penjara baik terhadap pemberi maupun penerima bahkan mengancam pasangan calon dengan sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon.

“Sebagai pihak yang sering mengklaim diri sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, maka baik Pasangan Calon AHY-Sylvi, Ketua Tim Pemenangan Nachrowi Ramli maupun para peserta silaturahim seharusnya patut menduga bahwa pemberian dan penerimaan arloji atau jam tangan tersebut adalah tindakan melangar UU, terlebih-lebih kalau pemberian atau janji-janji itu diberikan dalam masa kampanye pilkada”, jelas Petrus.

Oleh karena itu TPDI sangat menyayangkan sikap KPU DKI Jakarta, Bawaslu dan Sentra Gakumdu yang terkesan membiarkan bagi-bagi jam tangan terjadi.

Padahal, kata Petrus, Bawaslu DKI dan Gakumdu seharusnya mengawasi jalannya acara silaturahim bahkan bisa melakukan OTT terhadap para pelakunya, bukan malah membiarkan peristiwa bagi-bagi jam tangan secara cuma-cuma kepada seluruh peserta silaturahim yang konon jumlahnya hampir 10 ribu peserta yang hadir.

Lebih lanjut Petrus mengatakan kalau saja jumlah peserta silaturahim yang hadir jumlahnya benar-benar mencapai 10 ribu peserta, yang terdiri dari unsur RT dan RW serta LKM se-Jakarta dan dengan asumsi bahwa jumlah jam tangan yang dibagikan juga mencapai 10 ribu buah.

Jika diperkirakan, jelas Petrus, nilainya setara dengan Rp. 500.000 per-sebuah arloji, maka total nilai rupiah yang dibelanjakan untuk arloji dan kemasann sovenirnya diperkirakan sebesar Rp. 5 miliar.

“Dengan angka Rp. 5.000.000.000,- dalam bentuk arloji berlogo AHY-SYLVY, yang tersebar di seluruh Jakarta maka dugaan politik uang dalam acara silaturahim tersebut sudah tergolong sangat masif dan sistimatis. Oleh karena itu KPUD, Bawaslu DKI dan Sentra Gakumdu harus mendiskualifikasi pasangan calon AHY-SYLVI atau menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana,” tegas Petrus.

Kejadian ini, kata Petrus, mengingatkan kita pada kejadian yang nyaris serupa dengan kejadian politik uang yang terjadi pada saat kampanye pilkada di Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimanta Tengah pada tahun 2010 yang lalu.

Dimana pasangan calon bupati dan Tim Kampanye dari salah satu pasangan calon bupati Kotawaringin Barat yang membagikan dana kepada relawannya berjumlah 8000 anggota dengan sejumlah uang transport, untuk masing-masing anggota relawan sebesar Rp. 200.000,- atau kalau ditotal sebesar Rp. 1.600.000.000,-.

Ternyata, kata Petrus, bupati terpilih dibatalkan kemenangannya oleh MK setelah bupati dan wakil bupati yang kalah menggugat ke MK dengan alasan terjadi money politik secara masif, terstruktur dan sistimatis.

“Atas alasan money politik tadi, maka MK membatalkan kemenangan pasangam calon yang membagi-bagi uang untuk relawannya selama masa kampanye,” ujar Petrus.

Dia mengungkapkan, modus ini identik dengan bagi-bagi jam tangan ke seluruh peserta silaturahim yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye dan Partai Demokrat untuk pasangan calon gubernur DKI Jakarta AHY-SYLVI, di luar wilayah hukum KPU DKI Jakarta. “Ini apa motifnya,” sambungnya.

Karena itu, jelas Petrus, seandainya pasangan AHY-Sylvi tidak didskualifikasi karena pembagian jam tangan berlogo AHY-SYLVI dalam kemasan souvenir dan dibiarkan mengikuti pilkada 15 Februari 2017 dan berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017, maka pasangan calon terpilih itu berpotensi digugat ke MK untuk pembatalan kemenangannya.

“Untuk tindak pidana politik uangnya tetap harus diproses secara hukum sesuai dengan UU Pilkada,” tandas dia.***(KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password