breaking news New

Konsisten Jalankan UU ASN, Pemkab Manggarai Tidak Serampangan Lakukan Mutasi dan Promosi Jabatan

RUTENG, Kabarnusantara.net –
Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak serampangan melakukan mutasi dan promosi jabatan dan konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014.

“Hal ini perlu saya jelaskan agar masyarakat Manggarai dapat memahami bahwa Pemerintah konsisten menerapkan UU ASN dan tidak serampangan melakukan mutasi dan promosi seorang pejabat atau PNS,” ujar Bupati Manggarai, Deno Kamelus, Sabtu, 11/2/2017 pada pelantikan Pejabat Eselon II B yang lolos seleksi lelang jabatan.

Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Manggarai agar menghilangkan persepsi itu.
“Mari kita kerja lima tahun ke depan. Ketika saudara mau memahami semua proses dalam birokrasi, saya minta supaya pelajari dulu aturan mainnya. Kalau saudara paham aturan mainnya, saudara mempunyai persepsi, saudara punya pemahaman dan pengetahuan, baru saudara bicara,” ujar Deno.

Tetapi, ujarnya, jika belum memahami proses-proses ini, akan sangat menyesatkan kalau seandainya kita berbicara tanpa tahu tentang sesungguhnya apa yang terjadi dalam proses ini.

Ia menjelaskan, berbicara mengenai jabatan, promosi, penilaian kinerja dan disiplin hanya mungkin kalau kita kerja.

“Perwujudan pemerintahan yang bersih, melayani dan akuntabel hanya mungkin dengan kerja nyata dan konkrit. Hanya dengan kerja, segala sesuatu yang kita cita-citakan dapat terwujud,” ujarnya.

Promosi jabatan saudara-saudara hendaknya dimaknai sebagai apresiasi positif terhadap kerja nyata saudara selama ini.

Namun dirinya berharap irama kerja para pejabat yang dilantik dapat dijaga, bahkan ditingkatkan demi mewujudkan Visi Kabupaten Manggarai.

Dijelaskan Deno, ada 14 point penting dalam konteks pelantikan, dan ia hanya mengingatkan 4 diantaranya.

Satu, soal jabatan. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai ASN.

“Dalam rangka mengetahui kompetensi calon pejabat, maka telah dilakukan uji kompetensi beberapa saat lalu. Ada tiga jenis kompetensi yang diuji yaitu kompetensi kepemimpinan dengan bobot 50%, kompetensi bidang 30%, dan kompetensi sosial bobotnya 20%,” ujarnya.

Uji kompetensi, kata Deno, dilakukan agar diperoleh informasi yang memadai mengenai kesesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan jabatan yang tersedia dengan kompetensi yang saudara miliki.

“Berdasarkan laporan Panitia Seleksi, saudara -saudara dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk ditempatkan pada jabatan yang saudara pimpin,” ujarnya.

Kedua, promosi. Pasal 17 Ayat 1 berbunyi promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreatifitas dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

Ayat 2, berbunyi setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

“Saya tidak hafal berapa banyak pejabat Eselon III yang ikut dalam seleksi. Tetapi tentu saja seleksi itu dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong yang jumlahnya hanya 8. Sekarang yang dilantik ada 6 orang dan pada waktu berikutnya 2 jabatan lainnya akan diisi.

Ketiga, penilaian kinerja. Pasal 76. Berdasarkan perencanaan kinerja tingkat individu, tingkat unit, atau tingkat organisasi yang lebih besar dengan memperhatikan target, capaian hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS yang bersangkutan.

Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

“Dan pejabat-pejabat yang dilantik merupakan pejabat Struktural Eselon III A yang dinilai telah bekerja baik dan karena itu layak dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi yakni jabatan struktural Eselon II B,” ujarnya.

Keempat, disiplin ASN, pasal 86, ASN wajib mematuhi disiplin ASN, ayat 1. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN serta melaksanakan berbagai upaya demi peningkatan disiplin, ayat 2. ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin, ayat 3.

Berkaitan dengan promosi jabatan, dirinya membantah bahwa kebijakan yang diambilnya sebagai kebijakan paling brutal.

“Tapi itu bukan berarti brutal yah. Ini perintah Undang-Undang yang mewajibkan bahwa semua pejabat mulai dari Eselon IV, Eselon III dan seterusnya itu harus dikukuhkan dan dilantik kembali pada jabatan yang sama atau dipromosikan. Dari 597 orang Eselon IV yang dilantik, 60 orang diantaranya adalah hasil promosi. 537 orang merupakan pejabat lama. Tidak ada satu pun yang dinonjobkan,” ujarnya.

Untuk sementara, ujarnya, semua dapat jabatan sambil pihaknya melakukan verifikasi mengenai hukuman disiplin di tahun 2016. Kalau nanti sudah diverifikasi dan ditemukan lagi, ya kita akan berlakukan hukuman disiplin.

“Jadi ada staf yang dipromosikan ke Eselon IV. Yang belum terisi kurang lebih 59 jabatan Eselon IV. Apakah kemudian akan diisi, nanti kita lihat lagi. Agar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Promosi dimaksud, ujar Deno telah dilakukan dengan matang, melalui tahapan yang benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah memperhatikan keempat unsur manajemen ASN. (Alfan Manah/Hip/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password