breaking news New

Camat, Representasi Bupati di Kecamatan

RUTENG, Kabarnusantara.net – Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus,SH,MH dalam upacara pelantikan Camat, Selasa, 14/2/2017, di Langke Majok mengatakan Camat adalah representasi Bupati atau Bupati kecil yang ditempatkan di wilayah kecamatan.

Atas dasar itu, dalam Camat dalam menjalankan perannya mendapat kelimpahan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dikatakan Deno, Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada kesempatan itu, Bupati Deno melantik Camat Satar Mese Utara, Aloisius Jebarut,S.Pd yang sebelumnya menjabat selaku Pelaksana Tugas Camat Satar Mese Utara.

Di tempat yang sama, Ia melantik Camat Lelak, Lorensius Santu, SP yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Camat Lelak.

Lebih lanjut Deno mengatakan upacara pengambilan sumpah dan pelantikan merupakan salah satu point penting dari Perubahan Susunan Perangkat Daerah.

“Dengan demikian, Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantijkan Jabatan yang kita saksikan hari ini, merupakan perintah UU yang wajib kita laksanakan,” ujarnya.

Saudara-saudara Camat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya mempunyai tugas untuk membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Dari 12 camat, yang diganti hanya empat yaitu Camat Cibal, Cibal Barat, Wae Ri’i dan Satar Mese Barat. Jadi hanya 4 yang diganti, dan 8 tetap. Tentu ada pertimbangan-pertimbangannya.
Lebih lanjut, ia mengatakan sebagaimana sama-sama kita ketahui baik UU 23 Tahun 2014 serta PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ini harus dicatat, Camat adalah perangkat daerah.

Sebutan perangkat daerah yang disematkan pada Camat bukan tanpa konsekuensinya. Salah satunya adalah bahwa Camat mempunyai fungsi koordinatif.

Berpijak pada regulasi di atas, Camat dalam menjalankan perannya mendapat kelimpahan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Camat berperan penting dan sangat strategis sebagai Garda terdepan, ujung tombak dan motivator pembangunan, serta inspirator pelayanan. Juga Camat berperan selaku koordinator dan pengawas terhadap berbagai kegiatan di lingkungan kerjanya.

Camat juga berperan sebagai Pembina, dan kepala wilayah. Oleh karena itu, tugas camat menjadi Ketua dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang terdiri dari Kapolsek, dan Danramil. Jadi saudara berperan sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam). Sedangkan di desa tidak ada.

Selaku Pembina dan Kepala Wilayah, Camat juga diberikan tugas dan tanggung jawab yakni mengkoordinasikan. Tentu koordinasinya ke atas, ke bawah dan ke samping. Ke atas dengan Bupati atau SKPD, ke bawah dengan Desa dan Kelurahan dan ke samping dengan Forkompimcam.

Bagaimana cara seorang Camat berkoordinasi. Kalau ke bawah, kuncinya kita sering-sering turun ke desa.

“Saya harap Camat rajin ke kampung, dusun-dusun dan desa-desa. Pakai kendaraan dinas untuk koordinasi ke desa,” ujarnya.

Fungsi koordinasi itu, berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Evaluasi pembangunan. Koordinasikan juga hal-hal yang menjadi masalah-masalah aktual.

Sehingga dengan demikian, para Kepala Desa, sekretaris desa merasa bahwa mereka tidak sendiri.

Sebelum Bupati tahu, kalau ada Kepala Desa yang berkelahi dengan BPD, ada Kepala Desa yang berkelahi dengan Sekretaris Desa, Camat yang harus tahu duluan. Jangan Bupati yang tahu duluan. Dan sebelum pergi ke Bupati, Camat sudah selesaikan masalahnya. Mudah bukan, jadi kuncinya di koordinasi.

Camat juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan di tengah masyarakat. Di kecamatan-kecamatan ini ada juga pimpinan-pemimpin unit, ada Menteri Tani, ada PPL, ada juga petugas Puskeswan, ada program-program pemerintah baik Pusat, Propinsi dan Kabupaten, maupun desa. Ia berharap Camat juga hadir di sana.

Kemudian, Camat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu indikator suksesnya seorang camat adalah kalau di kecamatan itu aman.

Kalau misalnya kecamatan itu jarang ada perkara yang kemudian dilaporkan ke Kabupaten entah itu melalui jalur pengadilan, atau kepolisian, atau ke Bupati atau ke DPRD. Itu artinya Camat berhasil mengatasi konflik.

“Tugas saudara juga adalah bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan tentang penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Manggarai, Victor Madur, Wakil Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, Ketua Tim Penggerak PKK, Kabupaten Manggarai, Yenny Veronika, Saksi Rohaniwan, Romo Ardus Noveri,Pr. (Alfan Manah/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password