breaking news New

Tiga Kekhususan Pilkada DKI Jakarta

Kabarnusantara.net – Penyelenggaraan pemilihan gubernur menggunakan regulasi yang sama dengan daerah lain di Indonesia, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI sebagai Ibu Kota NKRI.

Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, ada tiga perbedaan penting penyelenggaraan Pilkada.

Pertama, ambang batas keterpilihan calon. Di semua daerah, tidak ada ambang batas keterpilihan calon alias nol persen untuk menentukan pasangan calon terpilih. Dalam pasal 109 ayat (1) UU No 8 tahun 2015 dinyatakan “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.” Sedangkan di DKI Jakarta berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2007 yang menyatakan “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Kedua, putaran pemilihan. Kalau di daerah lain di Indonesia dipastikan pemilihan hanya berlangsung satu putaran, di DKI Jakarta pemilihan berpotensi berlangsung dua putaran, kecuali hanya diikuti head to head oleh dua pasang calon. Pilgub DKI yang telah berlangsung 15 Februari 2017 kemarin diikuti lebih dari dua pasang calon,  maka tidak mudah bagi kandidat untuk mendapatkan suara sah lebih dari 50% pengguna hak pilih dalam satu putaran saja, sehingga Pilgub DKI 2017 berlangsung dua putaran untuk dapat memperoleh batas ambang minimal tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (2) ditegaskan “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.”

 Ketiga, pemilihan bupati/wali kota. Kalau di daerah lain, bupati/wali kota dipilih melalui pemilihan langsung sebagaimana pemilihan gubernur, di DKI Jakarta pejabat daerah tersebut tidak dipilih melainkan ditunjuk oleh Gubernur atas persetujuan DPRD. Dalam Pasal 19 ayat (2) UU 29/2007 dinyatakan “Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan’’. (Hipatios/KbN)

13 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password