breaking news New

Pembangunan Embung Wae Kebong Diduga Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Dari Menhut

RUTENG, Kabarnusantara.net –Pembangunan Embung Wae Kebong di lokasi Register Tata Kehutanan (RTK) 18 pada kawasan Hutan Lindung Gapong tidak dan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.

Hal itu disampaikan Ketua Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Ruteng, Romo Marten Djenarut, Senin, 20/2/2017, pada Rapat Dengar Pendapat Tim JPIC SVD, JPIC Keuskupan Ruteng, Masyarakat Lingkar Tambang dengan DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng.

Dikatakan Djenarut, pihaknya telah membangun komunikasi dengan lembaga Departemen Kehutanan RI dan setelah mendengar hasil konsultasi anggota DPRD Manggarai dengan Kementerian Kehutanan, dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Pembangunan Embung Wae Kebong di lokasi RTK 18 pada Kawasan Hutan Lindung Gapong, tidak dan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.

Tindakan Pemerintah Kabupaten Manggarai ini dinilai pihaknya sebagai tindakan yang mengangkangi perintah Undang-Undang, melawan hukum, sewenang-wenang, dan sekaligus tindakan penyalahgunaan wewenang.

“Kami sangat prihatin ketika Kawasan Hutan Lindung sebagai penyangga kehidupan menjadi tempat kegiatan pembangunan, meskipun itu dimungkinkan oleh Undang-Undang,” ujarnya.

Keprihatinan kami, ucap Djenarut, karena jenis pembangunan tersebut tidak mendukung fungsi pelestarian hutan dan malah cenderung merusak keutuhan sistem hutan yang sudah ada dan terpelihara.

Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan embung ini menggunakan uang Negara dan dilakukan oleh pihak swasta. Perencanaan dan pembangunan proyek tersebut seyogyanya harus mentaati aturan-aturan hukum yang ada.

“Kalau ternyata Pembangunan Proyek Embung yang sudah dikerjakan saat ini tanpa atau belum ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, maka dapat diduga proyek ini adalah bagian dari transaksi di ruang gelap dimana ada penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya orang lain atau ada unsur koruptif,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Manggarai untuk mengusut dan menyelidiki hal ini baik secara politik maupun secara hukum.

“Kami juga meminta DPRD Manggarai agar dengan intens dan cermat menggunakan fungsi pengawasannya terhadap tindakan Pemkab Manggarai yang menabrak aturan demi pembangunan. Arahkan Pemkab Manggarai untuk taat asas. Ketaatan terhadap aturan adalah cara terbaik dan efektif meminimalisir arogansi kekuasaan,” tandasnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan JPIC, Embung Wae Kebong dibangun pada Tahun Anggaran 2016, di kawasan Hutan RTK 18 Gapong, Kecamatan Cibal dengan nilai Rp 1.248.422.000. Cakupan kawasan yang dimanfaatkan untuk Embung itu seluas kurang lebih 3 hektar.

Hutan Gapong RTK 18 ini adalah Kawasan Hutan Lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 423/Kpts-II/1999 dan disempurnakan di dalam SK 973/Menhut-II/2013.

Sementara, UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memungkinkan kegiatan pembangunan di Kawasan Hutan Lindung, namun dengan syarat sebelumnya sudah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.

Sedangkan untuk izin itu diperoleh, pihak Kementerian Kehutanan membentuk tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari unsur kementerian. (Alfan Manah/KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password