breaking news New

TPDI: Sandi Uno dan Penegak Hukum Segera Mengklarifikasi Dugaan Keterlibatan Sandi Uno Dalam Kasus-Kasus Pidana Di Media Sosial

Jakarta, Kabarnusantara.net-Persoalan integritas moral dan kejujuran yang tinggi, merupakan prasyarat utama bagi seorang calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Oleh karena itu pasangan calon yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkompeten wajib memberikaan jaminan mengenai persoalan “integritas moral dan kejujuran” dari calon, agar warga masyarakat pemilih tidak terjebak dalam apa yang disebut sebagai “membeli kucing dalam karung”. Hal tersebut disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, di Jakarta, Senin, (20/2/2017).

Petrus menuturkan, pada minggu pertama pasca pilkada DKI Jakarta putaran pertama, sudah ramai di media sosial membicarakan kasus-kasus pidana yang dihadapi oleh Sandiaga Uno pada beberapa tahun yang lalu, baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun di KPK.

Namun, kata Petrus, meskipun Sandiaga Uno sudah resmi menjadi calon Wakil Gubernur mendampingi Anies Baswedan sebagai calon Gubernur, hingga saat ini belum ada satu pihakpun yang berkompeten untuk menjelasan apakah kasus-kasus itu sudah tuntas proses hukumnya atau masih menggantung.

“TPDI sangat menyayangkan tidak adanya klrifikasi dari Sandiaga Uno, Polri, Kejaksaan maupun KPK, terkait dengan pemberitaan seputar kasus-kasus pidana yang melibatkan nama Sandiaga Uno dan muncul ke media sosial secara massif bahkan disebut-sebut melibatkan Sandiaga Uno, baik terhadap Tindak Pidana Umun (penipuan, penggelapan, pemalsuan dll) maupun Tindak Pidana Khusus ( korupsi dan Pencucian Uang),” ujar Petrus.

Tidak adanya klarifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terutama dari Sandiaga Uno sendiri tentang kebenaran berita dan bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus dimaksud, hal itu kata Petrus, tidak hanya merugikan Sandiaga Uno berikut Partai Pengusung dalam pilkada DKI Jakarta, akan tetapi juga jelas merugikan pemilih terutama pendukung Sandiaga Uno yang bisa saja terpengaruh dengan pemberitaan itu lantas menarik kembali dukungannya dan mengalihkan pilihannya ke pasangan calon lain yaitu Ahok-Djarot.

“Dilihat dari tempus peristiwa pidana itu terjadi dan pemberitaan media masa yang memberitakan peristiwa Tindak Pidana atas nama Sandiaga Uno, maupun proses hukum yang berjalan lamban sejak kasus-kasus itu dilaporkan ke aparat Penegak Hukum, maka kasus-kasus itu sebetulnya tergolong kasus lama yang ditangani oleh aparat Penegak Hukum pada era pemerintahan SBY yang kita tahu masih dengan pola lama yaitu hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas Petrus.

Menurut Petrus, ini semua perlu klarifikasi, karena apabila proses hukumnya tidak kunjung tuntas lantaran karena adanya hubungan KKN dalam proses hukum, maka bisa saja ini akibat dari pola penyelesaian hukum yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

“Berita-berita yang muncul dan beredar melalui media sosial pada pekan terakhir pasca pilkada putaran pertama sungguh-sungguh akan sangat merugikan Anies-Sandi sebagai pasangan calon Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan masuk ke putaran ke dua,” ungkapnya.

Karena itu, kata Petrus, baik Sandiaga Uno maupun pihak Penegak Hukum yang disebut-sebut menangani kasus-kasus Sandiaga Uno, sebaiknya segera memberikan klarifikasi satu persatu kasus yang dituduhkan kepada Sandiaga Uno, karena hingga saat ini belum ada satu pihakpun mau memberikan kalrifikasi, baik mengenai proses hukumnya, bentuk pertanggungjawaban pidananya dan bagaimana kepastian hukumnya.

“Manfaatnya adalah tidak saja berguna bagi masyarakat pembaca berita dan Anies-Sandi sebagai pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi juga akan berguna bagi Institusi Polri, Kejaksaan maupun KPK,” tutur Petrus.

Petrus menjelaskan, masyarakat Jakarta, khusushya warga pemilih DKI Jakarta sangat berkepentingan dengan lahirnya sosok calon pemimpin yang bersih dan berintegritas moral dan kejujuran yang tinggi dan bisa dibuktikan.

Namun, saat ini masyarakat menjadi bingung karena selalu dihadapkan atau disuguhi pemberitaan negatif yang beredar via medsos yang mencitrakan seorang Sandiaga Uno sebagai seorang Pengusaha papan atas yang sering terlibat dalam berbagai kasus pidana terkait dengan bisnis yang digelutinya selama ini.

“Kebingungan masyarakat itu karena dalam waktu dua bulan lagi masyarakat warga DKI Jakarta akan memilih pasangan calon mana yang terbaik dan memenuhi syarat setidak-tidaknya memiliki integritas moral dan kejujuran yang baik,” ungkap Petrus.

Oleh karena itu, kata Petrus, jika Sandiaga Uno tidak segera mengklarifikasi kebenaran berita yang beredar terkait kasus-kasus dimaksud, maka Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) akan bersurat kepada Kapolri, KPK dan Jaksa Agung untuk meminta klarifikasi tentang kebenaran penanganan kasus-kasus pidana dimaksud sebagai bagian dari upaya untuk melahirkan pemimpin yang bersih sesuai dengan harapan masyarakat. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password