breaking news New

Relasi Agama dan Negara

Salah satu problem yang terus diminati dalam diskusi hingga saat ini ialah menelurkan ide perihal relasi antara agama dan negara. Diminati oleh karena kedua institusi tersebut selalu hadir dan ada bersama. Tidak hanya itu, subyek yang dilayani pun sama. Oleh karena itu, berbicara tentang warga negara juga tidak akan pernah terlepas dari pembicaraan tentang status mereka sebagai umat dari agama tertentu.

Dalam percaturan kehidupan publik selanjutnya, relasi antara agama dengan negara menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Ada yang menginginkan agar agama menguasai negara. Tidak sedikit juga yang menghendaki agar negaralah yang menguasai agama. Namun banyak juga yang mengusulkan agar relasi antar agama dan negara itu harus sampai pada level saling menghormati.

Fakta sejarah yang memperlihatkan dominasi agama terhadap negara terjadi pada abad pertengahan. Bisa dikatakan pada saat itu agama (baca: Gereja) mencapai puncak kejayaannya. Peran paus begitu dominan dalam negara sehingga ia pun memiliki kewenangan dalam mengangkat kaisar. Hukum agama dan pertimbangan keagamaan menjadi hukum dasar negara. Dalam perjalanannya, penerapan gaya teokratis itu ternyata menjadi sumber masalah bagi negara. Sebab para pemimpin negara saat itu diidentifikasikan sebagai pribadi yang mendapat legitimasi religius. Para pemimpin dipandang sebagai wakil Allah di dunia. Legitimasi religius akan kekuasaan itu menampilkan wajah penguasa sebagai wadah ilahi. Konsekuensinya ialah masyarakat tidak dapat menuntut penguasa perihal pertanggungjawaban moral akan segala tindakan dan kebijakan politiknya.

Buruknya sistem pemerintahan teokratis di atas mendapatkan serangan yang tidak sedikit dari para pemikir zaman renaisans. Machiavelli menjadi wakilnya. Ia menghendaki agar agama dikuasai oleh negara. Alasannya ialah sejarah politik negara yang sangat kelam ketika agama menguasai sistem pemerintahan dan hukum negara. Bagi Machiavelli, Agama harus menjadi sarana untuk meningkatkan semangat patriotis; agama harus mendukung lembaga-lembaga publik…. Lembaga-lembaga agama hanyalah sarana-sarana atau alat-alat yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga tata tertib yang berlaku (Niccolo Machiavelli, 1987: xLi-xLii). Pada titik itulah agama diangkat olehnya sebagai sarana asosiatif semata. Artinya ialah, agama tidak lebih dari strata sosial lainnya tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki cita-cita dan orientasi hidup yang sama semata. Bagi sebuah negara yang mengedepankan paham politik sebagai seni untuk memertahankan, merebut, serta memerluas kekuasaan maka peran agama sebagai sarana asosiatif menjadi sebuah hal yang sangat masuk akal. Seni berpolitik seperti itulah yang menjadi dasar bagi Machiavelli untuk memisahkan secara radikal pengaruh agama bagi negara dan sebaliknya.

Indonesia sebagai negara pancasilais berada dalam tata hubungan yang berbeda dengan kedua sejarah relasional di atas. Artinya ialah, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan juga negara sekular. Relasi agama dan negara berada dalam semangat saling kerjasama. Tetapi hendaknya didasari pada kesadaran akan keadaan negara dan agama yang meskipun memiliki asas berbeda tetapi hendaknya sama-sama menjadi abdi dan pelayan bagi warga masyarakat secara personal dan sosial. Sebab, hidup manusia tidak hanya terbatas pada horison duniawi melainkan juga menyangkut kehidupan kekal. Oleh karena itu, amatlah mengerikan apabila atas nama ajaran agama semua hal yang berkaitan dengan ayat-ayat suci dan hukum keagamaan digiring ke dalam kehidupan publik untuk mengatur sisitem pemerintahan, hukum, kebijakan politis dan sebagainya. Singkatnya, hukum agama menggantikan hukum sipil.

Akhir-akhir ini, situasi kehidupan bersama di Indonesia sangatlah tidak stabil. Kita mengambil contoh apa yang terjadi di Jakarta. Kebencian atas nama agama kembali muncul ke permukaan. Semuanya atas nama pembelaan agama dan segala ajarannya. Akibatnya ialah semua yang tidak termasuk ke dalam kategori ‘seagama’ menjadi musuh bersama. Yang menyedihkan ialah kategori itu masuk ke wilayah politik dan publik yang adalah tempat pertarungan segala kepentingan. Dengannya agama dapat dengan mudah dipolitisir demi kepentingan pihak tertentu. Tanpa adanya tendensi untuk menaruh simpati atau sentiment pada pihak tertentu, kasus Ahok menjadi contoh yang sangar riil. Percaturan kepentingan antara agama, politik maupun perpaduan keduanya sangat tampak di sana. Seolah-olah, agama dan negara hanya memilik satu persoalan bersama yang harus dipecahkan. Padahal, kalau kemampuan etis-rasional sungguh bekerja, kasus yang menimpa Ahok sejatinya hanyalah kasus kecil dari sekian banyak kasus besar negara yang menuntut keterlibatan kaum agamis dan pemerintah untuk menyelesaikannya.

Gerakan penolakan terhadap orang yang berbeda keyakinan serta menggerakan massa atas nama gerakan keagamaan merupakan sebuah potret mundur perjalanan keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini. Mundur oleh karena agama jatuh ke dalam fungsi asosiatifnya semata-mata. Menyedihkan sekaligus mengerikkan. Oleh karena itu, kini saatnya pemetaan relasi antara agama dan negara menjadi penting untuk disadari. Selain untuk mengenal batas yang wajar perihal pengaruh tetapi juga untuk mematahkan segala tendensi yang mencampakkan agama ke dalam fungsi asosiatif semata. Dengan demikian, agama tidak mudah dipolitisir serta digiring untuk menguasi kehidupan negara.

Editor: Hiro Edison (Hipatios/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password