breaking news New

DPRD Manggarai Komit Perjuangkan Nasib Guru SMA/SMK Ke Pemerintah Provinsi NTT

RUTENG, Kabarnusantara.net – Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai menyatakan komitmen mereka dalam upaya memperjuangkan nasib para guru SMA/SMK di Kabupaten Manggarai yang hingga kini belum mendapatkan hak mereka berupa gaji.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A, DPRD Manggarai, Boventura Onggot sesaat setelah menerima perwakilan guru PNS SMA/SMK di Kabupaten Manggarai, Rabu, 1/3/2017, di ruang sidang Komisi A DPRD Manggarai di Ruteng.

Dikatakan Onggot, perwakilan para guru itu menyampaikan keluhan mereka terkait gaji yang belum dibayar selama 2 bulan.

“Ada 332 orang guru PNS yang dialihkan ke Provinsi. Untuk gaji bulan Januari, ada 138 guru yang sudah menerima haknya. Sedangkan 194 orang guru lainnya belum menerima gaji. Sementara di bulan Februari, para guru PNS yang dialihkan ke Provinsi itu sama sekali belum menerima gaji,” ujar Onggot.

Perwakilan para guru SMA/SMK tersebut hendak meminta dukungan DPRD Manggarai agar memperjuangkan aspirasi mereka ke Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT.

“Mereka meminta bantuan DPRD Manggarai melalui Komisi A untuk bisa memperjuangkan aspirasi mereka ke Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT. Saya kebetulan menerima mereka secara langsung dan memimpin Rapat Dengar Pendapat itu,” ujar Onggot .

Terkait langkah yang diambil pihaknya, Onggot mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan ke Kupang menemui pihak Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan DPRD NTT.

Menurut Onggot, keterlambatan pembayaran gaji guru SMA/SMK merupakan dampak dari pengalihan urusan SMA/SMK yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi,” ujar Onggot.

Untuk mengatur hal ini, kata Onggot, Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Daerah Provinsi.

“PNS yang dialihkan ke Provinsi antara lain guru dan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan pengawas, pengelola laboratorium/bengkel, pengelola perpustakaan, pustakawan, dan pejabat pengawas dan pelaksana pada satuan pendidikan menengah, SMA dan SMK. Pengalihan PNS sebagaimana ditetapkan tersebut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016,” terang Onggot.

Ada pun perwakilan para guru yang datang menemui Komisi A, antara lain, Maximus Bahasa, Edelfrida Nelostrin, Yosep Van dan Abdon Jerun.

Maximus Bahasa pada kesempatan itu mengharapkan dukungan DPRD Manggarai agar menyampaikan aspirasi mereka ke Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT, dan pihak Pemerintah Provinsi segera dapat mengambil keputusan terbaik demi suksesnya penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi NTT, apalagi sekolah menengah sedang mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional. (Alfan Manah/Hip/KbN)

147 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password