breaking news New

LAKRI Serahkan Berkas Dugaan Korupsi Dana Desa ke Kejaksaan Negeri Manggarai

RUTENG, Kabarnusantara.net –
Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Wilayah Flores menyerahkan sejumlah dokumen dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa di Desa To’e, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 27/2/2017, kepada Kejaksaan Negeri Manggarai.

Dokumen tersebut diserahkan Sekretaris LAKRI Wilayah Flores, Agustinus Supardi kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus), Kejaksaan Negeri Manggarai, Ida Bagus Putu Widnyana.

Agustinus Supardi, kepada Kabarnusantara.net, Selasa, 28/2/2017 di Ruteng mengatakan pihaknya telah menyerahkan sejumlah berkas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa To’e, Tahun Anggaran 2016, kepada Kejaksaan Negeri Manggarai.

Dikatakan Gusti, begitu ia disapa, berdasarkan laporan realisasi kegiatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa To’e Tahun Anggaran 2016, dari total pagu dana sebesar Rp 1.069.486.792, realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 877.996.847 atau dana yang terserap per 30 Januari 2017 sebesar 82,10%.

“Dengan demikian, sisa dana atau dana yang tidak terserap sebesar Rp 191.489.945,” ujar Gusti.

Namun, tutur Gusti, pada saat musyawarah desa khusus dalam rangka penyelesaian masalah pelaksanaan APBDES Desa To’e 2016, 30 Januari 2017 lalu, saldo kas yang dilaporkan sebesar nol Rupiah.

“Saat itu, Kepala Desa To’e, Yoseph Daron dan Bendahara Desa To’e, Yoseph Urung menandatangani berita acara yang salah satu pointnya berbunyi, pergantian dana yang menjadi saldo kas sesuai laporan realisasi pemanfaatan APBDES 2016, akan dilaksanakan paling lambat 13 Februari 2017 dibuktikan dengan print out Rekening Koran bukti penyetoran ke Bank,” tuturnya.

Hingga tanggal jatuh tempo pengembalian dana desa yang telah disepakati, Kepala Desa To’e bersama bendahara tak kunjung mengembalikan dana tersebut ke kas desa.

Pada kesempatan itu, kepada Kabarnusantara.net, Gusti menunjukkan dokumen laporan realisasi APBDES To’e per 30 Januari 2017 sebesar 82,10% yang ditandatangani Kepala Desa To’e, Drs. Yoseph Daron dan Bendahara Desa, Yoseph Urung.

Menurut Gusti, selaku Lembaga Anti Korupsi, pihaknya hendak mendukung kerja Kejaksaan Negeri Manggarai dengan memberi sejumlah data pendukung terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana desa di Desa To’e. (Alfan Manah/Hip/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password