breaking news New

GMNI Manggarai Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Manggarai Timur

RUTENG, Kabarnusantara.net –
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, Kamis, 2/3/2017, melakukan aksi unjuk rasa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pantauan Kabarnusantara.net, dalam orasinya, Ketua DPC GMNI Manggarai, Martinus Abar menyebutkan ada dugaan mark up dalam proyek pembangunan RSUD tersebut.

Terkait dugaan mark up atau penggelembungan harga satuan itu, GMNI Manggarai menggunakan data pembanding pagu anggaran gedung rawat jalan RSUD Manggarai Timur dengan gedung RSUD dr. Ben Mbok Ruteng, Kabupaten Manggarai.

“Gedung Rawat Jalan RSUD dr. Ben Mboi Ruteng telah rampung dikerjakan dengan menelan dana sebesar Rp 6,7 miliar. Kontras jika dibandingkan dengan RSUD Manggarai Timur yang menelan dana Rp 7,6 miliar,” ujar Abar.

Salah seorang aktivis GMNI, Fabianus Apul menambahkan jika dibandingkan kedua gedung tersebut sama dibangun Tahun Anggaran 2016, tipe dan ukurannya pun lebih besar RSUD Ruteng.

“Pagu dana RSUD Ruteng sebesar Rp 6,7 miliar tuntas dikerjakan sampai finishing dan bahkan sudah digunakan. Sementara RSUD Manggarai Timur hingga pertengahan Februari masih dikerjakan,” ungkap Apul saat berorasi di depan Mapolres Manggarai.

Dalam pernyataan sikap yang diterima Kabarnusantara.net, GMNI menulis berdasarkan pantauan langsung GMNI, ditemukan sejumlah fakta mencurigakan dalam proses pembangunan gedung yang dikerjakan PT. Floresco Aneka Indah tersebut.

Selain dugaan mark up, GMNI juga menyoroti adanya PHO (Provisional Hand Over) fiktif dalam proyek yang dibangun di Lehong Borong itu.

“Anehnya PHO dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016, sementara proses pengerjaannya belum tuntas 100%. Buktinya proses pengerjaannya masih berlangsung hinga pertengahan Februari 2017. GMNI menilai PHO dilakukan tanpa dasar dan penuh rekayasa,” tulis GMNI dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Egidius L. Dahal Kordinator Umum dan Wilibrodus Jatam, Koordinator Lapangan.

Kalau PHO, ujar Dahal, artinya pekerjaan dinyatakan 100%. Ia pun menduga PHO dilakukan secara administratif tanpa lebih dulu dilakukan pengecekan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen.

“Berarti kuat dugaan telah terjadi praktek suap dalam penerbitan PHO. Ada dugaan kongkalikong antara PT. Floresco Aneka Indah dengan pihak PPK proyek tersebut,” ujar Dahal.

Wakapolres Manggarai, Tri Joko Biantoro yang sempat menemui pengunjuk rasa pun berjanji akan menindaklanjuti tuntutan GMNI.

Sebelumnya, Wakapolres Tri Joko Biantoro mengaku belum mengetahui secara persis kasus tersebut.

“Saya tidak tahu persis duduk persoalannya, dan coba ditanyakan ke Kejaksaan Negeri Manggarai. Namun saya berjanji polisi akan mempelajari kasus tersebut dan akan bersikap profesional dalam penanganannya,” ujar Biantoro.

Pantauan Kabarnusantara.net, tuntutan yang sama disampaikan GMNI Manggarai di Kejaksaan Negeri Manggarai. (Alfan Manah/Hip/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password