breaking news New

Hak Beribadah Jemaat 3 Gereja di Parungpanjang Dibatasi Negara

Bogor, Kabarnusantara.net – Pada Kamis (9/3/2017), anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Parungpanjang Edi Mulyadi didampingi Kapolsek Lusi B, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, membuat kesepakatan sepihak yang memutuskan 3 (tiga) gereja (Katolik, HKBP dan Methodist) di Perumahan Griya Parungpanjang, Bogor, tidak boleh digunakan untuk kegiatan apa saja, termasuk beribadah. Status Quo tersebut berlaku sampai akhir Maret.

“Tiga gereja di Perumahan Griya Parung Panjang tidak boleh digunakan untuk kegiatan apa saja, termasuk beribadah. Keputusan dibuat tanpa sepengetahuan atau melibatkan kami,” ucapnya.

Menurut informasi yang diterima kabarnusanara.net dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK), tiga gereja tersebut pada Jumat lalu pun menyurati kepolisian setempat.

“Karena tuntutan kelompok intoleran agar ketiga gereja dibekukan semakin meliar, maka perwakilan dari tiga gereja itu mengingatkan tanggung jawab negara terutama kepolisian agar patuh pada konstitusi dalam memberikan jaminan perlindungan bagi segenap warga untuk beragama dan beribadah, terutama bagi jemaat ketiga gereja agar aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah di gerejanya masing-masing,” tulis Towik menjelaskan.

Ia melanjutkan, seharusnya tugas dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Muspika atau Camat Parungpanjang sampai Pemkab Bogor adalah memfasilitasi ketiga gereja agar proses perijinan dan pendirian rumah ibadah berjalan baik dan tidak diskriminatif.

“Perlakukan semua rumah ibadah di wilayahnya secara sama, baik itu gereja, masjid atau musholla yang belum mempunyai IMB! Sehingga, hak dasar segenap warga dalam beragama dan menjalankan ibadahnya terjamin,” Ungkap Towik.

Negara Tidak Hadir

Parahnya, menurut SEJUK Kapolsek Parungpanjang-Bogor, Kompol Lusi Saptaningsih “ngotot” berpegang pada BAP ilegal yang tidak ada rujukan hukumnya untuk melarang warga jemaat 3 gereja (Katolik, HKBP dan Methodist) beribadah dengan menetapkan ketiga gereja Status Quo sampai akhir Maret.

“BAP sepihak yang diputuskan tanpa keterlibatan dan aspirasi ketiga gereja tersebut jelas melanggar Konstitusi dan HAM karena negara sampai detik ini tidak memfasilitasi jemaat tempat alternatif agar bisa beribadah dan menggelar sekolah Minggu sementara. Sekolah Minggu menjadi penting buat anak-anak usia sekolah, yang di Gereja Katolik saja jumlahnya lebih dari 90 anak (SD sampai SMA), karena mereka sedang menggelar Ujian Tengah Semester untuk mendapatkan nilai Pelajaran Agama,” ujar Towik kesal.

Ia melanjutkan, jika sebagai Kapolsek Parungpanjang hanya tunduk pada tuntutan kelompok intoleran dan berpegang pada BAP, bukan Konstitusi, dimanakah jemaat ketiga gereja meminta perlindungan beribadah dan memberikan hak pendidikan agamanya kepada anak-anak mereka

Anggota majelis Gereja HKBP Parung Panjang, Walmen Nainggolan mengatakan, penetapan status quo bermula dari adanya protes sebuah organisasi kemasyarakatan yang keberatan apabila rumah warga dijadikan tempat ibadah atau gereja.

Mereka beralasan, sesuai peraturan perundang-undangan, rumah tidak bisa difungsikan sebagai tempat ibadah. Namun menurut Walmen, sudah bertahun-tahun umat gereja HKBP menggelar ibadah di perumahan Griya Parung Panjang tanpa menimbulkan keributan maupun keberatan dari warga sekitar.

Di sisi lain, Walmen mengeluhkan sulitnya mengurus izin pendirian rumah ibadah meski majelis gereja sudah memenuhi seluruh syarat yang diperlukan. Satu-satunya kendala yang dihadapi adalah surat rekomendasi yang tak kunjung diberikan ketua RT dan RW setempat.

Sejak tahun 1999, umat HKBP Parung Panjang selalu berpindah dari rumah ke rumah untuk melakukan ibadah. Sekitar tahun 2000, gereja yang mereka bangun di dekat area persawahan dirobohkan Satpol PP karena alasan ketiadaan izin. Padahal saat itu majelis gereja sedang melakukan proses pengajuan izin.

“Bukan kami tidak mau mengurus izin, tapi sulit sekali karena surat rekomendasi dari RT dan RW sampai saat ini belum diberikan,” tutur Welman.

Welman berharap umat HKBP tetap diizinkan beribadah sambil menunggu proses pengajuan izin berjalan. Dia meminta Pemkab Bogor memfasilitasi ketiga gereja agar proses perizinan dan pendirian rumah ibadah berjalan baik dan tidak diskriminatif. (Tiburtius/Hip/KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password