breaking news New

TPDI: Keterangan Ahli Soal Al Maidah 51, Telah Mempertegas Posisi Hukum Positif Negara

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, menilai keterangan ahli linguistik UI, Rahayu Surtiati Hidayat, soal Al Maidah 51, telah mempertegas posisi hukum positif negara.

“Ahli linguistik Rahayu Surtiati Hidayat, dari Universitas Indonesia telah menyampaikan pendapat ahlinya di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, soal Surat Al Maidah 51, tidak termasuk kategori penistaan terhadap agama, karena Al Maidah 51 tidak berbohong tetapi hanya dijadikan alat untuk membohongi,” kata Petrus di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Pendapat Ahli, kata Petrus, sangat tepat dan koheren dengan pernyataan Ahok bahwa tidak ada niat sedikitpun untuk menista Al Maidah 51, apalagi Al Maidah 51 itu adalah ayat suci Alqur’an yang harus dihormati oleh siapapun juga sebagai orang beragama.

“Dalam konteks ini, maka pernyataan Ahok bahwa Al Maidah 51 dipakai orang untuk membohongi sangat kontekstual, bahkan terdapat relasi yang sangat kuat atau koheren telah mempertegas posisi hukum postif negara,” tegasnya.

Sementara dalam konteks Ahok sebagai warga negara Indonesia dan beberapa kali menjadi Penyelenggara Negara, baik bidang Eksekutif maupun Legislatif, maka Ahok tahu betul atauran-aturan hukum positif yang mengatur tentang syarat untuk menjadi seorang calon dan syarat pencalonan seorang Gubernur/Bupati/Walikota.

Ahok, kata Petrus, bahkan sudah mengalami sendiri dan pengalamannya itu menjadi Fakta-Fakta Empiris yang didukung dengan Fakta-Fakta Yuridis bahwa perundang-undangan nasional Indonesia sebagai hukum positif, sama sekali tidak melarang seorang warga negara Indonesia non muslim untuk menjadi Gubernur, Bupati, Walikota di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

“Beberapa Fakta Empiris dan Yuridis sebagai alasan untuk membuktikan bahwa pernyataan Ahok ‘Jangan mau dibohongi dan dibodohin pake Surat Al Maidah ayat 51’ sebagai tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud pasal 156 dan 156a KUHP, karena hukum positif kita tidak memberikan ruang untuk berlakunya kaidah atau norma yang dimaksud dalam Surat Al Maidah ayat 51dalam UU Pilkada, Pileg maupun Pilpres kita,” ungkap dia.

Berdasarkan Fakta-Fakta Empiris

Pada kesempatan yang sama, Petrus menjelaskan fata-fakta berdasarkan Fakta Empiris. Dia mengataan, negara dan rakyat (Masyarakat Warga Belitung) menerima dan memilih Ahok mengikuti pilkada di Belitung, kemudian terpilih dan dilantik sebagai Bupati BelitungTimur 2005-2010 oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri tanpa ada yang membatalkan atau syarat batal dengan alasan Surat Al Maidah ayat 51.

Begitu pula Negara telah menerima dan mendaftarkan Ahok sebagai calon Gubernur Bangka Belitung dan ikut di dalam pilgub di Provinsi Bangka Belitung tahun 2007, namun kalah dalam pilkada karena dukungan suara tidak mencukupi, bukan karena alasan Surat Al Maidah 51.

Hal serupa, kata Perus, terjadi dalam Pilgub DKI Jakarta 2012, dimana masyarakat Jakarta, menerima dan mencalonkan Ahok untuk menjadi cawagub DKI Jakarta. Selanjutnya pada pilgub DKI Jakarta 2017, Ahok dicalonkan dan didaftarkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Djarot dan oleh KPU DKI Jakarta dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon dan pencalon tanpa ada syarat batal apapun.

Fakta empiris lainnya, lanjut Petrus, dapat kita saksikan di berbagai tempat di Indonesia seperti Kalimantan Barat (Cornelis) dan Kalimantan Tengah (Agustinus Teras Narang) beragama Kristen/Katholik, di tengah mayoritas masyarakatnya adalah Muslim.

“Di Solo, Walikota Solo dipimpin oleh FX. Hadi Rudyatmo, beragama Katolik tetapi diterima sebagai Kepala Daerah oleh mayoritas warga masyarakatnya yang mayoritas Muslim. Begitu pula dengan pilkada di pelbagai daerah di luar Jawa, sejumlah Partai Politik Islam mengusung Pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota beragama non Muslim dan terpilih dalam pilkada, tidak ada syarat batal dan tidak ada yang membatalkan,” tegas Advokat Peradi itu.

Berdasarkan Fakta-Fakta Yuridis
Sementara merujuk pada fakta-fakta yuridis, Petrus mengatakan di dalam UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada dan UU Penyelenggara Pemilu, baik di dalam bagian Menimbang dan Mengingat (pertimbangan hukum) maupun di dalam pasal-pasal dan penjelasannya tidak terdapat sataupun butir yang mempertimbangkan Surat Al Maidah ayat 51 sebagai syarat dalam penentuan calon dan syarat-syarat pencalonan.

Bahkan, lanjut dia, terkait pilkada DKI Jakarta dan seluruh Indonesia, pemerintah dengan tegas menyatakan sikapnya bahwa negara hanya tunduk kepada hukum positif, artinya bahwa hanya UUD 1945 dengan segala Undang-Undang Organik sebagai Peraturan Pelaksananya secara hirakis wajib dipakai sebagai dasar bertindak dalam segala hal menghadapi persoalan bangsa dan negara.

“Begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi/MK dan Mahkamah Agung/MA dalam berbagai putusannya pada setiap sengketa Pilkada atau sengketa pemkzulan, tidak pernah dalam putusannya baik menerima, mengabulkan ataupun menolak sengketa hasil pilkada atau pemakzulan seorang Gubernur/Bupati/Walikota, karena alasan Surat Al Maidah ayat 51atau hanya karena yang bersangkutan beragama non muslim di daerah yang penduduknya mayoritas muslim,” jelasnya.

Hal tersebut kata Petrus karena dalam UUD 1945 dan berbagai perundang-undangan negara sebagai hukum positif, tidak terdapat larangan seorang non muslim menjadi pemimpin rakyat, entah sebagai Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Presiden/Wakkl Presiden RI.

Karena itu, jelas Petrus, ketika ada politisi, oknum pejabat atau siapapun yang menggunakan Surat Al Maidah ayat 51 untuk menghalang-halangi seorang non muslim sebagai calon pemimpin, entah di Jakarta atau dimanapun di Indonesia, maka sebagai Gubernur DKI Jakarta Ahok wajib menyatakan hal-hal faktual yang dialaminya yang dari aspek ‘pendidikan politik’ dalam berbangsa dan bernegara.

“Hal ini sebagai sebuah kewajiban azasi yaitu memberikan pencerahan kepada warganya, termasuk pernyataannya ‘Bapak-Ibu jangan mau dibohongi pake Surat Al Maidah ayat 51’, oleh karena berdasarkan alasan empirik dan yuridis, pencalonan Ahok sah menurut hukum nasional sebagai hukum positif yang mengikat secara hukum seluruh warga negara Indonesia, tanpa ada halangan baik secara yuridis maupun secara politik,” tegas Petrus.

Dengan demikian, kata Petrus, pendapat ahli Rahayu Surtiati Hidayat bahwa pernyataan Ahok yang demikian itu, tidak merupakan penistaan agama, sehingga dengan demikian tidak ada Tindak Pidana Penistaan Agama, karena parameter yang digunakan oleh Ahok dan Negara atau siapapun sebagai pemimpin pemerintahan, adalah UU sebagai hukum nasional yang merupakan hukum positif, bukan kepada hukum Islam atau hukum agama lainnya. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password