breaking news New

Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Dipersoalkan

Labuan Bajo, Kabarnusantara.net – Lembaga Gerakan Lokal Sunspirit for Justice and Peace menyelenggarakan Diskusi Publik bertema “Menyoal Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores” yang berlangsung di Rumah Baku Peduli pada Kamis, 23 Maret 2016. Diskusi dimulai dari pukul 17.00-21.00 WITA.

Dalam diskusi tersebut, tujuan pembentukan Badan Otorita Pariwisata dipertanyakan karena organisasi BOP tersebut muncul bukan atas inisiatif dari masyarakat. Selain itu, banyaknya persoalan di bidang pariwisata, ekonomi dan politik  yang terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat menjadi kajian khusus dalam diskusi tersebut.

“Sekalipun menjanjikan pembangunan infrastruktur dan invetasi yang masif, asal-muasal rencana pembentukan kelembagaan Badan Otorita Pariwisata (BOP) dipertanyakan. BOP bukanlah organisasi yang muncul dari masyarakat atau atas dasar kebutuhan masyarakat, tetapi dibentuk karena inisiatif dan rencana besar pemerintah. Hal itu menimbulkan pernyataan, apakah masyarakat di Manggarai Barat membutuhkan kehadiran Badan Otorita Pariwisata atau tidak? Mengapa BOP seperti harga mati demi pembangunan di Manggarai Barat?” demikian keterangan tertulis yang diterima kabarnusantara.net.

Peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Gregorius Afioma, mempertanyakan diagnosa bahwa pembangunan dan pertumbuhan investasi dianggap sebagai solusi terhadap kemiskinan di NTT pada umumnya dan kabupaten Manggarai Barat pada khususnya.

“Jumlah penduduk miskin di Manggarai Barat mencapai 20 persen dari 253 ribu total jumlah penduduk atau sekitar 11 ribu jiwa. Angka kemiskinan terbesar dari sektor pertanian. Diagnosa tersebut dipertanyakan ketika pada saat yang sama provinsi NTT merupakan provinsi terkorupsi di Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, kemiskinan bukan semata-mata dianggap karena kurangnya pembangunan, tetapi justru bisa jadi dalam kasus Manggarai Barat karena banyaknya pembangunan dan minimnya perhatian terhadap usaha pemberantasan korupsi di NTT. Apalagi BOP hanya menilik persoalan ekonomi. Padahal kemiskinan di NTT ditandai oleh masalah politik seperti kesenjangan penguasaan sumber daya tanah, laut, pesisir dan pulaupulau, kesenjangan penghasilan/manfaat dan masalah korupsi, serta kesenjangan akses terhadap kekuasaan.

Masalah lain yang dipersoalkan dalam diskusi publik tersebut adalah mengenai target pengunjung yang harus mencapai 500 ribu di tahun 2009. Jumlah tersebut naik dari sekitar 90 ribu pada tahun 2015. Hal itu menimbulkan kekhawatiran dalam upaya konservasi.

“Ikon pariwisata di Labuan Bajo adalah Taman Nasional Komodo (TNK) membutuhkan suatu proteksi terhadap lingkungan baik di darat maupun di laut. Peningkatan jumlah wisatawan menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan terutama pada persoalan sampah,” demikian tertulis dalam siaran pers.

Meskipun Badan Otorita Pariwisata menjamin keberlangsungan konservasi, tak sedikit pihak yang meragukan kenyataan tersebut. Menurut perwakilan WWF, prinsip kehati-hatian yang dibangun dalam kurun waktu yang lama saja, tidak menjamin keberlangsungan konservasi, apalagi keberadaan suatu lembaga yang hadir dalam waktu singkat dengan target yang besar. Dalam nada yang sama, pihak BTNK mengharapkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi.

Lebih dari itu, merujuk pada kasus di Raja Empat tak sedikit yang meragukan kewenangan kontrol dan pengawasan dari pemerintah. Peningkatan jumlah Cruz dan yatch masuk dalam kawasan konservasi dapat membahaya konservasi.

Selain itu, skema BOP yang melibatkan pemerintah pusat dan bahkan mengambialih pengelolahan aset daerah menimbulkan pertanyaan terkait eksistensi pemerintah daerah.

“Jika segala-galanya sudah mulai diintervensi oleh pemerintah pusat, apakah yang bisa dilakukan pemerintah daerah? Bukankah pemerintah daerah mulai dikebiri?”  tulis mereka dalam keterangan pers.

Dalam konteks Manggarai Barat, BOP karenanya sangat dikhawatirkan hanya menjadi kuda tunggangan kepentingan dari berbagai pihak di tengah-tengah ketidakberdayaan pemerintah daerah. Ketidakberdayaan itu ditunjukkan melalui kenyataan bahwa perda pariwisata di Manggarai Barat masih minim ditambah perda tata ruang belum ada.

“Pariwisata di Labuan Bajo saat ini sudah menunjukkan situasi ketidakadilan yang  tak pernah tuntas diperbaiki dan menjadi ironi memalukan selama ini. Bahwasannya masyarakat setempat justru menikmati bagian paling sedikit dari pertumbuhan yang masif dari sektor pariwisata,” dikutip dari siaran pers tersebut.

Dalam siaran pers itu dicontohkan, untuk kebutuhan sayur masih didatangkan dari luar daerah ketimbang dari dari kabupaten itu sendiri. Berkembangnya pula travel agen yang tidak pernah membayar pajak atau keberadaan travel online dengan alamat fiktif. Sementara infrastruktur pendukung pariwisata seperti bandara, pelabuhan, dan jalan ke sentra pariwisata diperbaiki dan dibuka, jalan-jalan dan fasilitas publik seperti air dan rumah sakit yang diakses masyarakat umum justru terbengkalai.

Di tengah-tengah situasi demikian, BOP menambah jumlah investasi dalam skala besar di bidang pariwisata. Meskipun menjanjikan perbaikan terhadap masalah masalah yang ada, peserta diskusi menyangsikan janji tersebut. Pasalnya, BOP sangat berciri industri pariwisata dimana persaingan merupakan harga mati. Bahkan BOP justru menambah muram ironi yang ada.

“Contoh paling nyata, rencana pembangunan marina, hotel, dan tempat komersial yang berencana mengambilalih aset pemda Mabar yakni Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Labuan Bajo. Meskipun BOP menjanjikan untuk kepentingan publik, pembangunan tersebut justru ditandai dengan penyingkiran sumber mata pencaharian masyarakat setempat. TPI merupakan tempat hidup dari nelayan, buruh, penjual ikan, dan pedagang ekonomi kecil dan menengah. Sementara mereka direncanakan disingkirkan, belum ada satu tempat yang disiapkan untuk dipindahkan,” ungkap salah satu peserta diskusi yang hadir.

Selain itu, diragukan pula bahwa keberadaan BOP mampu menyerap potensi SDM masyarakat setempat. Pasalnya, masyarakat setempat pada umumnya belum memahami bagaimana terlibat dalam industri pariwisata. Masyarakat setempat sebagian besar masih bercorak agraris.

Karena itu, menurut pihak Sunspirit for Justice and Peace, pembangunan skala masif dalam tempo yang singkat dari BOP tidak singkron dengan potensi SDM lokal. Dengan mudah disimpulkan bahwa  keberadaan BOP justru akan mengabaikan potensi SDM lokal sedemikian sehingga hanya berkontribusi sedikit terhadap orang-orang setempat.

Ia menjelaskan, porsi investasi antara pemerintah dan sektor privat dalam BOP menimbulkan kesangsian terhadap otoritas negara.

“Dari target 16 trilliun investasi, pemerintah menanggung sekitar 8 trilliun dari APBN dan 8 trilliun dari sektor privat. Hal itu dapat menunjukkan bahwa pemerintah tidak berdaulat terhadap sektor pariwisata. Apalagi, 8 trilliun dari APBN hanya digunakan untuk membangun infrastruktur pariwisata seperti bandar udara, pelabuhan, dan jalan menuju sentra pariwisata,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, pihak Sunspirit for Justice and Peace menyatakan bahwa kehadiran BOP tidak mengubah struktur ketimpangan dan kenyataan ketidakadilan yang ada, melainkan justru menambah runyam persoalan. BOP hanya mengoptimalkan kondisi-kondisi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak memperbaiki persoalan politik seperti pencaplokan sumber daya publik, ketimpangan ekonomi, dan masalah kemiskinan.

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat sipil dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Dari pihak pemerintah, hadir kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat (Theo Suardi), kepala Bappeda, Alex  Haryono, kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Sudiono, dan pokja percepatan pembangunan pariwisata di Manggarai Barat, Shana Fatina. Sementara itu, perwakilan dari berbagai masyarakat sipil antara lain World Wide Fund forNature (WWF), Operator Community Komodo (DOCK Komodo), Himpunan Pramuwisata Indonesia, Asosiation of Indonesian Travel Agency, perwakilan guide, perwakilan dari pelaku wisata, wartawan, dan perwakilan masyarakat setempat. (Hipatios/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password