breaking news New

Sejarah Panjang Aksi Penolakan Pembangunan Gereja di Banjarmasin

Banjarmasin, Kabarnusantara.net – Penolakan pembangunan gereja yang tidak putus tidak membuat jemaat gereja Bethel putua asa. Pada Kamis (23/3/2017) lalu Jemaat Gereja Betel Indonesia (GBI) Pasir Mas, Banjarmasin mendatangi DPR menanggapi aksi tolak pembangunan Gereja yang kembali terjadi. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan kronologi keberadaan gereja dan upaya Jemaat Gereja Betel Indonesia (GBI) dalam menjalankan prosedur pendirian rumah ibadah sebagaimana aturan yang berlaku.

Menurut Ketua Panitia Pembangunan GBI Pasir Mas, Hari N. Akimas, pembangunan tempat ibadah ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedural pendirian Gereja atau rumah ibadah, sebagaimana aturan yang berlaku.

“Kami telah melengkapi seluruh persyaratan pendirian rumah ibadah sesuai dengan ketentuan PBM tahun 2006 di mana tingkat terbawah pengguna dan pendukung pendirian rumah ibadah adalah setingkat kelurahan atau desa, bukan RT, maka kami sebagai warga negara yang patuh pada hukum yang berlaku di negara ini memohon agar pemerintah memfasilitasi dengan bijak proses pendirian rumah ibadah GBI Pasir Mas”, jelasnya.

Ia mengaku, semenjak penutupan rumah ibadah pada akhir desember 2013, Jemaat GBI Banjarmasin melakukan kegiatan rohani di ruangan Hotel. Tetapi, tidak sedikit Jemaat GBI Pasir Mas yang tingkat ekonominya lemah. Mereka merasa terbebani dengan iuran bulanan yang digunakan untuk menyewa ruangan hotel untuk melakukan ibadah. Tidak hanya untuk beribadah, kegiatan sekolah minggu, pembinaan remaja dan kegiatan lainnya perlu menyewa ruangan.

Sejarah: Diterima kemudian ditolak

Gereja Bethel Indonesia (GBI)-Pasir Mas, Banjarmasin mulai berkegiatan pada tahun 1995 dengan berpindah-pindah tempat sampai 7 kali.

Pada Tahun 2003 silam, jemaat gereja beribadah/berkegiatan di Jl. P. M. Nur, Gg. Surya, Kota Banjarmasin. Jemaat GBI Pasir Mas selama ini bersosialisasi secara baik dengan warga. Bahkan dalam merayakan Natal 2006 banyak masyarakat Muslim terlibat membantu masak-masak.

Aksi penolakan mulai muncul pada Tahun 2009. Menurut informasi yang diterima media ini, penolakan tersebut diduga bukan dari penduduk setempat. Penolakan dilakukan dari lingkungan RT lain. Sejak ada penolakan tersebut, Pemkot Banjarmasin melakukan upaya mediasi.

GBI Pasir Mas harus mendapatkan ijin penggunaan tempat sebagai tempat ibadah agar bangunan dapat digunakan beraktivitas untuk beribadah, sekolah Minggu, pembinaan remaja, berlatih bernyanyi. Karena itu, pada tahun 2009 persyaratan administrasi diurus. Hal itu agar dipermanenkan penggunaanya sebagai tempat ibadah.

Pemerintah Lamban

Pada Tabun 2011, setelah dua tahun meminta bantuan pemerintah, responnya masih sama; belum juga ada tanggapan dari pihak Pemkot Banjarmasin.

Akhir 2013 muncul polemik karena adanya surat penolakan warga RT. 30 dan RT. 26 yang tidak menyetujui atau menolak tempat tersebut untuk rumah ibadah.

Parahnya lagi, pada 22 Desember 2013 melalui surat resmi yang ditandatangani Setda Kota Banjarmasin, tempat itu resmi ditutup penggunaannya. Alasannya tempat itu ilegal. Surat itu pun dipatuhi oleh pihak GBI Pasir Mas.

Sejak saat itu para jemaat aktif melakukan audiensi dan diskusi dengan pihak Pemkot untuk mencari solusi terbaik agar jemaat GBKP dapat beribadah.

Lokasi Baru Tidak Menjamin

Menindaklanjuti pertemuan resmi antara Pemkot, FKUB dan pihak GBI, pada 22 Januari 2014 pemerintah di kantor Walikota memberikan solusi dengan menunjuk lokasi yang memungkinkan untuk didirikan tempat ibadah dengan izin resmi pemerintah setempat.

Lokasi baru tersebut terletak di Jl. Bandarmasih Komplek DPR Kel. Belitung Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karen di lokasi itu banyak komunitas Kristen dan Etnis Dayak.

Penunjukkan lokasi tersebut diperkuat dengan surat Setda No 300/236-III/Kesbangpol, tanggal 11 Maret 2014, tentang jaminan pendirian rumah ibadah jemaat GBI.

Berdasarkan surat Setda tersebut, pada 17 Oktober 2014 GBI Pasir Mas membeli tanah kosong 13 x 38,5m di Jl. Bandarmasih Komplek DPR RT. 31/RW.03 Belitung Selatan, Banjarmasin, dengan harga Rp. 1,4 M yang merupakan hasil urunan segenap umat jemaat GBI.

Sejak itulah jemaat gereja muaki mengurus proses perizinan IMB dengan mengacu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Tahun 2006.

Setelah itu, Pada 12 Januari 2015 GBI membentuk kepanitiaan Pembangunan Rumah Ibadah. Panitia mengirim surat (No. 033/GBI-PM/III/ 2015) ke Ketua RT. 36 Komp. DPR Kel. Belitung Selatan perihal permohonan dukungan dan surat (No 034/GBI-PM/V/2015) ke Ketua RT 31 Komp. DPR Kel. Belitung Selatan perihal permohonan dukungan dan rekomendasi.

Surat ditanggapi dan diterima baik oleh Ketua RT.36 dengan mengadakan pertemuan warga setempat yang merespon positif dengan memberikan surat rekomendasi dan dukungan warga RT 36 yang dilampiri KTP.

Sementara, Ketua RT. 31 mengeluarkan surat penolakan Pembangunan Rumah Ibadah (No. 03/RT.31-III/6/2015) dilampiri surat pernyataan warga RT. 31 yang menolak maupun yang menyetujui dengan komposis yang menolak sebanyak 154 dan yang setuju 8 orang.

Sejak itu panitia berupaya memenuhi persyaratan khusus 60 KTP warga pendukung dan 90 KTP warga pengguna sesuai lingkup wilayah sesuai PBM 2006.

Akhir September 2015, semua dokumen persyaratan telah terpenuhi. Panitia menyampaikan surat kepada Lurah Belitung Selatan No. 038/GBI-PM/VIII/2015 perihal Permohonan Pengesahan KTP warga pendukung di lingkungan kelurahan.

Lurah Belitung Selatan menanggapi dengan surat No.101/BLS/BB/ VIII/2015 isinya tidak menyetujui atau mengesahkan KTP warga pendukung. Walaupun demikian, panitia tetap berkoordinasi dengan FKUB dan Kesbang.

Pada 8 Desember 2015, panitia mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah kepada FKUB Kota Banjarmasin (No. Surat 039/PP-GBI/ XII/2015) dan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin (No. 040/PP-GBI/XII/2015).

Pada 12 Juli 2016, surat tersebut baru mendapatkan balasan dari FKUB melalui surat No 01/ FKUB-BJM/VII/3016 perihal Kelengkapan Rekomendasi.

Melihat kelengkapan rekomendasi yang diminta pihak FKUB telah terpenuhi, pada 26 Agustus 2016 panitia kembali mengajukan Surat Rekomendasi kepada FKUB Kota Banjarmasin No 041/PP-GBI/VIII/2016.

Pihak FKUB menanggapi dengan memerintahkan untuk memperbaiki berkas lampiran surat rekomendasi.

Di akhir tahun 2016, tepatnya pada 23 Desember, Pihak FKUB menyatakan bahwa berkas Surat Permohonan Rekomendasi tersebut telah lengkap, clear dan dapat diterima.

Pada 27 Januari 2017, Panitia pun kembali menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi (No 042/ PP-GBI/I/2017) dan kepada Kemenag (No 043/PP-GBI/I/2017) perihal yang sama.

Pada akhirnya Pihak Pemko/Kesbangpol dan FKUB Kota Banjarmasin pada 17-18 Maret menyampaikan via telepon bahwa tanggal 20 Maret 2017 mereka akan mengadakan peninjauan ke lokasi/tanah yang akan dibangun rumah ibadah yang sekaligus melakukan peninjauan yang sama di dua tempat berbeda.

Pada saat proses peninjauan tersebut, pihak FKUB dan Kesbang membuat draft berita acara peninjauan. Namun saat pembuatan berita acara ada perbedaan pendapat antara Ketua RT. 31 dengan FKUB, Kesbang dan pihak GBI. Sehingga, peninjauan menunggu hasil keputusan rapat bersama antara Ketua RT. 31 dan warga, FKUB, Kesbang dan pihak GBI yang rencananya diagendakan awal April 2017 dengan harapan perbedaan tersebut dapat segera diselesaikan dan mendapat solusi terbaik.

Terakhir, beberapa warga mendatangi DPRD Kota Banjarmasin pada 23 Maret lalu meminta dukungan dan bantuan mereka. Selain itu, mereka mengharapkan respon positif dari pemerintahan Banjarmasin dalam menjamin kebebasan beribadah untuk jemaat Bethel.

“Berharap Pemkot Banjarmasin secepatnya memberikan jaminan hak jemaat beribadah dengan nyaman di rumah ibadah kami sendiri sebagaimana warga negara lainnya dengan menerbitkan Surat IMB Rumah Ibadah GBI Pasir Mas,” ujarnya penuh harap. (Tiburtius/Hip/KbN)

7 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password