breaking news New

Senator NTT : Tidak Benar DPD Seperti Parpol

Jakarta, Kabarnusantara.net – ‎Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu membantah pandangan bahwa DPD sudah seperti partai politik (Parpol). Dia juga membantah bahwa DPD sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pendiriannya yaitu mewakili daerah atau propinsi dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat.

“Yang berbicara seperti itu tidak paham apa yang dikerjakan DPD. Kami sudah bekerja banyak. Berbagai aspirasi telah kami rumuskan dalam berbagai Undang-Undang (UU). Hanya memang DPD kan tidak bisa menetapkan sebuah UU karena kewenangannya masih dibatasi UU. Semua yang dibahas dan ditetapkan DPD harus dibawa lagi ke DPR untuk diputuskan dan ditetapkan. Jadi, tidak benar DPD tidak menjalankan tugasnya menampung aspirasi daerah,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus di Jakarta, Rabu (29/3).

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refly Harun mengemukakan saat ini, DPD lebih mirip sebagai sebuah parpol. Hal itu setelah terpilihnya Osman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Kondisi itu menyebabkan ada sekitar 70 orang anggota DPD bergabung ke Hanura.

“Saya bukan OSO-nya, jangan lihat personal, jangan. Kita lihat visi dan misinya. Kita melihat kita sedang melakukan dua desain kelembagaan. Kalau mayoritas berasal dari satu partai politik, hakikat DPD hilang, ya nggak ada gunanya DPD,” kata Refly dalam diskusi tentang DPD di Jakarta, Selasa (28/3).

Menurut Refly, DPD sebagai lembaga wakil rakyat seharusnya tidak dicemari oleh partai-partai politik, apalagi satu partai politik tertentu. Parpol tidak boleh memonopoli DPD dan DPD seharusnya tidak dikuasai oleh parpol.

“Kalau mayoritas kita bukan lihat Hanura-nya atau OSO-nya. DPD tidak boleh di-capture jadi satu parpol,” tegas Refly.

Andre tidak sependapat dengan pandangan Refli. Menurutnya, Hanura malah menjadi jembatan untuk menghubungkan kepentingan anggota DPD dengan kepentingan partai yang ada di DPR. Alasannya, sebagai parpol, Hanura memiliki kadernya di DPR. Mereka diberdayakan untuk menyambungkan berbagai aspirasi daerah yang masuk lewat DPD. Dengan ketokohan Oesman Sapta, juga bisa mempengaruhi DPR dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah.

“Kami sangat sayangkan pengamat seperti Refli bisa berbicara seperti itu. Ada banyak senator bergabung ke Hanura supaya lebih berperan memperjuangkan aspirasi daerah. Komitmen bang OSO adalah mengkawal aspirasi dari berbagai daerah. Ini sesuai dengan konsep Nawa Cita yang dikemukakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla,” ujar senator yang juga telah bergabung ke Hanura.

Dia tidak setuju ide pembubaran DPD. Menurutnya, DPD harus tetap dipertahankan dan diperluas kewenangannya di masa mendatang. Pasalnya, lembaga parlemen tidak boleh hanya dikuasai oleh DPR. Harus ada penyeimbang di lembaga parlemen yaitu DPD. Di sisi lain, DPR adalah perwakilan parpol, sementara DPD adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat dari tiap-tiap propinsi.

“DPD RI itu sebagai cek and balance. DPD harus tetap hadir untuk menghindari dominasi DPR di lembaga parlemen,” tutur anggota Komite IV DPD ini.

Dia menambahkan adanya dominasi wewenang atau single power seperti terjadi sekarang membuat anggota DPR melakukan bancaan proyek. Kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat pun tidak jelas. Contoh nyata adalah adanya kasus anggota DPR dari PDIP Damayanti dari daerah pemilihan (Dapil) Semarang yang akhirnya ditangkap KPK karena mengurus proyek di Maluku. Padahal dapil aslinya di daerah Semarang.

“Dapil Semarang tetapi jawab aspirasi di Maluku. Dapil Bali tapi jawab aspirasi di Sumatera. Ini yang tidak benar karena masih berlakunya single power di parlemen. Seharusnya sistem tripartit harus berjalan yaitu antara DPR, DPD dan pemerintah. Di negara-negara yang menganut sistem tripartit, itu berjalan normal, tidak seperti di negara kita ini,” tutup Andre. (MM/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password