breaking news New

Gubernur NTT Diduga Terlibat Korupsi Terkait Polemik Pantai Pede

JAKARTA, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demikrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menjelaskan bahwa polemik pembangunan hotel bintang lima di Pantai Pede, bagian yang tidak terpisahkan dari dugaan tindakan kejahatan kerah putih.

Petrus Selestinus mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, harus mengembalikan uang suap dari PT Sarana Investama Manggabar (SIM).

Menurutnya, ada empat orang penting yang patut diduga ikut mempengaruhi dugaan tindakan KKN dalam pembangunan hotel di Pantai Pede.

“Mereka adalah Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Bupati Manggarai Barat Agustinus CH Dula, Dirut PT. SIM. Heri Pranyoto dan Ketua DPR RI Setyo Novanto, sebagai pemilik PT. SIM”, papar Petrus.

“Kalau tidak mau kembalikan uang suap dari pembangunan hotel di lahan 31.670 hektar milik Pemerintah Provinsi NTT yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di lokasi wisata Pantai Pede, maka Frans Lebu Raya harus siap-siap masuk penjara,” lanjut Petrus Selestinus, koordinator TPDI, Jumat (31/3/2017).

Sementara itu, Petrus Salestinus mengapresiasi inisiatif dari Gerakan Aliansi Mahasiswa Manggarai (AMANG)-Jakarta menyuarakan bahwa pengalihan fungsi dan hak atas pantai Pede, Labuan Bajo ada indikasi kejahatan yang masih terbungkus rapi.

“Aksi unjukrasa Gerakan Aliansi Mahasiswa Manggarai-Jakarta yang bertempat di DPP PDIP dan KEMENDAGRI, pada Rabu, 29 Maret 2017 memprotes adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melibatkan Frans Lebu Raya dalam kebijakan pinjam pakai lahan pemerintah kepada PT SIM”, jelasnya.

Kasus pengalihan fungsi dan hak atas Lahan Pantai Pede, seluas kira-kira 31.670 meter persegi yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 10 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 (sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4), secara hukum merupakan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Namun oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya secara tanpa hak dan atau secara sewenang-wenang telah mengalihkan Hak Pengelolaannya kepada PT.SIM, pada Mei 2014 yang lalu melalui sebuah Perjanjian Kerjasama Sewa Guna Serah.

Dikatakan Petrus Selestinus, melihat sejarah pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, letak Lahan Pantai Pede, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berikut prosedure pengalihan fungsi Lahan Pantai Pede, kemudian kita padukan dengan unsur-unsur ketentuan pasal 2 atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, maka nampak jelas rangkaian perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Frans Lebu Raya Frans Lebu Raya bersama-sama dengan Agustinus CH Dula, Direktur Utama PT. SIM. Heri Pranyoto dan Setya Novanto, menurut Petrus telah memenuhi unsur-unsur pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Terutama unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, unsur memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah,” lanjut Petrus Selestinus. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password