breaking news New

GMNI Manggarai dan MPJP: “Kenaikan Tarif Retribusi Pasar Ditinjau Kembali”

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Manggarai bersama GMNI, MPJP, Badan Keuangan, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup.

RUTENG, Kabarnusantara.net –
Warga pasar yang tergabung dalam Masyarakat Pengguna Jasa Pasar (MPJP) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai lagi-lagi menolak kenaikan tarif retribusi pasar hingga 100%. Mereka pun mendesak Pemkab Manggarai dan DPRD untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan tarif retribusi pasar tersebut.

Hal itu disampaikan GMNI Manggarai dan MPJP Ruteng, Rabu, 5 April 2017 di Gedung DPRD Manggarai di Ruteng, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi B DPRD Manggarai, Badan Keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Pantauan Kabarnusantara.net, warga yang tergabung dalam MPJP Ruteng dan GMNI Manggarai tampak memenuhi halaman DPRD Manggarai sejak pukul 09:30 WITA. Sedangkan Rapat Dengar Pendapat baru dimulai sekitar pukul 10:00 WITA. Rapat itu dipimpin Ketua Komisi B DPRD Manggarai, Rafael Nanggur.

Ada pun tuntutan warga antara lain; menolak kenaikan retribusi jasa pasar hingga 100%, meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar, mendesak DPRD untuk menggunakan fungsi pengawasannya terhadap loss pasar yang tidak dimanfaatkan, dan mendesak pemerintah agar menghilangkan praktek pungli di pasar.

Menjawab tuntutan warga, Ketua Komisi B DPRD Manggarai, Rafael Nanggur mengungkapkan, tarif retribusi pasar diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar.

Soal tuntutan warga pengguna jasa pasar, ujar Nanggur, akan ditindaklanjuti oleh DPRD dan dibahas dalam rapat lanjutan bersama eksekutif.

“Kita tidak bisa serta merta merubah Perbup itu. Karena Perbup itu kewenangan Bupati. Dan acuannya adalah Perda APBD 2017. Di situ telah ditetapkan target Pendapatan Asli Daerah, termasuk salah satu bagian kecilnya adalah retribusi pasar,” jelas Nanggur.

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi B, Flori Kampul. Dikatakannya, perubahan tarif retribusi pasar hanya dapat dilakukan dalam perubahan Anggaran 2017.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan, Willy Ganggut mengatakan untuk sementara pihaknya tetap menjalankan tarif retribusi pasar yang diatur dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2017. (Alfan Manah/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password