breaking news New

Andre Garu: DPR dan Parpol Bangun Skenario Melemahkan Kewenangan DPD

RUTENG, Kabarnusantara.net – 
Sebetulnya DPR dan Partai Politik sedang membangun skenario melemahkan kewenangan DPD.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI asal NTT, Andre Garu, Jumat, 7 April 2017 di Villa Alam Flores Mbohang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman yang menganggap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang sejak lahir sudah cacat dan lumpuh, serta layak dibubarkan.

Dikatakan Andre, sejak awal DPD lahir untuk menciptakan chek dan balance antara pemerintah dan DPR.

“DPR mau singel power. Tripartit itu tidak bisa dijalankan. Mereka takut itu. Akhirnya yang terjadi DPR Dapil Semarang resesnya di Maluku. Takut sekali mereka jika kita tahu dan kawal itu daerah,” ujarnya.

Ia juga balik mempertanyakan DPR RI asal NTT itu resesnya di mana. Dana aspirasinya di mana.

“Kan begitu, kalau kita mau ngotot-ngototan yah. Tapi gak etis lah. Jadi tripartit itu gak bisa dijalankan karena mereka takut. Makanya jangan loyal sama partai, loyal sama rakyat,” ujarnya.

Ia menilai hal itu diakibatkan sistemnya singel power. “Akhirnya mereka takut kepada partai dan hanya kerja untuk partai. Bukan kerja untuk rakyat. Jangan ada dusta di antara kita,” ujarnya lagi.

Ia juga mengingatkan jangan merasa diri bangga karena sudah jadi DPR RI karena partai politik.

“Sejarah pembentukan Indonesia itu dibentuk oleh kekuatan Nyong Jawa, Nyong Ambon, Nyong Sumatera, Nyong Sulawesi, Nyong Kalimantan, Nyong Bali Nusa Tenggara termasuk Nyong Flores yang disatukan dalam fraksi utusan daerah ketika negara ini dibentuk. Nah, jangan lupa sejarah,” imbuhnya.

Coba bayangkan, ujarnya lagi, sudah berapa ribu Undang-Undang di Indonesia ini hanya kompromi Partai Politik, rakyatnya dirugikan, daerah dirugikan.

“Ini kerjaan partai politik. Jangan ada dusta di antara kita,” ungkapnya sumringah.

Jadi DPD itu tidak punya pilihan, dia harus jadi penyeimbang, bela itu kepentingan rakyat.

“Jangan jauh-jauh. Ada berapa banyak DPR RI asal NTT yang urus Pantai Pede. Kan hanya satu dan itu Anggota DPD. Iya kan. Dan ini tadi saya sudah dihubungi Dirjen untuk selesaikan itu. Tidak ada alasan, karena itu perintah Undang-Undang. Kalau sudah lawan Undang-Undang berartikan lawan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut Andre mengatakan sebetulnya yang melemahkan keberadaan DPD adalah DPR dan Partai Politik.

“Putusan MK terkait kewenangan DPD saja DPR gak bisa jalankan. Lemahnya peran DPD karena DPR tidak mematuhi keputusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014,” ujarnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan posisi DPD dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), bersama DPR dan Presiden.

Menurut Andre, DPD justru semakin dikerdilkan kewenangannya dengan aturan-aturan yang ada, bahkan oleh UUD 1945 hasil amandemen itu. Padahal DPD merupakan kamar kedua parlemen yang pada awalnya dibentuk sebagai penyeimbang DPR.

“DPD juga mengalami pengkerdilan kewenangan. Dan itu dilakukan sistematis oleh DPR RI dan Partai Politik melalui produk Undang-Undang yang mereka buat,” kata Andre.

Bayangkan, di pasal 22D UUD 1945 mengenai wewenang DPD hanya sebatas konsultasi dan mengawasi. Namun tindak lanjut dari pengawasan diserahkan kepada DPR.

“Kenapa kemudian, cukup banyak Anggota DPD RI yang bergabung ke Partai Hanura. Karena satu-satunya harapan yah Partai Hanura yang bisa berjuang memperkuat kewenangan DPD. Apa lagi Ketuanya Oesman Sapta Odang. Lawan sudah OSO itu. Partai-partai itu silahkan,” ujarnya.

Ia pun mengharapkan dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit bersama Hanura, kuatkan DPD, supaya DPD berguna bagi daerah sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo yakni membangun dari daerah ke tingkat nasional.

“Supaya tahu itu uang-uang yang dikelola di Senayan itu ke mana. Jangan ada dusta dong di antara kita urus negara ini. Kita jabatan negara ko dipasung kewenangannya. Untuk apa dibentuk. Kalau cacat dari lahir kan tidak perlu diurus. Dibubarkan saja lebih enak, dari pada rakyat menderita.”

Sebelumnya, secara terpisah, BKH menganggap DPD merupakan lembaga yang sejak lahir sudah cacat, lumpuh dan layak dibubarkan.

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password