breaking news New

Tujuh Tahun Tak Berubah, Tarif Retribusi Pasar Ditinjau Setiap Tiga Tahun

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai, Willy Ganggut

RUTENG, Kabarnusantara.net – 
Sejak Tahun 2010, Tarif Retribusi Pasar Inpres Ruteng tak pernah berubah. Sementara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 155, Ayat 1 mengamanatkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Pada Ayat 2 dikatakan peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Dan di Ayat 3 berbunyi penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai, Willy Ganggut kepada Wartawan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng, Kamis, 6 April 2017.

Dikatakan Willy, dasar pihaknya melakukan pungutan adalah Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang memuat juga tentang Tarif Retribusi Pasar. Namun dari sisi tarif, itu kemudian dirubah dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017.

“Penetapan tarif retribusi pasar kini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai amanat Undang-Undang tadi. Ini dasar kita,” ujarnya lagi.

Kenaikan Tarif Hampir 100%

Kenaikan tarif retribusi pasar hingga 100% diakui Willy Ganggut.

“Kita akui kenaikan tarif hampir 100%. Karena kenaikannya bervariasi yah. Memang kalau bicara persentasi kenaikan jadi tinggi. Tetapi kalau bicara nominal rupiahnya masih wajar-wajar saja,” ungkapnya.

Tarif untuk Loss ukuran 2 x 2.5 meter, sebelumnya sebesar Rp 2.500 per meter persegi per bulan. Dan kemudian dinaikan menjadi Rp 5.000 per meter persegi per bulan. Atau setara dengan Rp 25.000 per bulan.

Sedangkan yang darurat, atau kios yang dibangun di atas tanah pemerintah dan bangunannya milik pedagang, mereka sebelumnya membayar retribusi sebesar Rp 1.500 per meter persegi perbulan. Kemudian naik menjadi Rp 3.000 per meter persegi per bulan.

Selain itu, ujar Willy, untuk kios semi permanen, sebelumnya dikenakan tarif Rp. 10.500 per meter persegi per bulan, kini dinaikan menjadi Rp 20.000 per meter persegi per bulan.

“Untuk kios berukuran 3.5 x 4.5 meter itu, sebelumnya pedagang dikenakan tarif Rp 165.375 per bulan, kini mereka harus membayar sebesar Rp 315.000 per bulan,” imbuhnya.

Sementara, ungkapnya lagi, untuk Kios Pasar di Lantai 2, tarifnya agak murah jika dibandingkan yang di lantai 1.

“Kios lantai 2, tarifnya dari Rp 9.000 per meter persegi per bulan menjadi 15.000 per meter persegi per bulan. Untuk ukuran 3.5 x 4.5 meter, sebelumnya mereka membayar sebesar Rp 141.750 per bulan, kini mereka harus membayar sebesar Rp 236.250 per bulan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan jadwal penagihan retribusi dilakukan satu kali dalam tiga bulan sesuai dengan kesepakatan bersama para pengguna jasa pasar itu.

Dirinya juga menampik tudingan bahwa kenaikan tarif retribusi pasar dilakukan tanpa ada sosialisasi.

“Soal sosialisasi kenaikan tarif, kami sudah lakukan sejak penagihan retribusi di tahun 2016 lalu. Petugas kami mendatangi pengguna jasa pasar, melakukan penagihan dan sekaligus sosialisasi tentang rencana kenaikan tarif itu. Jadi tidak ada kata serta merta dinaikkan,” ungkapnya.

Soal jumlah pedagang pengguna jasa pasar, Willy menjelaskan setiap pedagang di Pasar Inpres Ruteng mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

“Dari data kami, ada 1.185 SKRD. Yang sudah membayar tagihan tarif retribusi itu sebanyak 660 orang pemegang SKRD. Tinggal 525 SKRD yang belum dibayar karena bertepatan dengan permasalahan ini.

Menurut Willy, pengguna jasa pasar yang datang berdialog dengan DPRD dan Pemerintah, Rabu, 5 April, sesungguhnya tidak representatif dari sisi jumlah atau tidak mewakili seluruh pengguna jasa pasar.

Soal penerapan tarif retribusi pasar, Willy menjelaskan pihaknya masih memberlakukan tarif baru sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017.

“Kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kabupaten Manggarai, Rabu, 5 April 2017, tetap mengacu pada Peraturan Bupati. Kalau ada kompensasi dan terjadi perubahan Perbup, kami akan kompensasi kembali uang untuk pembayaran di bulan berikutnya,” pungkasnya. (Alfan Manah/KbN)

2 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password