breaking news New

Meneguhkan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dari Ancaman Fundamentalisme Agama

Jakarta, Kabarnusantara.net- Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Institut DIAN/Interfidei) Yogyakarta menyelenggarakan seminar dan lokakarya (semiloka) dengan tema “Indonesia di Persimpangan: Negara Pancasila vs Negara Agama”, pada Sabtu (08/04/2017) siang.

Acara yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta ini juga didukung oleh Jaringan Antar-Iman Indonesia (JAII), Maarif Institute, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.

Pembicara dalam seminar ini -yang mengundang setidaknya 300 peserta, perwakilan stakeholders di Jakarta, baik dari pemuka agama, pejabat publik, tokoh masyarakat, intelektual, partai politik, LSM, akademisi, seniman, serta warga lainnya- di antaranya Buya Syafii Maarif, Jend. (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan, Jend. Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, Pengurus Pusat (PP) Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo, dan Dr. Sudhamek AWS.

Penyelenggaraan semiloka ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan bersama atas maraknya politisasi perbedaan identitas di masyarakat secara massif, terutama identitas agama, akhir-akhir ini.

Sudah bukan rahasia bila tujuan dari politisasi tersebut cenderung sebagai propaganda demi memenangkan persaingan dalam meraih kekuasaan politik dan akumulasi modal. Atau sebagai bentuk provokasi untuk mengubah ideologi negara. Yang pasti, politisasi tersebut tidak memberi manfaat bagi kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama.

Misalnya di Jakarta, sebagai ibukota negara, dalam beberapa bulan terakhir telah berlangsung serangkaian aksi unjuk kekuatan dengan menggunakan identitas dan mengklaim demi membela agama tertentu. Selain untuk kepentingan Pilkada, pelbagai aksi tersebut patut diduga juga punya agenda politik yang lebih besar.

Sementara di daerah-daerah lain, misalnya di Yogyakarta, yang sejak tahun 2006 mempunyai semboyan “Yogya, city of tolerance”, kini juga diusik oleh aksi-aksi intoleran. Seperti adanya pemaksaan pencopotan baliho Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), yang bergambar beberapa mahasiswa salah satunya Muslim menggunakan jilbab, dan penolakan Yulius Suharta sebagai Camat Pajangan, Kabupaten Bantul oleh kelompok intoleran pada akhir tahun 2016 lalu hanya karena beragama Katolik.

Meski kecenderungan intoleran tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan situasi riil di masyarakat, namun pelbagai kasus yang terjadi belakangan ini layak mendapat perhatian khusus karena menimbulkan dampak serius bagi hidup bersama. Seperti di Yogyakarta, di mana menurut data hasil survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta (Kesbangpol DIY) bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) tahun 2016 menemukan bahwa hubungan di antara warga yang berbeda agama di Yogyakarta cenderung harmonis.

Sebelumnya, hasil riset Maarif Institute bahkan menyimpulkan bahwa Yogyakarta merupakan kota yang paling Islami.

Namun hasil kedua penelitian tersebut ternyata bertolak belakang dengan hasil penelitian Wahid Institute tahun 2014 dan 2015, yang menobatkan Yogyakarta sebagai daerah intoleran peringkat kedua dan keempat di Indonesia, sebagai akibat dari banyaknya kasus intoleran yang terjadi di daerah tersebut.

Belum lagi hasil penelitian lain, misalnya penelitian dari Pusat Penelitian Kantor Kementerian Agama (Puslit-Kemenag) Jawa Tengah, yang menemukan bahwa ada sejumlah sekolah yang tersebar di Jawa yang ternyata tidak memakai kurikulum nasional. Sekolah-sekolah tersebut justru menggunakan kurikulum dari negara lain, seperti Yaman dan Saudi Arabia. Tentu hal ini sangat memprihatinkan sekaligus berbahaya bagi sebuah negara seperti Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari pelbagai kasus intoleran yang terjadi, tidak hanya di Yogyakarta, namun juga di daerah-daerah lain, sudah bukan rahasia lagi bila para pelaku berasal dari kelompok-kelompok tertentu yang sudah dikenal masyarakat sebagai kelompok intoleran dengan mengatasnamakan agama tertentu.

Meski tidak sepenuhnya mencerminkan situasi riil di masyarakat yang cenderung harmonis, namun kehadiran kelompok-kelompok intoleran saat ini sudah tidak lagi sekadar berada pada tahap mengganggu relasi sosial, namun juga mengancam spirit kebhinekaan di masyarakat. Bahkan, bila berkelanjutan dan kebablasan, dapat mengancam ideologi dan eksistensi negara.

Padahal Pancasila sebagai ideologi negara berangkat dari nilai-nilai luhur yang hidup di Indonesia dan merupakan konsensus bersama dari para pendiri negara. Sebagai negara dengan berdasarkan Pancasila, selain menghargai dan merayakan keberagaman, Indonesia juga sudah berupaya mewujudkan nilai-nilai yang dikandungnya dalam pelbagai karya nyata, seperti mengurangi kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, korupsi, pungutan liar dalam birokrasi, hingga cengkeraman kartel dan dominasi mafia ekonomi.

Selain mengandung nilai-nilai luhur, Pancasila juga sudah menjadi arah dalam praktik bernegara saat ini sehingga mempersoalkannya merupakan hal yang absurd dan tidak relevan. Justru akibat terjadinya gelombang pasang fundamentalisme agama dan aksi kelompok intoleran, hidup bersama di Indonesia yang seharusnya dapat berlangsung harmonis kini seakan dipertaruhkan!

Dalam melakukan aksinya, modus operandi kelompok-kelompok intoleran tersebut saat ini tidak terbatas pada aksi-aksi massa yang permisif terhadap tindak kekerasan, namun secara pelan tetapi pasti juga melakukan penetrasi ke institusi-institusi strategis seperti pendidikan dan pemerintahan.

Di institusi pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, upaya penetrasi kelompok intoleran berlangsung tidak hanya melalui kurikulum, namun juga unit kegiatan kerohanian siswa, organisasi mahasiswa, dan kebijakan internal sekolah, tidak hanya di sekolah atau universitas yang berbasis agama, namun juga di sekolah dan kampus negeri, bahkan yang masuk dalam kategori favorit.

Di institusi pemerintahan, terutama di sejumlah daerah, dalam beberapa tahun terakhir marak terbit ratusan peraturan yang bias atau setidaknya mengistimewakan agama tertentu, yang secara populer disebut sebagai Perda Syariah. Ada yang menyebut kecenderungan ini merupakan strategi “seperti makan bubur dari pinggir” dari kelompok intoleran dalam menanamkan pengaruh fundamentalisme agama di Indonesia.

Gelombang pasang gerakan intoleransi dan fundamentalisme agama tersebut kini tentu sudah tidak lagi sekadar mengusik, namun telah mengancam kebhinekaan yang selama ini hidup dan dihidupi secara bersama di Indonesia dengan pengayoman Pancasila sebagai ideologi pemersatu.

Maraknya aksi-aksi intoleransi berbasis fundamentalisme agama telah menempatkan Indonesia di persimpangan, apakah mampu bertahan sebagai negara berdasar Pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika, atau tunduk pada gelombang tersebut dan berbelok menjadi negara agama.

Keprihatinan dan kekhawatiran tersebut telah menggerakkan dua lembaga lintas iman, yakni ICRP dan Interfidei, dengan dukungan JAII, ANBTI, Maarif Institute, dan Komnas HAM RI, untuk menyelenggarakan kegiatan semiloka ini, dengan harapan akan terjadi konsolidasi lebih luas dalam rangka memperteguh ke-Indonesiaan kita.

Melalui penyelenggaraan semiloka ini, pihak penyelenggara berharap bahwa gelombang pasang gerakan intoleran dan fundamentalisme agama yang kini tengah berlangsung dan berpotensi mengancam kebhinnekaan dan ideologi negara ini dapat memperoleh perhatian bersama secara semestinya.

Menilik urgensinya, persoalan ini sudah seharusnya mendapat respon yang benar-benar serius dan menjadi prioritas agenda kebijakan negara.

Penyelenggaraan semiloka ini diharapkan berkontribusi dan membantu negara dan pemerintah dalam merumuskan masalah, mengkritisi kebijakan yang sudah ada, hingga menawarkan kebijakan yang dinilai lebih tepat untuk mengatasi masalah bersama tersebut.

Selain itu diharapkan bisa menginspirasi segenap pihak yang hadir dan mengikuti kegiatan ini agar ikut mengambil peran aktif dalam merawat kehidupan yang damai tanpa mengabaikan persoalan keadilan, semakin toleran terhadap keberagaman, dan meneguhkan Indonesia sebagai negara Pancasila yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. (Tiburtius/KbN).

2 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password