breaking news New

TPDI Memuji Kapolda Metro Jaya Terkait Pembacaan Tuntutan Jaksa Atas AHOK

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai permintaan Kapolda Metro Jaya untuk tunda pembacaan tuntutan jaksa atas Ahok, sebagai sikap profesional.

“Permintaan Kapolda Metro Jaya Jakarta Irjen Pol. Iriawan, tertanggal 4 April 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan permemintaan agar persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Tjahja Purnama dengan agenda pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditunda hingga selesai pilkada DKI Jakarta tanggal 19 April 2017,” kata Petrus, di Jakarta, Senin (10/4/2017).

Hal itu, kata Petrus, demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban Jakarta menjelang pemungutan suara putaran kedua pilkada DKI Jakarta yang damai dan tetap aman.
Ia menambahkan langkah ini merupakan cara yang tepat tepat, profesional dan sejalan dengan ketentuan KUHAP dan tugas pokok Polri menurut UU Polri.

Lebih lanjut Petrus mengatakan, meskipun surat Kapolda Metro Jaya itu hanya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi terkait dengan proses persidangan perkara pidana, Majelis Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak dapat menentukan sendiri perihal penundaan itu di luar acara persidangan.

Tetapi, jelas Petrus, Majelis Hakim harus tetap membuka persidangan pada hari yang sudah ditentukan yang dihadiri oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Kemudian, lanjutnya, Majelis Hakim menginformasikan kepada pihak-pihak yang hadir dalam persidangan, meminta pendapat masing-masing pihak (Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa) dan Majelis Hakim lalu bermusyawarah dan memutuskan apakah dikabulkan atau tidak di hadapan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pengunjung Sidang dan Terdakwa sendiri.

“Majelis Hakim Perkara Penistaan Agama dipastikan akan mengabulkan permintaan Kapolda Metro Jaya untuk menunda sidang dengan agenda pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa,” kata Petrus.

Hal itu, kata Petrus, karena salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.
Apalagi, jelas Petrus, sejak awal persoalan keamanan persidangan dan keamanan Ibukota selalu menjadi pertimbangan utama, bahkan dipindahkannya persidangan di Gedung Pertanian, di Ragunan Jakarta Selatan-pun karena alasan keamanan yang secara nyata berpotensi mengganggu ketertiban dan kemanan masyarakat.

“Karena itu tidak beralasan dan tidak benar ada pihak-pihak yang menuduh bahwa Surat Kapolda kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut bermuatan politis bahkan Kapolda dicurigai bermain politik,” pungkas dia. (KbN)

2 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password