breaking news New

Kemendikbud: Bupati Malaka Melawan Konstitusi

Jakarta, Kabarnusantara.net – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia menilai penutupan beberapa sekolah di Kabupaten Malaka oleh Bupati Stefanus Bria Seran sebagai tindakan melawan konsitusi.

Hal itu ditegaskan dirjen pendidikan dasar Kemendikbud saat menerima kedatangan DPD POSPERA NTT, DPC POSPERA Kabupaten Malaka, bersama sejumlah perwakilan guru SD dan SMA dari Malaka pada Senin (10/4/2017) di Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

“Sikap bupati menutup sekolah melanggar konstitusi dan melawan program Nawacita Jokowi-JK,” tegas Wowon.

Hal yang sama dipertegas Sutanto, Dirjen pendidikan menengah Kemendikbud. Sutanto menegaskan bahwa bupati tidak memiliki kewenangan untuk menutup sekolah menengah atas sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

“Hal itu sebagaimana kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang sudah dikembalikan ke pemerintah daerah provinsi per 1 januari. Yang memiliki kewenangan menutup SMA/SMK harusnya gubernur yang memiliki kewenangan berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan provinsi untuk menutup sesuai mekanisme,” kata Susanto.

Sebelumnya dirjen pendidikan dasar sudah mendapatkan disposisi dari ksp terkait pengaduan masyarakat yang menolak penutupan sekolah yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Kedatangan DPD POSPERA NTT, DPC POSPERA Kabupaten Malaka, dan sejumlah perwakilan guru SD dan SMA tersebut merespon tindakan sepihak Bupati Malaka menutup beberapa sekolah di Kabupaten Malaka.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tercatat ada 3 sekolah yang ditutup oleh Bupati Stafanus Bria Seran yaitu SDN Oevetnai, SDN Netimataus dan SMAN Welimen.

Ketua DPC Pospera Malaka, Wendi Nahak saat ditemui Kabarnusantara.net menjelaskan bahwa pada 23 Januari lalu Bupati Bria Seran menjelaskan kepada beberapa media lokal alasan penutupan sekolah-sekolah tersebut.

Pasalnya sejumlah sekolah itu ditutup karena kondisi gedung yang tidak layak dan fasilitas penunjang yang tidak memadai.

“Alasan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menutup beberapa sekolah sangat tidak rasional. Pasalnya, sekolah-sekolah yang dinonaktifkan dengan alasan gedung tidak memenuhi syarat, fasilitas tidak memadai, para pengajar tidak berkualitas,” ujar Wendy.

Karena itu, kedatangan mereka ke Kemedikbud untuk meminta dan mendesak Kementrian Pendidikan agar memerintahkan Bupati Malaka, Bria Seran segera mengaktifkan kembali beberapa sekolah tersebut.

Menanggapi permintaan itu, Kementerian berjanji segera menyurati Bupati Malaka dan akan turun langsung ke lokasi sekolah dan mengaktifkan kembali sekolah tersebut. Selain itu beberapa sekolah yang ditutup akan segera mendapatkan bantuan gedung layak.

“Dirjen pendidikan dasar kemendikbud akan memberikan bantuan kepada 3 SD Negeri yang ditutup oleh bupati,” kata Wowon.

Dalam pertemuan dengan Kemendikbud tersebut, utusan dari DPD Pospera NTT, DPC Pospera Malaka dan beberapa Guru utusan dari Sekolah yang dinonaktifkan bertemu dan berdialog langsung dengan Purwadi Sutanto selaku DIRJEN Pendidikan Menengah dan Wowon Dirjen Pendidikan Dasar.
Mereka memaparkan secara detail kronologi penutupan sejumlah sekolah di Malaka, NTT tersebut.

Kementerian menjelaskan bahwa mereka fokus memperhatikan pendidikan di NTT sebagai provinsi terbelakang, terluar, terdalam. Karena itu, menutup sekolah bukan solusi terbaik dan status sekolah negeri wajib dan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah bukan malah menutup. Keputusan Bupati Malaka terkait penutupan sekolah adalah melawan kebijakan pemerintah pusat.

Selain berkunjung ke Kemendikbud, mereka juga berkunjung ke kantor DPD RI untuk menemui anggota DPD RI asal NTT, Ibrahim Medah.

Menurut Medah, Bupati Malaka telah melanggar aturan karena tindakan penutupan sejumlah sekolah tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Meda juga menilai penutupan SMAN dan SDN bukan kewenangan Bupati.

“Saya akan menyurati kemendikbud untuk memperhatikan nasib pendidikan di NTT khususnya di Kabupaten malaka,” janji Medah.

Di pihak lain pengurus DPD POSPERA NTT, Edi Diskon Kaesmentan sangat menyesali arogansi Bupati Malaka karena tidak menghargai upaya masyarakat dalam mendapatkan pendidikan.

“Penutupan sekolah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat itu merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan sebagai mana tertuang dalam UUD 1945 pasal 28c, dan pasal 31 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, pasal 12 Tentang Pendidikan,” kata Edi Diskon. (Tiburtius/Hip/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password