breaking news New

TPDI: Penundaan Sidang Pembacaan Tuntutan AHOK Pilihan Srategis

Jakarta,Kabarnusantara.net -Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai penundaan sidang pembacaan tuntutan Ahok hingga tanggal 20 April 2017 mendatang merupakan pilihan strategis, normatif dan taktis demi kepentingan umum.

“Publik tidak boleh membuat tafsir negatif terhadap penundaan sidang dalam perkara penistaan agama yang mendakwa Ahok dengan pasal dakwaan melanggar pasal 156 atau 156a KUHP,” kata Petrus di Jakarta, Selasa(11/4/2017)

Dalam perkara atas nama Terdakwa Ahok, yang sudah berlangsung hampir 20 kali sidang, lanjutnya, baru sekali ini sidang ditunda karena alasan Jaksa Penuntut Umum belum siap untuk membacakan tuntutan Jaksa.

“Hal itu lumrah dan sangat normatif dalam praktek peradilan,” sambungnya.

Satu hal yang sangat positif, kata Petrus adalah pihak Terdakwa Ahok dan Penasehat Hukumnya tidak pernah meminta persidangan ditunda atau karena alasan lain dari kubu Terdakwa Ahok, Majelis Hakim menunda persidangan Ahok, ini tidak pernah ada atau terjadi.

“Ini juga menggambarkan bahwa Ahok dan Tim Penasehat Hukumnya ingin mewujudkan prinsip Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, yang selama ini belum terwujud dengan baik,” ungkapnya.

Menurut dia, memang beberapa hari terakhir ini persoalan penundaan sidang perkara Ahok hari ini (Selasa, 11 April 2017) sempat menghebohkan Media Massa dan Media Sosial karena Kapolda Metro Jaya menyurati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara meminta agar sidang hari ini ditunda hingga selesai pilkada DKI Jakarta tanggal 19 April 2017 atas alasan keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif jika sidang dilaksanakan juga.

Kenyataannya, memang persidangan hari ini ditunda hingga tanggal 20 April 2017 lantaran Jaksa Penuntut Umum belum siap dengan Tuntutan yang akan dibacakan.

Karena itu, lanjutnya, penundaan sidang hari ini selain karena memang JPU tahu bahwa sidang akan ditunda atas alasan kemanan juga karena Jaksa Penuntut Umum ingin menyiapkan secara maksimal sebuah memori tuntutan yang betul-betul kuat secara yuridis, politik dan sosiologis agar bisa diterima oleh akal sehat publik.

Karena bagaimanapun, jelas Petrus, Jaksa Penuntut Umum mewakili kepentingan negara dalam perkara penistaan agama ini demi tertib hukum dan tertib masyarakat dalam kehidupan hari esok yang lebih baik.

“Oleh karena itu sekali lagi penundaan ini sebuah peristiwa biasa, normatif dan sangat beralasan secara hukum, sehingga demikian tidak dipolitisir seakan-akan ada agenda tersembunyi untuk sebuah target ketidakadilan,” pungkas dia. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password