breaking news New

Andre Garu : Pergantian Pimpinan DPD Untuk Pembaharuan

Ruteng, Kabarnusantara.net – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Adrianus Garu mengemukakan pergantian pimpinan DPD bukan ajang rebut kekuasaan. Pergantian untuk pembaharuan DPD menjadi lebih baik.

“Tidak ada rebut jabatan. Kami butuh DPD diperkuat. Mengharapkan pimpinan sekarang sudah tidak mungkin karena kinerja mereka tidak memuaskan,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), masyarakat dan tokoh adat di Ruteng, Manggarai, NTT, Kamis (13/4).

Andre menjelaskan kisruh pergantian pimpinan DPD saat ditanya anggota PMKRI. Menurutnya, lembaga DPD harus diselamatkan. DPD tidak bisa dibiarkan banci seperti sekarang karena wewenangnya diamputasi oleh DPR.

Untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada figur kuat, tegas dan memiliki jariangan luas untuk memperjuangkan. Figur itu ada pada Oesman Sapto Odang (OSO).

“Kami yakin pak OSO bisa memperjuangkan fungsi tripartit benar-benar dijalankan. DPR, DPD dan Pemerintah adalah sejajar. Bukan yang terjadi selama ini, hanya DPR yang mendominasi di parlemen,” ujarnya.

Dia menegaskan ada beberapa evaluasi kinerja yang dilakukan selama ini terhadap pimpinan DPD. Dari beberapa indikator tersebut, mayoritas anggota DPD menilai kinerja pimpinan saat ini kurang memuaskan.

Pertama, pimpinan tidak berhasil menjalankan fungsi tripartit antara DPD, DPR, dan pemerintah. Dalam berbagai pembahasan UU atau berbagai kebijakan strategis terkait parlemen, DPD selalu tidak dilibatkan oleh pemerintah dan DPR.

Padahal, fungsi DPD sebagai penyeimbang terhadap lembaga DPR dan pemerintah. Akibat dari tidak berjalannya fungsi itu, ada anggota DPR yang tidak reses atau mengambil aspirasi di daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan. Mereka lebih mengambil reses di daerah lain, karena untuk mengawal proyek yang didukungnya.

“Itu contoh di kamar sebelah (DPR, Red). Ada yang dapilnya di Jawa Tengah, tetapi ketika reses ada di Maluku. Ada yang dapil di Bali, tetapi masa reses ada di Sumatera. Praktik seperti ini tidak terjadi kalau fungsi penyeimbang dan pengawasan DPD berjalan. Sayangnya, pimpinan tidak bisa melakukan fungsi itu,” kata Andre.

Kedua, pimpinan tidak berhasil memperjuangkan amendemen UUD 1945 terkait perluasan kewenangan DPD. Upaya amendemen berjalan di tempat. Padahal, pimpinan sudah diberi keleluasan oleh lembaga untuk melakukan semua upaya guna tercapainya amendemen UUD 1945, yang salah satunya memperjuangkan perluasan kewenangan DPD.

Ketiga, pimpinan tidak berhasil memperjuangkan kewenangan DPD dalam membuat UU. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membuat keputusan bahwa DPD setara dengan DPR. Pimpinan tidak bisa meyakinkan DPR, sehingga hasil kerja DPD selalu tidak diperhatikan DPR.

Keempat, berbagai aspirasi yang ditampung dari daerah menguap begitu saja. Pimpinan DPD tidak bisa mengadakan forum konsultasi khusus dengan pemerintah untuk mengawal berbagai aspirasi tersebut.

Kelima, pimpinan tidak berhasil memperjuangkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menempatkan DPD sejajar dengan DPR. Malah, DPD sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3. Padahal, UU tersebut menyangkut nasib dan kedudukan lembaga itu.

Keenam, pimpinan tidak mau dievaluasi kinerjanya dan tetap mempertahankan kekuasaan.
“Berbagai soal itu yang melatarbelakangi gerakan reformasi di tubuh internal. Pimpinan nyaman di posisinya. Begitu ada permintaan evaluasi kinerja, mereka kaget dan ingin status quo,” ujar anggota Komisi IV DPD bidang Keuangan, Perbankan, serta Hubungan Pusat dan Daerah itu.

Ditambahkannya, pergantian pimpinan untuk menyelamatkan DPD RI. Sebagai wakil rakyat, mereka tidak mau dianggap tidak bekerja oleh masyarakat. Selama pimpinan masih status quo, perubahan tidak akan terjadi dan citra DPD tidak bekerja untuk masyarakat semakin meningkat.

“Ini yang kami jaga. Rakyat sudah menunggu kami. Bagaimana kami menjawab masyarakat kalau pimpinannya tidak punya kemampuan untuk memimpin lembaga ini? Tidak jelas lembaga ini mau dibawa ke mana sama mereka. Makanya kami bergerak,” ungkap Andre yang baru bergabung ke Partai Hanura ini. (Mart/HWL/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password