breaking news New

Forum Intelektual Muda Nusantara Serukan Pilkada Damai DKI Jakarta

Jakarta, Kabarnusantara.net – Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua akan digelar empat hari lagi. Demi tercapainya pilkada yang damai dan bermartabat, Forum Intelektual Muda Nusantara mengadakan konferensi pers yang berlangsung di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 15 April 2017.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh berbagai elemen gerakan pemuda, yakni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fokus Maker dan Pusaka Muda Nusantara (PMN).

Deni Firmansyah, Sekjen Fokus Maker menilai hingar bingar politik yang terjadi di DKI Jakarta adalah proses pendewasaan dalam berdemokrasi.

“Pilkada DKI adalah perwujudan dari demokrasi. Demokrasi itu adalah sebuah proses. Yang terjadi dalam P
pilkada DKI adalah proses pendewasaan dalam berdemokrasi masyarakat Jakarta,” ujar Deni.

Karena itu, lanjutnya, setiap kandidat dan tim sukses harus menahan diri untuk kebaikan pancasila dan demokrasi ke depan.

Hal itu, menurutnya dilakukan dengan tidak melakukan provokasi yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat Jakarta terhadap hasil pemilihan.

“Hinggar bingar politik SARA harus diselesaikan secara kepala dingin dan menjadi pelajaran untuk kita semua,” tutupnya.

Sementara itu, Muhammad Zima, Ketua Umum Pusaka Muda Nusantara menekankan tujuan pilkada sebagai instrumen demokrasi.

“Pilkada adalah istrumen demokrasi yang bertujuan untuk mengangkat harkat bangsa,” pungkasnya.

Dalam konteks pilkada DKI yang diwarnai oleh isu-isu SARA, ia membandingkan dengan apa yang terjadi di negara demokrasi terbesar seperti Amerika.

“Isu ini juga terjadi di negara lain, yaitu Amerika. Secara kualitas kita hampir melewati Amerika sebagai guru demokrasi,” ungkapnya.

Karena itu, ia yakin kualitas demokrasi Indonesia akan melampaui Amerika. Apalagi, lanjutnya dalam pertarungan pilkada periode kedua ini, paslon lebih banyak menawarkan program.

Ia berharap Pemuda sebagai pemilih sah masa depan harus tetap mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Ia pun menilai panasnya situasi pilkada di Jakara sebagai ujian nyata, sejauh mana daya retak bangsa Indonesia.

“Harus terus memberikan stimulasi yang menentramkan supaya pilkada DKI ini berjalan damai. Yang diharapkan pilkada ini berlangsung jujur,” lanjutnya.

Pembicara lain, Keni Novandri, Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI menilai Jakarta sebagai ibukota negara sebagai penyebab tingginya tekanan dalam pilkada DKI Jakarta.

“Pilkada DKI Jakarta sebenarnya tidak berbeda dengan di daerah lain. Pilkada agak sedikit tinggi tensinya karena memilih pemimpin di ibukota negara. Karena di Jakarta ada semua representasi dari semua wilayah indonesia,” ujarnya.

Selain itu, ia menganggap proses hukum terhadap salah satu calon berdampak pada proses politik.

“Ada bumbu baru yakni proses hukum yang berjalan beiringan dengan proses politik,” lanjutnya.

Namun, situasi itu, Katanya tidak boleh dicampur-adukan. Karena itu, ia berharap agar tidak ada lagi gerakan-gerakan di luar proses politik ke depannya.

“Saya berharap tidak akan ada lagi gerakan-gerakan yang di luar proses politik. Lihatlah pilkada DKI pure sebagai proses politik.

“Kita menyerukan pilkada yang damai, apapun hasilnya siapapun yang terpilih itulah gubernur DKI Jakarta,” tutupnya.

Komisari Daerah PMKRI Jakarta, Ram Dagher Prudensius, mengungkapkan keunikan pilkada DKI Jakarta.

“Unik karena berbagai isu bermunculan. Biasnya bukan hanya di DKI Jakarta tetapi sampai ke daerah-daerah bahkan ke tingkat internasional,” tukas Ram.

Hal ini, dinilainya karena Jakarta menjadi sentral perpolitikan dan keberadaan media yang banyak.

Namun ia yakin, situasi politik demikian dapat berjalan damai karena secara intelektual dan spiritual orang yang tinggal di Jakarta lebih matang.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Jakarta harus menjadi titik sentral dalam pemilihan gubernur DKI Jakata.

“Masyarakat Jakarta harus lebih rasional menilai, karena tingkat rasionalitasnya lebih tinggi dari daerah lain. Kita harus menjadi garda terdepan untuk pilkada yang damai dan stabil,” lanjutnya.

Ia pun menambahkan, proses demokrasi pasti mengandung konsekuensi. Karenanya harus maju dalam berpikir.

“Lebih cocok mempertimbangkan program kerja dalam memilih. Apalagi kedua calon dalam debat terakhir sepakat untuk menyelenggarakan pilkada damai,” tutup aktivis PMKRI tersebut.

Konferensi pers tersebut diakhiri dengan pembacaan deklarasi dan seruan pilakda damai; menguatkan ikatan kebangsaan dalam perbedaan guna mendukung pildaka DKI Jakarta damai dan bermartabat. (Hipatios/Tib/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password