breaking news New

Ini Hambatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa ke Sejumlah Daerah

Jakarta, Kabarnusantara.net– Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp. 15, 4 triliun yang dicairkan pada Kamis (13/4) lalu oleh Kementerian Keuangan (Kemenku) mengalami hambatan dalam proses pencairanya.

Sekitar 48 daerah di seluruh Indonesia terancam hangus dan pencairan dana hanya diperuntukan kepada 493 daerah saja. Hal itu disampaikan Boediarso Widodo, Direktur Jendral Perimbangan Keungan (DJPK) Kementerian Keuangan saat dihubungi Kabarnusantara.net.

“Masih ada 48 daerah yang DAK-nya belum dicairkan oleh Kemenku. Hal ini dikarenakan beberapa daerah yang belum menyampaikan laporan keuangannya,” kata Boediarso.

Namun masa penerimaan laporan masih dibuka hingga bulan Mei tahun ini dengan catatan daerah tersebut harus menyelesaikan laporannya.

“Jika, sampai akhir Mei 2017, 48 Daerah itu belum juga menyampaikan laporannya, maka DAK-nya dipastikan hangus”, lanjutnya.

Melalui Kemenku, Boediarso juga mengatakan, akan berupaya agar 48 daerah tersebut untuk segera menyerahkan laporan evaluasi penggunanan anggaran tahun lalu, sehingga DAK bisa dicairkan.

“Tidak semua daerah memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan yang baik, sehinga Kemenku tentu siap dengan persoalan Pemda yang seperti ini”, terang Boediarso.

Sekarang ini, tambahnya, laporan keuangan yang terdiri dari realisasi penyerapan dan realisasi capaian sudah dibuat mudah oleh Presiden Joko Widodo dan tersistem secara elketronik.

Pada hari pencairan DAK tersebut, Kemenku juga mencairkan Dana Desa (DD) sejumlah 13,2 triliun. Jumlah tersebut hanya 36,7 persen dari pagu anggran DD tahap I 2017 yakni sejumlah Rp 36 triliun.

Penyaluran DD tahap pertama tahun 2017 yang seharusnya terjadi pada bulan Maret, juga mengalami keterlabatan penyaluran akibat masa transisi penyaluran anggaran ke daerah yang juga terjadi pada penyaluran DAK.

Penyaluran DAK dan DD tidak lagi melaui Direktur Jendral Perimbangan Keungan namun anggaran dari APBN tersebut langsung disalurkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di daerah. (Astramus Tandang/HWL/KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password