breaking news New

Lindungi Bupati Dula, TPDI: Copot Kapolres Mabar dan Berhentikan dari Anggota Polri

Jakarta, Kabarnusantara.net – Kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menilai pernyataan Advokat Anton Ali, SH, Kuasa Hukum Jimi Ketua, bahwa Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula seharusnya ditetapkan sebagai tersangka lebih dahulu ketimbang 3 (tiga) tersangka lain yang sudah ditetapkan belum lama ini, karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Lando-Noa di Kecamatan Macang Pacar, sangat tepat dan beralasan.

Hal itu menurut Petrus, karena tipikal Penegak Hukum di NTT selalu hanya berani terhadap pelaku-pelaku yang kecil-kecil, sedangkan pelaku yang kakap-kakap (Bupati, Gubernur, Ketua DPRD) dijadikan ATM sekaligus dilindungi untuk dijadikan ATM secara permanen.

“Ini memang menjadi buah bibir masyarakat NTT dan memang menyedihkan sekaligus memalukan, karena KAPOLRI Jend. TITO KARNAVIAN telah berusaha menaikan status Polda NTT menjadi tipe A sehingga KAPOLDA-nya harus dipimpin oleh seorang Jenderal bintang dua,” ujar Petrus.

Namun, lanjutnya, perilaku korup di kalangan Penegak Hukum di NTT mulai dari pimpinan (KAPOLRES-KAPOLRES) hingga anak buah tidak berubah bahkan semakin merajalela.

“Ini memang tidak akan membawa perubahan sedikitpun karena semua tidak peduli, Gubernur tidak peduli, DPRD, DPR RI asal NTT tidak peduli terhadap perilaku anomali aparat Penegak Hukum di NTT yang selalu berpihak kepada yang punya uang, kekuasaan dan status sosial tinggi,” tegas advokat peradi tersebut.

Ia menambahkan, contoh paling kongkrit adalah penanganan kasus korupsi Lando Noa.

“Menurut masyarakat dan Advokat Anton Ali sebagai Kuasa Hukum Jimi Ketua, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek jalan Lando-Noa, bahwa awal terjadinya korupsi diotaki oleh Agustinus Ch. Dula dengan membuat rekayasa bencana alam di wilayah yang tidak pernah terjadi bencana alam,” tambahnya.

Karena itu, kata Petrus, Kapolres Mabar harus menyadari bahwa Manggarai Barat sudah menjadi kota untuk dunia, Polda NTT sudah berstatus tipe A dengan seorang KAPOLDA berbintang dua.

“Seharusnya mutu pelayanan keadilan serta merta harus berubah, hentikanlah KKN sekarang juga, Kapolres Manggarai Barat tidak boleh meneruskan model penegakan hukum berupa penyidikan yang dilakukan dalam perkara korupsi Lando-Noa bertujuan menjadikan orang lain (Jimi Ketua dkk) menjadi tersangka korupsi demi melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya yaitu Agustinus Ch. Dula,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, jika pola penyidikan seperti itu masih diterapkan oleh Kapolres Manggarai Barat, maka KAPOLRI harus mencopot tidak saja jabatan Kapolres Manggarai Barat akan tetapi juga berhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan sebagai Polis karena pola penyidikan yang semacam ini, sesungguhnya merupakan pembangkangan anak buah terhadap program pembenahan profesionalisme Polri oleh KAPOLRI.

“Ini merendahkan harkat, martabat, harga diri dan marwah Kepolisian yang seharusnya dijunjung tinggi,” tukasnya.

Lebih lanjut, Petrus menduga Kapolres Mabar telah terlibat dalam kasus Korupsi Lando-Noa.

“Dalam kaitan dengan Penyidikan kasus korupsi Lando-Noa, Kapolres Manggarai Barat, patut diduga telah ikut melakukan korupsi bersama-sama dengan Bupati Agustinus Ch. Dula, yang saat ini sedang dilindungi dengan cara menjadikan pelaku lain (Jimi Ketua, Agus Tama dan Vincent) sebagai tumbal,” ungkapnya.

Petrus pun menilai Pola penyidikan seperti itu sudah lama menjadi trend di kalangan aparat penegak hukum.

“Namun akhir-akhir ini sudah mulai ditinggalkan oleh Polri dan Kejaksaan karena sudah diantisipasi di dalam UU KPK melalui cara pengambilalihan penyidikan, karena alasan selama penyidikan berlangsung terjadi KKN baru, penyidikan bertele-tele tanpa alasan yang jelas dan penyidikan yang bertujuan melindungi pelaku yang sesungguhnya. Ini memang memalukan Kapolri jika Kapolres Manggarai Barat menerapkan pola penyidikan yang melahirkan KKN baru dan bertujuan melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya
Kasus korupsi Lando Noa, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula,” jelas Petrus.

Dula disebut-sebut sebagai aktor intelektual/intelektual dader atau otak pelakunya yang merancang modus, tempus dan locusnya bahkan secara nekat merekayasa bencana alam hanya demi mendapatkan uang dengan cara korupsi dan dengan mengorbankan anak buahnya jadi tumbal.

Sementara itu, kata Petrus, Kapolres Manggarai Barat diduga kuat ikut-ikutan membeckup Bupati Agustinus Ch. Dula dengan memperlambat laju penyidikan, makin tumpul ke atas, tetapi tajamnya ke bawah, sudah ikut terjebak dalam pola/skenario untuk saling melindungi dan saling menyandera, yaitu melindungi Bupati Agustinus Ch. Dula tetapi dalam waktu bersamaan Kapolres Manggarai sesungguhnya telah disandera/saling menyandera karena sudah sama-sama saling menerima dan memberi.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu meminta Kapolres Manggarai Barat untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya.

“TPDI mengingatkan KAPOLRES MANGGARAI BARAT jangan main-main dengan uang rakyat, jangan main-main dengan jabatan untuk rakyat kecil karena pada waktunya akan terungkap, sumpah jabatan akan memangsa jabatan dan karier profesi siapapun yang berkhianat,” tutupnya. (HWL/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password