breaking news New

Perempuan dan Budaya Lonto Leok Dalam Pembangunan Desa di Manggarai

Oleh: Astramus F. Tandang

Otonomi desa yang ditandai dengan Kehadiran undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 menuai harapan besar akan maksimalnya pembagunan di tingkat desa. UU yang berlandaskan dua asas penting yakni asas rekognisi dan subsidiaritas ini dilahirkan agar berorientasi secara penuh terhadap usaha menuju kemadirian desa. Hal itu dilakukan melalui pemanfaatan secara efektif terhadap ruang-ruang demokrasi lokal di ranah desa sekaligus memperkuat demokrasi lokal itu sendiri.

Kebangkitan demokrasi lokal di tingkat desa yang diobrak-abrik melalui sistem dan regulasi yang dibangun pada kekuasaan-kekuasaan sebelumnya setidaknya kini kembali mendapatkan kedaulatannya. Senada dengan itu, UU desa ini juga menghendaki partisipasi aktif bagi setiap anggota masyarakat dalam setiap dinamika pembangunan yang ada di ranah desa.

Pada tataran keberadaan desa dan pembangunan Indonesia, desa tidak lagi menjadi objek pembagunan melainkan pelaku utama atau subjek dalam memprakarsai pembangunan di Indonesia. Termasuk di dalamnya terkait dengan masalah partisipasi warga yang termaktub pada Pasal 82 UU No.6 tahun 2014. Dalam pasal ini dikatakan bahwa bentuk partisipasi warga dalam dinamika pembangunan di desa adalah berupa kegiatan musyawarah desa atau yang dikenal dengan sebutan musdes. Melalui forum musyawarah ini, akses masyarakat lebih terbuka dan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat secara aktif pada setiap prospek pembangunan desa. Itu dapat tercapai baik berupa penyampaian aspirasi, terlibat langsung pada perencanaan setiap program, mengawasi berjalanya program hingga sampai pada kegiatan evaluasi atas setiap kebijakan yang sudah direalisasikan.

Pada titik ini penulis ingin menyoal peran dan keterlibatan langsung perempuan dalam setiap pembagunan di desa. Secara spesifik penulis membahas soal forum musdes berbasis kearifan lokal khususnya di daerah Manggarai. Dimana di Manggrai dikenal dengan sebutan “lonto leok”.

Pada tradisi berdesa sebelumnya perempuan selalu dipasung keberadaan dan ketelibatnya sementara dominasi kaum laki-laki menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Namun kenyataan itu justeru tidak dilihat sebagai sebuah persoalan atas ketidakseimbangan dalam pembangunan di desa.

Ironinya, perempuan dipasung sejak dini dalam seluruh keterlibatanya pada pembangunan di desa yakni sejak pada tahap musyawarah (lonto leok) itu dilakukan. Di beberapa wilayah di Indonesia seperti halnya di Manggarai (melalui tradisi “lonto leok”) praktik semacam ini secara terselubung dibenarkan.

Lonto Leok Sebagai Sebuah Kerifan Demokrasi Lokal di Manggarai

Term lonto leok berasal dari kata lonto dan leok. Lonto berarti duduk dan leok berarti melingkar. Jadi, lonto leok berarti duduk melingkar Duduk melingkar memang sudah dikondisikan dengan bentuk rumah adat orang Manggarai. Juga sepadan dengan konsep bangunan rumah orang Manggarai dalam sebuah kampung dan letak lahan pertanian di lingko. Jadi, lonto leok selaras dengan ruang kehidupan orang Manggrai yaitu gendang one lingko pe’ang (mbaru gendang di dalam lingko di luar). Namun, dalam pemahaman yang lebih luas, lonto leok bermakna “demokratis”. Artinya, duduk bersama untuk bermusyawarah, menyatakan pendapat, dan meyelesaikan persoalan hidup bersama (Pius Pantur, Kearifan Lokal Pancasila). Lonto leok sebagai forum demokrasi lokal di Manggarai merupakan kesempatan yang sangat baik untuk merunding segala sesuatu secara bersama-sama.

Terkait pembagunan desa menuju desa yang mandiri sesuai amanat UU Desa No.6 tahun 2014 dengan melibatkan segala elemen pada masyarakat desa, forum lonto leok menjadi sebuah ranah yang efektif untuk menyatakan pendapat dan merunding segala keputusan pembagunan di desa secara bersama-sama.

Lonto leok yang ideal dikatakan berhasil jika mampu menyamakan persepsi dan menyatukan aspirasi dari peserta-peserta yang hadir. Semua partisipan lonto leok diharapkan nai ‘ca angggit’ (sehati sejiwa) dan menghindari kemungkinan ‘woleng curup’ (berbeda pendapat). Artinya semangat utama dalam forum lonto leok itu adalah bagaimana semua peserta yang hadir merasa sebagai satu kesatuan dalam ikatan kekeluargaan yang akrab, didasari kekompakan seperti muku ca pu’u (pisang serumpun) guna menentukan kebaikan bersama (bonum commune) bagi komunitasnya yang dalam konteks ini adalah desa.

Pada prinsip yang selanjutnya lonto leok sebagai forum strategis untuk menyatukan langkah. Pada tataran ini setiap peserta yang hadir untuk ‘tuka ca leleng’ tidak beda arah dan sasaran perjuangan dengan berusaha menghindari kemungkinan untuk ‘woleng lako’ (berjalan sendiri-sendiri). Pencapaian keputusan dengan melahirkan program yang akan dilakukan di desa merupakan sebuah jawaban positif atas terselenggaranya musyawarah atau lonto leok dengan baik.

Perempuan Pada Tataran Praksis Lonto Leok

Selain menjadi kapital sosial yang menunjukan identitas kebudayaan Manggarai, lonto leok juga menjadi forum demokrasi lokal yang patut diapresiasi karena menekankan partisipasi, deliberasi, dan kebersamaan. Namun, forum ini pada tataran parksis perlu dikritisi. Seperti halnya kehadiran dan peran perempuan pada forum lonto leok kurang diberi tempat. Karena lonto leok menjadi dunia laki-laki. Dunia yang menunjukan tempat dominasi dan kekuasaan laki-laki dalam menentukan berbagai keputusan hidup bersama. Hal ini tampak dalam pelbagai acara adat, seperti penti, perkawinan, kematian, dan acara adat lainya, laki-laki selalu duduk di depan sedangkan perempuan selalu di belakang (dapur). Dominasi budaya patriarkal mengharuskan posisi laki-laki lebih tinggi di banding perempuan. Menakar kebiasaan seperti ini lah yang mesti menjadi prioritas utama kita dalam berdesa saat ini.

Hal seperti ini dilihat sebagai pengaruh relasi subjek-objek dalam budaya patriarkal. Dalam refleksi filosofis, relasi subjek-objek ini dipengaruhi status ontologis-fungsional manusia. Secara ontologis, laki-laki dan perempuan itu sama. Namun, pada tataran fungsional berbeda.

Perbedaan status fungsinal ini tidak berarti untuk membuka ruang dominasi tetapi justeru untuk saling melengkapi. Kesadaran subjektif mengenai kesetaraan menjadi kesadaran universal yang perlu ada di Manggarai. Pembenaran atas gagasan ini diperkuat dengan filosofi orang Manggarai terkait dengan rumah gendang. Dalam rumah tersebut ada yang namanya siri bongkok (tiang tengah yang menjadi penopang rumah gendang). Penyebutan perempuan dalam konteks lonto leok yaitu Siri Bongkok atau yang di kenal molas poco yang memiliki gender dan bahasa feminin. Siri bongkok merupkan tiang penopang yang memiliki kekuatan. Tu’a adat atau tembong duduk di sekitar siri bongkok dalam acara lonto leok.

Apabila siri bongkok disimbolkan dengan perempuan terkait dengan bahasa feminin, maka perempuan tidak terpisahkan dengan laki-laki. Siri bongkok merupakan bahasa simbolik yang menerangkan identitas perempuan. Kesatuan laik-laki dengan perempuan merupakan kesatuan subjektif. Karena itu martabat, identitas, dan peran perempuan di ruang publik khusunya dalam kegiatan musyawarah desa untuk mentukan kebijakan staretegis di desa dan sekaligus untuk terlibat secara aktif dalam pembagunan di desa harus diakui dan diberi tempat sepenuhnya.

Dengan keterlibatan penuh dan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan musyawarah desa dan pembagunan desa di Manggarai setidaknya memberikan penegasan akan keberadaan perempuan sebagai tiang penopang (siri bongkok) yang bisa memberikan kekuatan dalam dinamika pembagunan di desa. Dengan itu, kesetaraan subjek sebagai laki-laki dan perempuan dalam pembagunan desa terjawab.

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Yogyakarta

8 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password